Realisasi MoU Helsinki Ditagih

Waktu 15 tahun perdamaian di Aceh masih belum cukup bagi pemerintah pusat merealisasikan beberapa pasal dalam MoU Perdamaian Aceh. Para tokoh Aceh pun akhirnya datang menemui Presiden Joko Widodo untuk menagih.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, di tengah asap akibat kebakaran lahan dan hutan, Rabu (18/9/2019). Ruas tol sepanjang 131,5 kilometer ini merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans-Sumatera yang membentang dari Lampung hingga Aceh.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah 15 tahun perdamaian di Aceh, beberapa pasal dinilai belum tuntas terealisasi, di antaranya soal tanah, ekonomi, dan investasi. Para tokoh Aceh pun menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan masalah tersebut.

Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haytr, Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Aceh Muzakir Manaf, Ketua DPR Aceh Dahlan Djamaluddin, dan Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas bertemu Presiden Jokowi dalam rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/2/2020) siang. Presiden didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga : Pesan Toleransi dari Aceh di Film ”Satu Kampung, Tiga Cahaya”

”Kami memberikan masukan kepada beliau (Presiden) bahwa perdamaian Aceh sudah 15 tahun, tetapi ada beberapa poin di MoU (nota kesepahaman) Helsinki yang belum selesai hingga sekarang, seperti masalah tanah, perekonomian, dan investasi. Saya minta supaya diperhatikan,” tutur Malik Mahmud seusai pertemuan kepada wartawan.

Kami memberikan masukan kepada beliau (Presiden) bahwa perdamaian Aceh sudah 15 tahun, tetapi ada beberapa poin di MoU Helsinki yang belum selesai hingga sekarang, seperti masalah tanah, perekonomian, dan investasi. Saya minta supaya diperhatikan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytr memberikan keterangan kepada wartawan seusai para elite Aceh bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Malik juga berharap komunikasi lebih intens dilakukan sehingga banyak langkah bisa dijalankan lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden Joko Widodo pun berencana mengunjungi Aceh pada pekan keempat bulan ini.

Peristiwa bersejarah

Berdasarkan catatan Kompas, penandatanganan MoU tentang Perdamaian Aceh merupakan peristiwa bersejarah yang dilakukan pada Senin, 15 Agustus 2005, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. MoU ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia Hamid Awaluddin dan Ketua Tim Perunding GAM Malik Mahmud di Smolna, The Government Banquet Hall, Etelaesplanadi 6, Helsinki, Finlandia.

Penandatanganan itu disaksikan mantan Presiden Finlandia yang menjadi fasilitator perundingan Martti Ahtisaari dan Menteri Luar Negeri Finlandia Erkki Tuomioja selaku tuan rumah. Peristiwa tersebut mendapat liputan sangat luas dari media massa asing. Sejumlah televisi dalam negeri bahkan menyiarkan langsung sehingga menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Tak heran karena konflik di Aceh sudah berlangsung selama 30 tahun.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haytr, Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Aceh Muzakir Manaf, Ketua DPR Aceh Dahlan Djamaluddin, dan Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas bertemu Presiden Joko Widodo dalam rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/2/2020) siang. Dalam pertemuan itu disampaikan harapan supaya beberapa poin dari nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang dinilai belum terealisasi diwujudkan.

Presiden dan Wakil Presiden RI waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita juga turut menyaksikan siaran langsung tersebut di Istana Merdeka. Seusai acara, Presiden Yudhoyono bahkan mencoba melakukan telekonferensi dengan Helsinki, tetapi tidak berjalan mulus.

Kepala Negara menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan awal yang baik bagi penyelesaian konflik Aceh secara permanen. MoU itu juga awal untuk menuju bersatunya seluruh bangsa Indonesia. Penandatanganan MoU diharapkan benar-benar tak hanya akan mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun yang telah merenggut nyawa sedikitnya 15.000 manusia Indonesia, tetapi juga dimulainya pembangunan semesta Aceh dengan kondisi yang aman dan stabil di bidang keamanan dan politik.

Saat MoU ditandatangani, ribuan warga Aceh tumpah ruah di kompleks Masjid Raya Baiturrahman untuk mengikuti doa dan tausiah bersama serta menyaksikan siaran langsung penandatanganan kesepakatan damai yang mereka tunggu-tunggu selama 30 tahun itu.

Baca juga : UMKM di Banda Aceh Tumbuh Pesat

KOMPAS/SUCIPTO

Salah satu kelompok penari menampilkan tari saman dari Provinsi Aceh dalam rangka HUT Ke-123 Kota Balikpapan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (10/2/2020). Berbagai tarian di Nusantara ditampilkan dalam perhelatan ini sebagai simbol kemajemukan warga yang tinggal di Balikpapan.

Ditindaklanjuti oleh KSP

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, dari hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan para tokoh Aceh masih akan dibahas banyak kebijakan untuk Aceh. Sebab, sejauh ini masih ada persepsi kurang baik untuk investasi di Aceh kendati sesungguhnya wilayah ini aman-aman saja.

Dari hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan para tokoh Aceh masih akan dibahas banyak kebijakan untuk Aceh. Sebab, sejauh ini masih ada persepsi kurang baik untuk investasi di Aceh kendati sesungguhnya wilayah ini aman-aman saja.

Perbaikan dalam aturan perundang-undangan maupun qanun juga akan ditinjau perlu tidaknya. Diharapkan, dalam tiga bulan, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama tim dari Pemerintah Aceh dan Wali Nanggroe bisa merumuskan kebijakan yang dapat membawa perubahan secara lebih signifikan.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Diskusi tentang ganja dengan tema ”Potensi Industri Ganja Pengentasan Kemiskinan” digelar oleh lembaga riset Aceh Institute, Jumat (31/1/2020).