LP3ES: Kemunduran Demokrasi Akan Terjadi pada 2020

Pada 2020 akan terjadi kemunduran demokrasi karena adanya konsolidasi oligarki elite politik pasca-Pemilu 2019. Kemunduran ini ditandai dengan aktor-aktor politik yang perlahan berpaling dari nilai-nilai demokrasi.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bertemu dengan rival politiknya dalam Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial memprediksi, pada 2020 akan terjadi kemunduran demokrasi karena adanya konsolidasi oligarki elite politik pasca-Pemilihan Umum 2019. Oleh karena itu, perlu ada penguatan peran oposisi agar proses demokrasi tidak terus tergerus.

Direktur Asosiasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, kemunduran ini ditandai dengan aktor-aktor politik yang secara perlahan berpaling dari nilai-nilai demokrasi. Contohnya, publik menilai bahwa Presiden Joko Widodo akan memberikan harapan baru bagi demokrasi.

”Namun, ketika Jokowi membangun koalisinya menjadi lebih besar setelah pemilu, hal ini menjadi salah satu gejala kemunduran demokrasi,” katanya dalam acara ”Outlook Demokrasi LP3ES” di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Menurut Wijayanto, Presiden ingin melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, ia memerlukan dukungan besar dari semua kalangan dengan merangkul lawan politiknya.

”Jokowi ingin terus melanjutkan pembangunan, tetapi semakin hari malah mengorbankan proses demokrasi di masyarakat. Oleh sebab itu, peran oposisi seharusnya bisa diperkuat untuk mengkritik kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Jokowi ingin terus melanjutkan pembangunan, tetapi semakin hari malah mengorbankan proses demokrasi di masyarakat.

Baca juga : Waspadai Menguatnya Oligarki di Tubuh Parpol

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bertemu dan berbicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10/2019) di Istana Merdeka, Jakarta.

Wijayanto mengatakan, mundurnya demokrasi juga terlihat dari sosok Presiden yang mengajak bergabung elite-elite yang dulunya berada dalam pemerintahan Orde Baru. Hal ini menunjukan terbentuknya sistem oligarki pada masa pemerintahan kali ini.

”Selain itu, pemerintah memanfaatkan sejumlah regulasi untuk melemahkan lawan politiknya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar lembaga tersebut menjadi lemah dan proses investasi semakin lancar,” lanjutnya.

Baca juga : Prabowo: Jangan Sampai Terbentuk Sistem Oligarki

Peneliti politik dari Universitas Leiden, Belanda, Ward Berenschot, mengatakan, penguatan peran oposisi agar demokrasi tidak terus mengalami kemunduran sangat diperlukan. Saat ini di parlemen hanya ada tiga partai yang berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

”Sayangnya, jumlah kursi mereka di parlemen tidak terlalu dominan, apalagi sejak bergabungnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke dalam pemerintahan,” ujarnya.

Penguatan peran oposisi agar demokrasi tidak terus mengalami kemunduran sangat diperlukan.

Berenschot menambahkan, kasus seperti itu tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Pada periode kedua pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merangkul hampir semua partai untuk bergabung dalam pemerintahan.

Kompas/Hendra A Setyawan

Aparat kepolisian memblokade Jalan Medan Merdeka Barat saat ribuan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (28/10/2019). Mereka menuntut revisi UU KPK dan menolak RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demonstrasi berjalan tertib.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengemukakan, kekuatan oposisi tidak hanya dilihat dari jumlah partai ataupun kursi di DPR. Kekuatan oposisi juga perlu dilihat dari kualitas kritik dan efeknya kepada pemerintahan.

”Selain itu, kami tidak sendiri karena masih ada media massa, mahasiswa, dan koalisi masyarakat yang akan terus mengawal pemerintahan,” katanya.

Kami tidak sendiri karena masih ada media massa, mahasiswa, dan koalisi masyarakat yang akan terus mengawal pemerintahan.

PKS, lanjut Sohibul, juga merangkul kekuatan dari partai di luar parlemen, seperti Partai Berkarya. Ia juga mengingatkan agar oligarki pemerintahan tidak boleh terus-menerus dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menegaskan, Nasdem tetap menghormati pilihan PKS untuk menjadi oposisi. Di dalam negara demokrasi, partai politik adalah pilar strategis.

Oleh karena itu, peran oposisi tetap diperlukan untuk menjadi kontrol bagi pemerintah. ”Pikiran-pikiran kritis harus tetap kita miliki. Tapi, kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah itu modal kita. Hal itu tidak boleh pergi jauh dari kita,” tuturnya.

Baca juga : Mana Tahan Partai Oposisi