JAKARTA, KOMPAS —Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pengungkapan secara detail kasus Jiwasraya dan sejumlah dugaan permasalahan lain yang terjadi di tubuh badan usaha milik negara, seperti Asabri. Yudhoyono juga meminta agar pengungkapan kasus tersebut tidak digiring atau dikait-kaitkan dengan persoalan politis.
Dalam artikel di akun media sosialnya, Senin (27/1/2020), Yudhoyono menjelaskan panjang lebar kasus Jiwasraya dan kekhawatirannya. Ia juga menerangkan telah mendapatkan banyak informasi dari kader Partai Demokrat dan pihak lain terkait dengan kasus itu, termasuk kemungkinan problem serupa terjadi di BUMN lain.
Ia pun mendorong penuntasan kasus itu dalam tujuh lingkup penyelesaian, antara lain mengungkap berapa total kerugian negara, mengapa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, adakah keterkaitan dengan kasus lainnya, dan apa penyelesaiannya ke depan. Kejaksaan telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya.
”Sejumlah kalangan mengatakan, janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju. Meski bagaimanapun, tak mungkin hal begini akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik,” katanya.
Yudhoyono mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan penyelidikan, melalui penggunaan hak angket DPR. Negara dan Presiden RI Joko Widodo diharap membuka diri dan mendukung pembentukan panitia khusus dan penggunaan hak angket DPR agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, artikel itu ditulis sebagai bentuk kepedulian Yudhoyono terhadap persoalan bangsa. Yudhoyono memandang ini momentum yang tepat untuk mengungkap apa yang sebenarnya yang terjadi dengan kasus Jiwasraya sehingga publik mengetahui kebenarannya, dan pemerintah terhindar dari tuduhan miring. Hal serupa pernah dialami Yudhoyono ketika muncul isu Century di pemerintahannya.
Anggota Komisi III dari Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan, Nasdem pada mulanya menginginkan dibentuk pansus. Namun, dalam komunikasi lanjutan dengan partai lainnya, akhirnya disetujui pembentukan panitia kerja.
”Saat ini ada dua panja. Kita tunggu saja panja bekerja. Apa yang dituliskan oleh Pak SBY sebenarnya telah kami lakukan. Kami dengan demikian sebenarnya lebih maju, karena telah melakukan apa yang ditulis tersebut,” katanya.
Mengenai artikel itu, Taufik menyayangkan adanya upaya penggiringan politik terkait dengan pemilu. ”Justru saya melihat ini akhirnya upaya untuk menggiring ke arah politik. Padahal tidak perlu digiring ke arah politik,” katanya.
Anggota Komisi X DPR dari PDI-P, Andreas Pareira, mengatakan, ajakan untuk tidak membawa ini ke ranah politik sudah selayaknya. ”Yang Pak SBY sampaikan betul,
jangan main curiga, uji kebenaran, dan melihat risiko politik. Menurut saya, persoalan hukum adalah pembuktian fakta, persoalan politik sering didominasi politisasi dan opini,” katanya. (REK)
