Wajah Ganda Capaian Pemilu 2019

Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 mengingatkan pemberdayaan politik jadi area di mana kesenjangan gender memerlukan waktu terpanjang kedua agar diatasi, yakni 94,5 tahun. Bagi RI, upaya itu memerlukan kerja keras.

KOMPAS/ANTONY LEE

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana (dua dari kanan) memaparkan hsil penelitian terkait representasi perempuan dalam parlemen hasil Pemilu 2019 dalam ANU Research Network Workshop 2020 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/1/2020).

Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 mengingatkan pemberdayaan politik jadi area di mana kesenjangan gender memerlukan waktu terpanjang kedua agar diatasi, yakni 94,5 tahun.  Bagi Indonesia, upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik masih perlu kerja keras, kendati secara statistik ada sedikit kenaikan representasi perempuan di parlemen hasil Pemilu 2019.

Secara umum, Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 153 negara yang dikaji. Indonesia mendapat skor 0,70, dengan skala penilaian 0 bermakna senjang dan 1 setara.

Ada empat aspek yang dijadikan basis penyusunan indeks kesenjangan gender tersebut, yakni partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Dari empat aspek itu, Indonesia berada di peringkat 68 dari sisi kesempatan dan partisipasi ekonomi, lalu berturut-turut kesehatan dan kelangsungan hidup (79), pemberdayaan politik (82), dan pencapaian pendidikan (105).

“Dengan kecepatan perubahan saat ini, akan butuh waktu hampir satu abad guna mencapai kesetaraan”

Dalam pertemuan World Economic Forum 21-24 Januari 2020 di Davos, Swiss, kesenjangan gender juga menjadi salah satu topik yang dibahas. Mengenai pentingnya kesetaraan gender, Klaus Schwab, Executive Chairman World Economic Forum, dalam sambutannya di Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 menekankan, bahwa tanpa inklusi yang setara terhadap separuh dari talenta dunia (perempuan), maka tidak akan bisa tercapai janji revolusi industri 4.0 bagi semua kelompok masyarakat. “Dengan kecepatan perubahan saat ini, akan butuh waktu hampir satu abad guna mencapai kesetaraan,” tuturnya.

Kompas

Kesetaraan Gender - Suasana diskusi dalam Asia Pacific Female Journalists Exchange Program 2019. Program kegiatan yang diusun g Kabinet Office Japan itu berlangsung 1-3 Desember 2019 di Tokyo Jepang.

Wajah ganda

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan wajah ganda bagi kesetaraan perempuan di bidang politik, yakni sisi positif dan negatif. Hal ini setidaknya terlihat dari hasil kajian Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan Ben Hillman, peneliti politik Australian National University (ANU). Pada Jumat (24/1/2020), Aditya memaparkan hasil kajian tersebut dalam ANU Research Network Workshop 2020 yang diselenggarakan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam forum itu, para peneliti Indonesia dan Australia yang mendapat dana penelitian dari Indonesia Project ANU memaparkan hasil riset mereka.

Dalam hasil kajian Aditya dan Hillman, terlihat bahwa persentase perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi yang tertinggi sejak era reformasi. Pada Pemilu 1999, hanya sembilan persen anggota DPR merupakan perempuan. Kemudian angka itu naik jadi 11 persen di Pemilu 2004, lalu 18 persen di Pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, persentase perempuan di DPR sedikit turun menjadi 17 persen, kemudian keterwakilan perempuan meningkat jadi 21 persen dari 575 anggota DPR di Pemilu 2019.

Di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), keterwakilan perempuan untuk pertama kalinya menembus 30 persen di Pemilu 2019, yakni mencapai 31 persen dari 136 anggota DPD. Adapun pada 2014 keterwakilan perempuan di DPD 26 persen dan adi Pemilu 2009 sebesar 29 persen.

Menurut Aditya, data perempuan anggota DPR dan DPD menunjukkan ada  kecenderungan lebih mudah bagi perempuan untuk memenangi pemilihan di DPD ketimbang DPR. Salah satu penyebabnya, kata Aditya, ialah pada sistem pemilihan yang berbeda di kedua lembaga perwakilan tersebut. Pemilihan anggota DPD menggunakan sistem mayoritarian, di mana pemenang ditentukan berbasis pada suara terbanyak di daerah pemilihan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni (kedua, kiri) membuka acara bertemakan "Berbagi Praktik Terbaik Tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan" di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (16/9/2019).

Sementara itu, di pemilihan anggota DPR, Indonesia menerapkan sistem proporsional daftar terbuka, di mana masyarakat bisa memilih partai atau kandidat. Dengan jumlah partai yang cukup banyak, dalam satu surat suara para pemilih bisa menghadapi 150 pilihan nama. Perolehan suara lalu dikonversi ke perolehan kursi partai politik, baru kemudian ditentukan siapa calon anggota DPR dalam partai tersebut yang terpilih dengan basis raihan suara terbanyak.

