logo Kompas.id
Politik & HukumMasukan Publik Jadi Bahan...
Iklan

Masukan Publik Jadi Bahan Konfirmasi Rekam Jejak Kandidat

Panitia seleksi calon hakim konstitusi dari unsur presiden membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan terkait dengan delapan nama calon hakim yang lolos seleksi administrasi dan tes tertulis.

Oleh
Rini Kustiasih
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/adD_pCZyAcx2Be8IU7H6vmvuNu8=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F20191202_ENGLISH-TAJUK-1_A_web_1575294309.jpg
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Pansel Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur presiden, Harjono (tengah), didampingi dua anggota Pansel Calon Hakim MK, Maruarar Siahaan (kiri) dan Edward Omar Sharif Hiariej (kanan), memberikan pengantar sebelum dimulainya ujian seleksi hakim MK, Senin (2/11/2019), di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cipete, Jakarta Selatan. Ada 17 nama yang mendaftar sebagai calon hakim konstitusi untuk menggantikan posisi I Dewa Gede Palguna yang akan mengakhiri masa baktinya pada 7 Januari 2020. Pansel dijadwalkan akan menyerahkan nama calon hakim konstitusi pengganti I Dewa Palguna pada 18 Desember 2019 kepada Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS — Panitia seleksi calon hakim konstitusi dari unsur presiden membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan terkait dengan delapan nama calon hakim yang lolos seleksi administrasi dan tes tertulis. Masukan dari publik tersebut, antara lain, yang akan dijadikan bahan untuk mengonfirmasi rekam jejak calon hakim dalam tes wawancara.

Delapan nama dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tes tertulis oleh Pansel Hakim MK, Kamis (5/12/2019). Mereka ialah Benediktus Hestu Cipto Handoyo (dosen), Bernard L Tanya (dosen), Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (dosen), Ida Budhiati (anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP), Suparman Marzuki (dosen yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial), Umbu Rauta (dosen), Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kemenkumham), dan Yudi Kristiana (Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang juga mantan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi).

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000