Presiden Joko Widodo meminta aparat TNI dan Kepolisian Negara RI bersinergi untuk memperkuat serta menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Kepolisian Negara RI senantiasa bersinergi, bekerja sama, dan saling mendukung dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta agenda-agenda besar negara. Kedaulatan tak bisa lagi ditawar-tawar, apalagi dinegosiasikan. Kedaulatan harga mati.
”Pagi hari ini saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, seluruh aparat harus bekerja, bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia, untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI,” tutur Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto; Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Aziz; Kepala Staf TNI AU Marsekal Yuyu Sutisna; serta KSAL Laksamana Siwi Sukma Aji.
Tema rapat pimpinan tahun ini adalah pertahanan semesta yang kuat menjamin kelangsungan hidup NKRI. Tema ini, kata Prabowo, mengajak semua mempercepat penguatan pertahanan negara dengan memanfaatkan sumber daya Indonesia, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan dalam satu kesemestaan secara terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjamin keberlangsungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Persatuan ini menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
Untuk menjaga pertahanan negara, Presiden juga berpesan supaya semua aparat mampu mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang dan teror, perang proxy, hingga perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter, strategi konvensional dan nonkonvesional.
Di sisi lain, diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara harus juga diperkuat sembari tetap siap menggelar persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah NKRI.
”Jadi, kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan,” tutur Presiden sembari berseloroh.
Investasi pertahanan
Selain diplomasi pertahanan, lanjut Presiden, Menhan juga memantau serta menjajaki alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang bagus dan bermanfaat untuk pertahanan Indonesia. Hal ini diperlukan karena lompatan teknologi sangat luar biasa. Oleh karena itu, alutsista yang dibeli juga harus sesuai dengan lompatan teknologi 20 sampai 50 tahun ke depan.
Selain itu, para aparat pertahanan negara juga perlu menguasai teknologi yang dikombinasi dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dan lainnya. Hal ini berkembang, misalnya, ke pesawat tanpa awak dan kapal tanpa awak yang semuanya dilengkapi persenjataan modern. Penguasaan teknologi otomatisasi disertai pengembangan sistem senjata yang otonom juga menjadi wajib. TNI pun harus berani membangun barang-barang yang disebutkan tadi.
Pengembangan sensor yang akan disertai pengembangan penginderaan jarak jauh dan teknologi IT juga harus dilanjutkan. Semua ini memerlukan kebijakan pengembangan alutsista yang tepat. Sebab, semua pengadaan harus memperhatikan kebutuhan dan kemajuan teknologi 20-50 tahun ke depan.
Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Selain itu, industri-industri strategis Indonesia harus dihidupkan.
Untuk itu, kata Presiden, belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Selain itu, industri-industri strategis Indonesia harus dihidupkan. Setidaknya, pesanan untuk 15 tahun ke depan ada supaya rencana investasinya terarah. Industri pertahanan juga harus memiliki kerja sama transfer teknologi, kerja sama produksi dengan BUMN, meningkatkan komponen dalam negerinya, serta mengembangkan rantai produksi, baik dengan BUMN, korporasi swasta, maupun UKM.
Selain itu, pemanfaatan APBN juga harus efisien dengan perencanaan tepat dan pelaksanaan yang baik. Penggelembungan harga tak bisa lagi diterapkan. Apalagi, kata Presiden, sejak 2016, Kementerian Pertahanan adalah kementerian dengan alokasi anggaran terbesar. Tahun 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi Rp 127 triliun.
Namun, Presiden menambahkan, Menhan sangat detail dalam urusan anggaran. Bahkan, Presiden Jokowi menyebutnya hampir hafal di luar kepala untuk urusan anggaran. Karena itu, Presiden mengatakan anggaran Rp 127 triliun tersebut aman.
Sejauh ini, menurut Presiden kepada wartawan seusai pembukaan, sudah ada beberapa negara yang dijajaki, baik Perancis, Korea Selatan, maupun Eropa Timur. Hal ini akan dibahas dalam rapat terbatas di Surabaya, pekan depan. Adapun penjualan alutsista produksi Indonesia sejauh ini baru dengan Filipina dan ke depan akan dilakukan dengan negara-negara lain.
Selain itu, di akhir sambutannya, Presiden meminta supaya ada rencana strategi peningkatan kesejahteraan prajurit, yaitu terkait perumahan, kesehatan, tunjangan kinerja, dan lainnya. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama untuk memperpanjang masa pensiun bintara, tamtama, dan perwira menjadi 58 tahun akan segera dilakukan.
Dalam acara yang dihadiri 534 orang ini, menurut Prabowo, akan diserahkan naskah kebijakan negara 2020 serta amanat penyelenggaraan pertahanan 2020 kepada Panglima TNI dan jajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pertahanan tahun 2020.