Aditya juga mencatat, hasil Pemilu 2019 menunjukkan adanya persoalan politik kekerabatan. Sebagian dari para perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR merupakan orang yang memiliki akses informal ke elite partai politik maupun merupakan kerabat dari elite di daerah. Sebagian dari mereka merupakan istri atau anak dari kepala daerah atau mantan kepala daerah. Aditya menyebut persentasenya mencapai sekitar 40 persen.

Baca Juga: Refleksi Keterwakilan Perempuan

“Partai memenuhi kuota perempuan (30 persen dari calon), tetapi partai juga menggunakan secret garden strategies, dengan memilih kandidat dari dinasti politik lokal dan menggunakan jejaring informal,” kata Aditya.

“Partai memenuhi kuota perempuan (30 persen dari calon), tetapi partai juga menggunakan secret garden strategies, dengan memilih kandidat dari dinasti politik lokal dan menggunakan jejaring informal”

Persoalan lain yang muncul ialah tingkat sirkulasi anggota DPR perempuan juga tinggi. Pada Pemilu 2019, sebanyak 67 persen dari total perempuan anggota DPR merupakan wajah-wajah baru. Hanya 33 persen merupakan petahana. Persentase sirkulasi tersebut lebih tinggi dibandingkan anggota DPR laki-laki yang mayoritas merupakan petahana (50,76 persen).

KOMPAS/STEFANUS ATO

Pengunjuk rasa membentangkan tulisan perjuangan kesetaraan gender, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/4/2019) pagi.

Menurut Aditya, pekerjaan rumah ke depan ialah bagaimana partai politik berkomitmen tidak hanya pada pemenuhan kuota pencalonan perempuan, tetapi juga bagaimana membuat kandidat perempuan yang punya kapabilitas bisa terpilih. Tidak kalah penting, juga upaya membuat anggota DPR perempuan yang berkapabilitas bisa tetap menduduki jabatan tersebut pada pemilihan berikutnya.

“Butuh lebih banyak dukungan untuk meningkatkan kesempatan keterpilihan perempuan di pemilihan, terutama aktivis politik perempuan yang tidak punya kaitan dengan dinasti politik dan tidak punya sumber daya modal memadai,” katanya.

Lebih substantif

Peneliti Senior The SMERU Research Institute Yudi Fajar M Wahyu, mengingatkan, setelah 20 tahun lebih reformasi, seharusnya diskursus mengenai partisipasi politik dan kesetaraan gender di bidang politik sudah melampaui aspek kuantitas, sehingga lebih banyak fokus pada aspek substansi. Salah satunya, bagaimana perempuan di parlemen mampu mengarusutamakan kepentingan perempuan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perempuan berbincang sebelum dimulainya upacara pelantikan mereka di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, Selasa (3/9/2019). Keberadaan mereka sebagai keterwakilan perempuan dalam dunia politik serta menghasilkan kebijakan yang berpihak.

“Kita harus membantu menyiapkan perempuan kandidat (DPR) untuk melakukan apa setelah terpilih nantinya. Perempuan kandidat dan partai politik juga harus memiliki gambaran yang terintegritas, dan terkait satu dengan lainnya”

“Kita harus membantu menyiapkan perempuan kandidat (DPR) untuk melakukan apa setelah terpilih nantinya. Perempuan kandidat dan partai politik juga harus memiliki gambaran yang terintegritas, dan terkait satu dengan lainnya,” kata Yudi.

Untuk menuju ke sana, dia menilai sayap perempuan di partai politik harus aktif menyiapkan kader perempuan, salah satunya juga bisa dengan melibatkan organisasi-organisasi perempuan di luar partai yang masih punya kesamaan nilai. Hal ini harus dilakukan karena masih ada relasi kuasa yang tidak seimbang bagi perempuan dalam politik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan kultural dan institusional. Mereka harus menghadapi diskriminasi dari kandidat laki-laki, kemudian harus berhadapan dengan kampanye yang membutuhkan biaya yang tinggi.

Dengan konsisi itu, mampukah kesenjangan gender bidang politik itu dipersempit? Jawaban itu sangat bergantung pada partai politik yang jadi pemilik kunci utama untuk mewujudkan hal itu.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Diskusi Bahas Perempuan - Diskusi dengan mengambil tema \'Seleksi Penyelenggara Pemilu dan Upaya Mewujudkan Komitmen Afirmasi Keterwakilan Perempuan; berlangsung di Jakarta, Minggu (10/6/18). Hadir sebagai pembicara (dari kiri ke kanan) Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Ketua Bawaslu Abhan Misbah, pegiat Pemilu Wahidah Suaib dan Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah.

KOMPAS/ANTONY LEE

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana (dua dari kanan) memaparkan hsil penelitian terkait representasi perempuan dalam parlemen hasil Pemilu 2019 dalam ANU Research Network Workshop 2020 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/1/2020).

KOMPAS/ANTONY LEE

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana (dua dari kanan) memaparkan hsil penelitian terkait representasi perempuan dalam parlemen hasil Pemilu 2019 dalam ANU Research Network Workshop 2020 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/1/2020).