KKR Fasilitasi Proses Yudisial dan Non-yudisial

Pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR mencakup dua mekanisme penanganan pelanggaran HAM, baik yudisial maupun nonyudisial.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para aktivis HAM yang dimotori oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menghadiri peringatan 13 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Para aktivis menilai aksi kamisan bisa bertahan hingga 13 tahun karena masih hidupnya praktik impunitas atau upaya sistemik yang mengarah pada pembiaran atau pelepasan para pelaku kejahatan HAM di Indonesia. Sejak 18 Januari 2007 hingga 16 Januari 2020, Aksi Kamisan sudah digelar di depan Istana Merdeka sebanyak 618 kali. Kamisan hadir sebagai bentuk aksi mencari keadilan dari para korban dan keluarga Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, dan korban pelanggaran HAM lainnya

JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah menghidupkan kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Pada prinsipnya, pengungkapan kebenaran itu dilakukan dengan dua cara, yakni melalui yudisial dan non-yudisial.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah bertekad menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR).

“Cara penyelesaiannya mengutamakan pengungkapan kebenaran dulu, melalui pengadilan atau menggunakan prinsip yudisial. Kalau ternyata tidak bisa, maka penyelesaiannya dengan pendekatan nonyudisial,” kata Mahfud, Kamis (30/1/2020), saat berkunjung ke kantor Harian Kompas, Jakarta.

UU KKR nantinya mengatur mekanisme yudisial dan nonyudisial yang akan dilakukan, meliputi syarat-syarat, rincian kewajiban negara, hingga hak-hak korban atau masyarakat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan (JSKK) mengikuti aksi diam Kamisan ke-617 yang berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Aksi Kamisan yang menyuarakan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut telah memasuki tahun ke 13. Aksi Kamisan pertama kali berlangsung pada 18 Januari 2007

Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian pada penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, selama ini ada kendala terkait belum adanya kesepahaman mekanisme penyelesaian. Komisi Nasional HAM berpegang pada UU Pengadilan HAM yang menyatakan kedudukan Komnas sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung berpegang pada ketentuan hukum acara pidana. Dengan merujuk pada KUHAP, hasil penyelidikan Komnas HAM tidak dapat ditindaklanjuti oleh kejaksaan karena tidak sempurna serta belum ada hukum acara yang mengatur hal itu.

“Saya ingin mencari jembatan dan mempertemukan bagaimana kedua proses ini bisa dilakukan. Ada proses yudisial dan nonyudisial,” kata Mahfud yang menyebutkan penuntasan pelanggaran HAM relatif rumit, antara lain karena kasus sudah terlalu lama, dan pada beberapa kasus, korban dan pelakunya banyak yang sudah meninggal.

Libatkan korban

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, pemerintah perlu memaksimalkan partisipasi korban dan keluarganya, serta aktivis dan ahli HAM dalam pembentukan UU KKR.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia

“Sebenarnya sudah ada TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) tentang persatuan dan kesatuan nasional. Di sana ditegaskan tentang prinsip-prinsip komisi kebenaran yang memang ditempatkan sebagai pelengkap dari mekansime penyelesaian secara yudisial. Dengan demikian, pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai ada kesan komisi ini pengganti mekanisme yudisial,” katanya.

Merujuk pada putusan MK yang membatalkan seluruh UU No 27/2004 tentang KKR, tahun 2006, menurut Usman, ada tiga opsi yang bisa ditempuh oleh pemerintah, yakni merevisi, membuat UU KKR baru, dan menerbitkan kebijakan pemerintah. Bila pemerintah memilih untuk membuat kembali UU KKR, prinsip universal harus diterapkan, yakni pengungkapan kebenaran, keadilan, dan pemulihan hak korban.

Anggota Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, seusai dengan UU Pengadilan HAM, kewenangan Komnas berada pada ranah pro yustisia atau penegakan hukum. Oleh karena itu, jalur yudisial menjadi jalan yang ditempuh Komnas.. Namun, di dalam Pasal 47 UU Pengadilan HAM juga disebutkan kemungkinan dibentuknya KKR.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Choirul Anam

“Merujuk pada Pasal 47, penyelesaian pelanggaran HAM memang dapat dilakukan melalui KKR. Namun, menurut kami, 12 perkara HAM berat masa lalu yang telah melalui proses yudisial, tidak bisa dialihkan kepada mekanisme nonyudisial karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu,” katanya.

Anam menegaskan, penyelesaian nonyudisial terhadap pelanggaran HAM tidak boleh menafikkan mekanisme yudisial. “Keduanya saling melengkapi,” katanya.