Publik menanti gagasan nyata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Idham Azis, yang merupakan calon tunggal kepala Polri, dalam melanjutkan reformasi Polri yang lebih humanis dan profesional.
Oleh
Muhammad Ikhsan Mahar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Publik menanti gagasan nyata Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Idham Azis, yang merupakan calon tunggal kepala Polri, dalam melanjutkan reformasi Polri yang lebih humanis dan profesional. Selain itu, pembinaan sumber daya manusia kepolisian juga perlu diperhatikan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang lebih baik.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti berharap Idham mampu menunjukkan penguasaan terhadap sejumlah permasalahan yang akan dihadapi Polri di masa mendatang ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, pekan depan. Tidak hanya kejahatan konvensional, lanjutnya, Idham perlu juga memberikan desain besar dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi, narkoba, dan terorisme.
”Kita juga berharap program promoter (profesional, modern, tepercaya) yang dicanangkan Tito Karnavian dilanjutkan dan terus diperbaiki. Wajah kepolisian di masa mendatang bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan juga harus memberikan citra polisi sipil yang merakyat,” ujar Poengky, Kamis (24/10/2019), di Jakarta.
Oleh karena itu, Poengky mengingatkan, tugas-tugas unit kepolisian yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti Bhabinkamtibmas dan Sabhara, perlu dikedepankan. Hal itu bermanfaat untuk meredam dan mengantisipasi berbagai potensi konflik di masyarakat.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan, Idham perlu melanjutkan sejumlah program yang telah dimulai oleh Tito, terutama yang berkaitan dengan perbaikan citra Polri, seperti birokrasi pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, tambahnya, Polri juga harus mengutamakan komunikasi dan dialog secara simultan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh daerah.
”Kedekatan dengan elemen masyarakat ini merupakan salah satu program yang perlu dilanjutkan Idham. Atas dasar itu, dialog harus diutamakan Polri untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” ujar Bonar.
Pembenahan internal
Lebih lanjut, Bonar menekankan, Idham masih memiliki pekerjaan rumah untuk melanjutkan penataan posisi sejumlah perwira Polri. Hal itu tidak lepas dengan kuantitas perwira menengah dan perwira tinggi kepolisian yang melebihi jumlah jabatan struktural di organisasi Polri.
Poengky menilai, sistem reward dan punishment terhadap kinerja aparat kepolisian perlu terus dilakukan. Bagi personel kepolisian, penghargaan, misalnya pendidikan, harus ditingkatkan untuk memacu kinerja para personel. Sementara itu, hukuman tegas berupa sanksi kode etik hingga pidana harus diberikan kepada oknum kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.
Di sisi lain, kata Poengky, pimpinan Polri juga harus memperhatikan kesejahteraan terhadap personel kepolisian di daerah terpencil dan perbatasan. ”Pemberian penghargaan dan hukuman yang adil merupakan salah satu pemicu kehadiran pelayanan kepolisian yang merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal memastikan, kinerja Polri tidak akan berpengaruh meskipun saat ini belum memiliki kepala Polri definitif. Kehadiran pelaksana tugas kepala Polri yang dijabat Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, lanjutnya, ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kepala Polri.
”Namun, ada beberapa tugas yang terbatas, seperti keputusan strategis mengenai SDM dan sumber daya anggaran,” ucapnya.
Iqbal mengatakan, pihaknya menghormati segala proses yang akan dilaksanakan DPR sebelum mengesahkan Idham sebagai kepala Polri baru. Setelah pelantikan kepala Polri, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri akan menentukan sejumlah jabatan strategis yang kosong setelah suksesi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.