Imbangi China di Laut Natuna, Dua Kapal Perang Tambahan Dikirimkan

Dari pantauan Badan Keamanan Laut, hingga hari ini, tiga kapal penjaga pantai China masih terpantau berada di Laut Natuna Utara. Satu kapal berada di perairan dan dua kapal lainnya terpantau di Pulau Nansha.

DOKUMENTASI TNI

Pesawat intai strategis TNI AU, Jumat (3/1/2020), menemukan kapal nelayan China, yang dikawal kapal penjaga pantai China, tengah mencari ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen RI pada pukul 10.30 di koordinat 5 Lintang Utara dan 109 Bujur Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Keamanan Laut akan mengirim dua kapal perang Republik Indonesia ke perairan Natuna Utara. Kehadiran kapal tambahan itu untuk mengimbangi aktivitas kapal China di perairan Natuna Utara. Selain itu, kapal juga bertugas melindungi kapal nelayan Indonesia.

”Kita akan imbangi mereka (China), yang jelas saya akan memberangkatkan dua kapal dari Batam,” ujar Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, di  Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Sebelumnya, Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan Laksamana Madya Yudo Margono juga menyatakan akan mengirimkan lima KRI untuk mendesak kapal China meninggalkan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menurut Achmad, kehadiran dua KRI tambahan juga dimaksudkan untuk melindungi aktivitas nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintah menyatakan akan memobilisasi nelayan-nelayan dari sejumlah daerah untuk mengisi kekosongan di Laut Natuna Utara.

Hanya saja, kata Achmad, permasalahan bagi nelayan untuk berlayar ke Laut Natuna Utara adalah gelombang tinggi. Keputusan berangkat atau tidaknya nelayan ke Natuna sangat bergantung pada cuaca.

Baca juga: Panglima TNI: Kekuatan Penuh di Laut Natuna Utara

Dalam hal ini, Bakamla dan pemerintah mengedepankan keselamatan nelayan. Sebelum diberangkatkan, kapal ikan milik nelayan harus melalui pemeriksaan sistem keselamatan karena sudah cukup lama tak beroperasi.

”Kita akan hadir di sana. Jadi, mereka (nelayan) beroperasi di sekitar kami. Apakah nelayan kita mampu ke sana. Itu yang nanti kita lihat,” katanya.

Achmad menyampaikan, hingga hari ini, tiga kapal penjaga pantai China masih terpantau berada di Laut Natuna Utara. Dari pantauan Bakamla, satu kapal berada di perairan dan dua kapal lainnya terpantau di Pulau Nansha. Dua kapal di Pulau Nansha ditengarai bakal dipersiapkan untuk pergantian patroli atau memperkuat dua penjaga pantai yang sudah ada.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa izin. Tentara Nasional Indonesia dari tiga matra serta Polisi Perairan (Polair) diminta meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah ZEE dengan cara memperkuat penjaga pantai.

Baca juga: Indonesia Akan Lebih Intensif Hadir di Laut Natuna Utara

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA

Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Yudo Margono dari pesawat intai strategis memantau operasi dua kapal KRI. Kapal-kapal Indonesia diminta membuka komunikasi dengan kapal-kapal China yang melanggar wilayah.

”Pemerintah harus menambah kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE  sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga. Kapal tambahan juga berperan mendampingi kapal-kapal nelayan Indonesia,” ujar Puan melalui siaran pers.

Tumpang tindih

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada tumpang tindih regulasi dalam hal penanganan pengamanan laut Indonesia. Mahfud menemukan, ada 24 UU dan 2 peraturan pemerintah yang tumpang tindih.

Baca juga: Antara Kedaulatan dan Hak Berdaulat

Tumpang tindih regulasi itu dibahas dalam rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Selasa siang. Hadir dalam rapat itu, di antaranya Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) Dianta Bangun, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan TNI, dan perwakilan Polri.

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA

Dua KRI (berukuran lebih kecil ) saling bermanuver dengan kapal-kapal penjaga pantai China di perairan landas kontinen Indonesia, Sabtu (4/1/2020), yang dipantau dari kapal intai strategis TNI AU.

”Di dalam praktik penanganan kelautan kita itu didasarkan pada kewenangan berbagai UU yang berbeda-beda dan kadang kala timbul masalah,” kata Mahfud.

Mahfud memandang perlu sinergisitas sehingga ada pemikiran untuk membuat sebuah omnibus tentang pengamanan laut. Omnibus itu bisa berupa UU atau PP, bergantung pada hasil rapat dan diskusi.

”Sekarang sedang didiskusikan. Semuanya ingin baik. Saya melihat ada kesungguhan dari semua pemangku kepentingan. Insya Allah 2020 sudah beres karena Presiden sudah menginstruksikan sejak 2,5 tahun lalu,” ujar Mahfud.