Politik Identitas Masih Bisa Muncul Lagi

Politik identitas masih berpotensi terjadi pada pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Tiga faktor yang bisa memengaruhi ialah dikotomi antarkandidat, keberadaan ormas berbasis politik identitas, dan penetrasi internet.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka secara resmi acara Konsolidasi Nasional KPU 2019 dan Peluncuran Pilkada 2020 di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Kegiatan itu menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang akan diikuti oleh 270 daerah dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

JAKARTA, KOMPAS —  Praktik politik identitas masih berpotensi dilakukan sebagian kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah. Hal itu harus sejak jauh hari diantisipasi para pemangku kepentingan di daerah.

Pada pilkada serentak 2017 dan pilkada serentak 2018, dalam catatan Kompas, politik identitas sempat mewarnai kontestasi demokrasi elektoral di sejumlah daerah.

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ibnu Nadzir Daraini, di Jakarta, Senin (16/12/2019), mengatakan, ada tiga hal yang bisa dipetakan untuk melihat potensi kemunculan politik identitas pada pilkada tahun depan. Tiga hal itu terkait dikotomi antarkandidat, ormas berbasis politik identitas, dan penetrasi internet.

Aspek dikotomi kandidat meliputi pembedaan antara latar belakang kandidat dan partai politik. Misalnya, politik identitas rentan muncul di daerah dengan calon kepala daerah yang berhadapan secara diametral terkait dengan perbedaan identitas agama. Termasuk pula kontestasi dikotomis partai berbasis agama menghadapi partai nasionalis.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoaks.

Aspek kedua terkait dengan keberadaan ormas-ormas berbasis politik identitas. Ibnu mengatakan, jika dalam lima tahun terakhir di daerah tertentu terdapat catatan keberadaan ormas yang aktif menekan wacana publik terkait dengan isu etnis dan agama, maka daerah tersebut juga terbilang lebih rentan menghadapi pilkada dengan narasi politik identitas.

Faktor ketiga terkait penetrasi internet. Ibnu menjelaskan, daerah-daerah dengan akses internet lebih baik bakal memiliki lebih banyak kanal guna mengamplifikasi konten politik identitas. Namun, praktik ujaran kebencian yang berhubungan dengan politik identitas tetap bisa berlangsung sekalipun tidak ada akses internet.

Antisipasi

Peneliti senior bidang sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Henny Warsilah, mengatakan, identitas kedaerahan dengan latar belakang etnis ataupun agama bakal menguat menjelang pilkada.

Pengalaman di sejumlah ajang pemilihan terdahulu, kata Henny, politik identitas makin mengeras jika yang ditonjolkan identitas agama.

”Terlebih jika kekuatan (identitas) agama berkelindan dengan (kekuatan identitas) etnis,” ujar Henny.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya akan mengimbau parpol pengusung pasangan calon di pilkada untuk tidak melakukan praktik politik identitas.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Ketua Bawaslu Abhan

Selain itu, kata Abhan, Bawaslu akan menurunkan konten berisi narasi politik identitas di sejumlah platform media sosial. Hal itu akan dilakukan dengan koordinasi bersama lembaga terkait, di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.