Langkah Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis yang menemui sejumlah pemimpin lembaga mitra kerja pada awal masa tugas menunjukkan salah satu dari tujuh program prioritas, yaitu strategi polisional, telah diterapkan.
Oleh
M Iksan Mahar
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Langkah Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Idham Azis yang menemui sejumlah pemimpin lembaga mitra kerja pada awal masa tugas menunjukkan salah satu dari tujuh program prioritas, yaitu strategi polisional, telah diterapkan. Meski begitu, pertemuan itu harus ditindaklanjuti dengan koordinasi yang menyeluruh hingga level terbawah agar kerja sama antarlembaga bisa berdampak pada sejumlah tugas strategis.
Sejak Jumat hingga Selasa (1-5/11/2019), Idham telah menemui secara langsung Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa.
Seusai menemui Andika, Selasa sore, Idham mengatakan, pertemuannya dengan sejumlah pemimpin lembaga negara itu, terutama TNI, merupakan upaya untuk meneruskan koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan Kepala Polri sebelumnya, yakni Jenderal (Pol Purn) Tito Karnavian.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Markas Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jakarta, Idham dan Andika berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan soliditas di antara kedua lembaga.
Prinsip sinergitas harus terus kita tumbuhkan sehingga mengkristal di sanubari setiap prajurit dan anggota Bhayangkara dari tingkat bawah sampai atas.
Andika menuturkan, sejak era Tito, TNI dan Polri telah menjalin hubungan yang baik. Karena itu, ia berharap Polri di bawah kepemimpinan Idham semakin mampu mempererat ikatan emosional di kedua lembaga itu.
Seperti diketahui, melalui program prioritas penguatan sinergi polisional, Idham berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan TNI, kementerian/lembaga, penegak hukum lain, serta pemerintah daerah. Dalam praktik koordinasi dengan TNI, sejak 2017, semua markas Polri di kewilayahan telah memasang spanduk yang berisi foto Kepala Polri, Panglima TNI, dan ketiga kepala staf.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai pertemuan itu merupakan bentuk keseriusan Kepala Polri untuk meneruskan kerja sama, koordinasi, sinergitas, dan soliditas Polri dengan institusi penegak hukum dan TNI. Ia berharap pertemuan itu tidak berhenti di kalangan pimpinan, tetapi perlu dilanjutkan secara nyata oleh para personel di tingkat terbawah.
”Oleh karena itu, pertemuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan koordinasi dan pertemuan berkala Kepala Polri dengan pimpinan TNI dan lembaga hukum lain,” kata Poengky.
Tembus kekakuan
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai tantangan penegakan hukum selama ini, khususnya penanganan kasus korupsi, ialah lemahnya koordinasi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Padahal, agar upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi berlangsung sistematis diperlukan keterlibatan semua penegak hukum.
Kunjungan Kepala Polri itu diharapkan menembus kekakuan hubungan di antara ketiga lembaga hukum itu.
Menurut dia, komitmen nyata dari pemimpin ketiga lembaga hukum itu perlu ditunjukkan, terutama dalam menjalankan tugas-tugas strategis penegakan hukum. Hubungan baik yang dijalin pemimpin, lanjutnya, diharapkan mampu memperkuat hubungan antarpersonel ketiga lembaga hukum itu.