Ditolak, Presiden Urung Terima Mahasiswa

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjuk rasa menerima minuman di Depan Kantor DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Gelombang aksi mosi tidak percaya terhadap DPR RI terus berlanjut. Mereka menuntut agar DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP, segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), pencabutan pasal-pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan, dan permintaan penerbitan Peppu KPK oleh Presiden.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo akhirnya batal bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa, Selasa (24/9/2019). Perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa mengajukan beberapa syarat bila bertemu dengan Presiden Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (27/9/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan mengelak menyebut pertemuan tersebut batal. "Belum, belum ada jadwal. Nanti memang ada beberapa pertemuan sore ini, tapi dengan BEM kelihatannya belum," ujarnya seusai shalat Jumat.

Sehari sebelumnya, Presiden mengatakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa direncanakan Jumat ini. Pertemuan dengan mahasiswa juga sempat dijadwalkan diselenggarakan jam 16.00.

"Ya, namanya merencanakan bisa saja tertunda," kata Pratikno lagi sembari membantah bahwa pertemuan batal karena ada penolakan BEM.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Mahasiswa memenuhi Jalan Jenderal Gatot Soebroto di Kawasan Slipi saat mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU KUHP dan pencabutan UU KPK itu berakhir ricuh setelah polisi memuikul mundur peserta aksi dan membubarkannya.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia menolak undangan bertemu dengan Presiden Jokowi karena beberapa alasan. Dalam keterangan kepada wartawan di kampus UGM, Yogyakarta, Jumat siang, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Nurdiansyah mengatakan saat ini mahasiswa sedang berduka akibat meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam unjuk rasa.

Pertimbangan berikutnya adalah pengalaman tahun 2015 saat Aliansi BEM SI diundang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Saat itu, pertemuan berlangsung tertutup dan setelah pertemuan, gerakan mahasiswa terpecah. Tujuan aksi gerakan mahasiswa beberapa waktu ini, lanjut Nurdiansyah, bukan untuk bertemu Presiden melainkan berharap Presiden memenuhi tuntutan yang disuarakan.

"Fokus kami bukan pertemuan dengan Presiden Jokowi melainkan harapannya Presiden Jokowi bisa memenuhi tuntutan yang sudah kami layangkan dengan sangat jelas," katanya.

Karena itu, bila Presiden ingin menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa, Aliansi BEM SI mengajukan dua syarat. Syarat itu adalah pertemuan dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal-kanal televisi nasional. Kedua, Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa secara tegas dan tuntas.

Kompas

Mahasiswa dan polisi saling dorong saat unjuk rasa menolak rancangan undang-undang KUHP dan revisi UU KPK di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Senin (23/9/2019). Demo berakhir ricuh dan menyebabkan belasan orang, baik dari mahasiswa dan polisi, terluka.KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Ketika ditanya apakah Presiden tak bersedia mengadakan pertemuan terbuka sebagaimana dipersyaratkan para mahasiswa ini, Pratikno kembali mengelak. "Nggak, belum ada begitu, sore ini ada beberapa pertemuan, Presiden ada beberapa tamu jadi jadwalnya belum ditetapkan," tuturnya.