Kunci Melarang Eks Koruptor Ada di Parpol

Larangan bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2020 berpulang pada kebijakan partai.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (dua kanan) bersama tiga Komisioner KPU (dari kiri ke kanan) Hasyim Asyari, Viryan Aziz, dan Evi Novida Ginting Manik menghadiri uji publik terhadap dua rancangan Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (25/11/2019). Dua rancangan PKPU yang diuji publik adalah perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah.

JAKARTA, KOMPAS - Larangan bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2020 berpulang pada kebijakan dewan pimpinan pusat masing-masing partai politik. Hal ini sudah terbukti dari hasil Pemilu 2019 saat tidak seorang pun dari 575 anggota DPR yang merupakan bekas narapidana bekas kasus korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Senin (25/11/2019) dalam diskusi publik yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis UIN Jakarta menyampaikan hal tersebut. Apalagi, imbuh Titi, pencalonan seseorang dalam Pilkada serentak 2020 tidak akan bisa tanpa rekomendasi dari partai politik.

“Ruang intervensi untuk berikan (calon) terbaik ada di DPP (Dewan Pimpinan Pusat partai politik),” sebut Titi.

Hal ini guna menanggapi polemik yang cenderung masih berkembang menyusul dibolehkannya eks koruptor maju ke dalam pencalonan pilkada. Ini sebagaimana diatur dalam Putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015. Selain itu putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal pelarangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg dalam PKPU Nomor 20/2018.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menjelang Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan pada 2020 mendatang baliho, spanduk, dan poster sejumlah tokoh masyarakat maupun partai politik marak di ruang-ruang publik seperti di pinggir jalan di Kota Tangerang Selatan, Banten seperti terlihat pada Minggu (24/11/2019). Di dalam media yang mereka pasang tersebut ada yang terang-terangan menyebut sebagai bakal calon wali kota dan ada yang tidak terlalu terang menyatakan sebagai bakal calon wali kota. Spanduk, poster, dan baliho seperti di Tangerang Selatan ini juga marak di sejumlah daerah yang akan melaksankan pemilihan kepada daerah serentak pada 2020 mendatang

Peneliti senior Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karus menyebutkan bahwa duduk perkara larangan tersebut mestinya sudah jelas. Ia menegaskan, hanya mereka yang cara berpikirnya salah menganggap eks koruptor sebagai kriteria pemimpin ideal.

Suparji Ahmad, yang merupakan pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia mengatakan bahwa larangan pencalonan bagi eks koruptor dalam Pilkada 2020 cenderung ahistoris. Pasalnya hal serupa sudah pernah dibatalkan MA.

“Kenapa (harus) membuang energi. Kenapa tidak melakukan pendidikan (di) partai politik, masyarakat, dan sebagainya,” kata Suparji.

Ia menambahkan, bahwa yang saat ini mendesak justru praktik oligarki politik di lingkup kekuasaan. Sejumlah agenda seperti rencana perpanjangan masa jabatan presiden, menurutnya lebih mendesak dibahas sebagai ancaman.

KPU Finalisasi

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting mengatakan, saat ini PKPU Pencalonan terkait Pilkada serentak 2020 telah selesai diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Evi menyebutkan, saat ini tengah dilakukan finalisasi di internal KPU.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Anggota KPU Evi Novida Ginting

Ia mengatakan, KPU tengah mempertimbangkan berbagai masukan dari proses harmonisasi yang dilakukan. Akan tetapi Evi belum menyebut dengan pasti apakah pasal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan dalam Pilkada serentak 2020 telah disetujui.

“Nanti kita lihat,” kata Evi. Ia juga memastikan dalam rancangan PKPU Pencalonan dimaksud, KPU mencantumkan larangan eks koruptor untuk mencalonkan diri.

Ia hanya menyebutkan bahwa ada pembahasan dan sejumlah masukan kepada KPU terkait dengan pasal larangan tersebut. Finalisasi yang tengah dilakukan secara internal itu, imbuh Evi, kelak akan diplenokan sebelum akhirnya diserahkan untuk diundangkan.

“Tunggu saja putusannya. Pertimbanganya masukan tadi dari berbagai pihak waktu harmonisasi (dengan) Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), Bawaslu, DKPP, Kemendagri. Termasuk waktu kita (KPU) konsultasi,” sebut Evi.