Pengadaan Alutsista Bukan Sekadar Penyerapan Anggaran
Oleh
Nina Susilo
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista ke depan diupayakan tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran. Kemitraan strategis, peningkatan kemandirian, dan daya saing bangsa harus mendasari pengadaan alutsista.
Pesan ini ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (ratas) terkait kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019) siang. Ratas ini dihadiri, antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto; Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis, serta Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Sumardjono.
Presiden Jokowi mengingatkan agar memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista ataupun program kerja sama dengan negara-negara lain. Selain itu, sumber daya manusia di bidang industri pertahanan juga diharapkan betul-betul diperkuat.
Pengadaan alutsista juga diharapkan tak berorientasi pada penyerapan anggaran dan membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi sekadar proyek.
”Stop yang seperti itu. Orientasinya betul-betul strategic partnership, untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan,” ucap Presiden dalam pengantar ratas.
Pengadaan alutsista juga diharapkan tak berorientasi pada penyerapan anggaran dan membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi sekadar proyek.
Pengadaan alutsista diharapkan sesuai dengan peta jalan yang jelas disertai pengembangan industri pertahanan dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir. Ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri juga harus terus dikurangi. Demikian pula pengadaan alutsista harus memperhitungkan teknologi persenjataan yang berubah sangat cepat.
Prabowo, seusai ratas, mengatakan, semua rencana pengadaan alutsista masih dikaji ulang sampai selesai. ”Arahan beliau (Presiden) sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, dan saya menyambut sangat baik perintah itu,” ujarnya.
Pengadaan pesawat tempur Sukhoi dan KFX/IFX juga akan terus dikaji, baik dari sisi biaya maupun manfaatnya. Prabowo mengatakan, kebutuhan Indonesia adalah efisiensi, penghematan, dan daya guna. Karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan utama.
Adapun alokasi anggaran 2020 yang berkisar Rp 131 triliun dinilainya cukup sepanjang bisa digunakan dengan baik. Pengadaan alutsista, lanjut Prabowo, untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.
”Kita akan pertahankan kedaulatan kita dengan sekuat tenaga, dan kita tidak mau dilecehkan, kita tidak mau di-bully oleh siapa pun,” ucap Prabowo.