Partai Kebangkitan Bangsa Membangun Aliansi di Inggris

DOK PKB

Muhaimin Iskandar memberikan masukan kepada Pemerintah Inggris dalam masalah-masalah yang terkait dengan Islam, keamanan, dan migrasi

LONDON, KOMPAS — Pada 16 September 2019, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, menghadiri pertemuan di London, Inggris, dan melakukan pembicaraan tertutup dengan para pembuat kebijakan utama dalam pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Pertemuan itu difasilitasi Bayt Ar Rahmah, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh KH A Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, tahun 2014 yang lalu. Dua orang utusan Bayt Ar Rahmah ikut mendampingi Ketua Umum PKB dalam pertemuan tersebut.

Dituanrumahi Policy Exchange, sebuah think tank Inggris yang paling berpengaruh, di kantor pusatnya yang berdekatan dengan Istana Westminster, dilakukan pembicaraan yang mendalam untuk mengeksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan, dan geopolitik.

Sebelum itu, Nahdlatul Ulama telah memulai upaya mengembangkan peran di Inggris pada momentum yang amat krusial baru-baru ini ketika kerajaan itu mencari mitra baru setelah keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dalam satu tahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang Nahdlatul Ulama dan PKB sebagai mitra penting, yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi.

Keterlibatan Nahdlatul Ulama dan PKB di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan ”Islam Untuk Kemanusiaan” (Al Islam lil Insaniyyah), dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik.

”Umat Islam harus menyatu secara harmonis dengan masyarakat dunia. Untuk itu, diperlukan rekontekstualisasi pandangan-pandangan keagamaan yang menghalangi integrasi dan transformasi mindset umat Islam untuk mendapatkan pandangan baru yang mendorong integrasi dan perdamaian,” kata Abdul Muhaimin Iskandar, yang didampingi Ketua DPP PKB Bidang Perindustrian dan Perdagangan Lukmanul Khakim dan Ketua Bidang Olahraga, Kesenian, dan Milenial Faisol Riza dalam keterangan resmi.

Nahdlatul Ulama (NU) telah berfungsi sebagai lokomotif bagi rekontekstualisasi dan transformasi pemikiran umat Islam. ”Karena pergulatan terkait hal itu tidak dapat dilepaskan dari pergulatan politik, NU dan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk PKB sebagai garda politiknya,” kata Muhaimin.

Berdasarkan kajian NU, ia memaparkan, pandangan-pandangan Islam yang perlu direkonteksualisasi antara lain mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim. Tidak boleh ada permusuhan atas dasar identitas agama.

Selanjutnya mengenai persoalan negara, NU menolak ideologi khilafah dan melegitimasi negara-bangsa. Juga soal hukum nasional, NU melegitimasi sistem hukum hasil proses demokrasi dan tidak menjadikan syariah sebagai alasan untuk menentangnya.

”Tentang konflik-konflik bernuansa agama yang sedang berlangsung, NU menolak melibatkan diri ke dalam konflik atas dasar membela sesama Muslim, tapi memperjuangkan perdamaian,” katanya.

Di arena politik, PKB melawan segala upaya memperalat Islam sebagai senjata politik dan memperjuangkan wacana yang obyektif dan realistis sebagai strategi untuk menangkal dan memupus politik identitas.

Selaras dengan itu, PKB menyarankan agar masyarakat Eropa, khususnya kalangan politik, mengelola isu imigrasi dan keamanan terkait Islam secara obyektif dan realistis, tanpa menutup mata terhadap problem-problem yang memang ada di dalamnya dan tanpa prasangka primordial.

”Di Indonesia, PKB mengawal integritas budaya masyarakat sebagai fondasi harmoni sosial, termasuk dengan memberikan dukungan politik total terhadap gerakan Islam Nusantara yang dilancarkan oleh NU,” paparnya.

Pada 27 November 2018, PKB bergabung dengan jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC-CDI), yang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa). Pada 10 April 2019, Komite Eksekutif IDC-CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan oleh PKB, yang mendukung agenda ”Islam untuk Kemanusiaan” dan misinya untuk mendorong ”munculnya peradaban global yang ditegakkan di atas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia”.

”Sungguh membesarkan hati bahwa ada seorang pemimpin Muslim, Yang Mulia Bapak Muhaimin Iskandar, yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang ’Islam untuk Kemanusiaan’ yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita,” kata seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam Pemerintahan Inggris.

Setelah pertemuan di Policy Exchange tersebut, dua utusan Bayt Ar Rahmah membawa pesan Muhaimin Iskandar ke sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson.