Pilih Menkumham Tanpa Cela

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, didampingi Ketua Tim Perumus RKUHP Muladi dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Ambeg Paramarta, memberikan klarifikasi sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjadi perhatian publik kepada jurnalis di Kantor Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9/2019). Pemerintah bersama DPR sepakat menunda pengesahan RKUHP karena banyaknya pasal yang kontroversial dan dinilai oleh sejumlah kalangan bisa mengancam demokratisasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS  — Posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan tak hanya krusial, tetapi juga selalu menjadi sorotan. Karena itu, Presiden Joko Widodo harus memilih sosok Menkumham yang berintegritas dan tanpa cela serta bersih dari perkara korupsi dan tindak pidana lainnya.

Pandangan itu disampaikan pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/10/2019). Menurut dia, setidaknya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi seorang Menkumham.

”Pertama, dia punya integritas. Dia punya rekam jejak yang tidak ada cela, bahkan tidak disebutkan dalam perkara-perkara korupsi, dan lain-lain,” ujarnya.

Seorang Menkumham harus punya integritas, rekam jejak yang tidak ada cela, bahkan tidak disebutkan dalam perkara korupsi dan lain-lain.

Kriteria kedua adalah memiliki kapabilitas dalam bidang hukum. Tak hanya menguasai pengetahuan hukum secara umum, tetapi juga mumpuni dalam pemberantasan korupsi. Hal yang tak kalah penting adalah dapat diterima oleh semua kalangan, baik partai politik maupun publik.

Zainal menegaskan, tidak ada persoalan jika Menkumham berasal dari profesional ataupun partai politik. ”(Menhkumham) bisa dari profesional, bisa juga dari parpol. Yang penting memenuhi tiga syarat tadi,” katanya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ribuan mahasiswa melakukan aksi di sejumlah tempat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019). Mereka mendatangi Ombudsman Sultra, Kanwil Kemenkumham, juga Polda Sultra, menuntut agar penegak hukum mengusut tuntas pelaku yang menyebabkan dua orang meninggal.

Posisi Menkumham dalam kabinet memang relatif krusial. Tak hanya memimpin penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, Menkumham juga menjadi wakil pemerintah dalam penyusunan semua undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara terpisah, Guru Besar Kebijakan Publik UGM, Erwan Agus Purwanto, menambahkan, Presiden Jokowi semestinya memilih pembantu yang bisa memenuhi janji kampanye. Tak hanya profesional, menteri yang dipilih juga harus punya kompetensi untuk melaksanakan program-program yang dicanangkan Presiden Jokowi.

”Tahun depan fokusnya pembangunan SDM, meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa mewujudkan itu akan dilakukan reformasi birokrasi. Janji itu yang harus dipenuhi Presiden sehingga pembantu yang dipilih pun harus profesional dan punya kompetensi untuk memenuhi janji itu,” tuturnya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memberikan klarifikasi sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada para jurnalis di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Ia didampingi Ketua Tim Perumus RKUHP Muladi dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Ambeg Paramarta.