Kepala Bakamla Baru Segera ke Natuna

Kepala Bakamla yang baru dilantik, yakni Laksamana Madya Aan Kurnia, akan menghadapi banyak pekerjaan rumah, termasuk sumber daya manusia. Natuna akan menjadi salah satu fokus operasi pengamanan Bakamla.

KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

Dua kapal Badan Keamanan Laut melintasi Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). Kapal Bakamla bersama kapal TNI AL dan Polri termasuk armada yang berpatroli di Laut Natuna Utara.

JAKARTA, KOMPAS – Ada beberapa wilayah perairan yang akan menjadi fokus operasi Badan Keamanan Laut atau Bakamla, salah satunya perairan Natuna di Kepulauan Riau. Rencananya, Kepala Bakamla yang baru dilantik, yakni Laksamana Madya Aan Kurnia akan segera mengunjungi Natuna di awal masa tugasnya.

Hal ini disampaikan Aan usai upacara serah terima jabatan Kepala Bakamla dari  Laksdya (Purn) Achmad Taufiqoerrochman, di Kantor Bakamla, Jumat (14/2/2020). Taufik mengatakan, ada banyak pekerjaan rumah yang menanti Aan. Ia mengatakan, permasalah utama Bakamla ada pada sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Taufik yang telah menjabat selama setahun mengatakan, Bakamla belum menjadi entitas yang mumpuni karena sejak awal belum ada konsep yang jelas tentang fungsi Bakamla sebagai Penjaga Pantai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Achmad Taufiqoerrochman

”PR nya Pak Aan masih banyak karena selama setahun ini yang telah saya lakukan paling-paling 3 persen,” katanya berseloroh.

Baca juga: Patroli Laut Ditingkatkan

Aan mengatakan, ia juga melihat adanya masalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal itu, Aan mengatakan, ia telah merencanakan sebuah strategi yang akan diterapkan berangsur-angsur guna mendapatkan dukungan sumber daya manusia dari institusi-institusi lain yang juga menangani keamanan maritim.

Dengan keterbatasan yang ada, Aan mengatakan, ia akan bekerja dengan kondisi yang ada saat ini. Beberapa wilayah perairan yang berdasarkan informasi harus dipantau keamanan lautnya akan menjadi titik perhatian.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Laksamana Madya TNI Aan Kurnia bersiap dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dilantik sebagai kepala Bakamla menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiq R yang akan pensiun.

”Salah satunya Natuna. Minggu depan saya akan ke Natuna. Nanti kita lihat, bagaimana sinergi itu bisa dilakukan,” kata Aan.

Adapun, Natuna, beberapa pekan lalu, menyedot perhatian publik di Indonesia karena masuknya kapal nelayan dan kapal milik Pemerintah China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia saat itu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China. Selain itu, Bakamla dan TNI juga berpatroli di perairan tersebut.

Sinergi menjadi kunci

Aan mengatakan, sinergi adalah kunci keamanan laut. Tidak mungkin keamanan seluruh perairanan Nusantara ditangani secara terpisah-pisah, atau hanya dengan satu institusi. Ia mengatakan, di awal ia akan membuktikan diri terlebih dahulu bahwa dia mampu menjadi Kepala Bakamla sebelum meminta dukungan yang lebih dari pemerintah.

Baca juga: Mengukuhkan Kembali Hak Berdaulat di Laut Natuna Utara

Sebelumnya, saat melantik Aan sebagai Kepala Bakamla, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan membuat aturan sapu jagat (omnibus law) keamanan laut. Dengan aturan tersebut, pengamanan laut akan dilakukan satu badan, yaitu Bakamla RI. Adapun, saat ini operasi pengamanan laut dilakukan oleh 13 institusi.

KOMPAS/EDNA C PATTISINA

Laksdya (Purn) Achmad Taufiqoerrochman menyerahkan jabatan Kepala Bakamla kepada Laksdya Aan Kurnia.

Aan mengatakan, untuk menyatukan SDM dari berbagai instansi, Bakamla akan melakukan standardisasi. Dengan demikian, mereka miliki pengetahuan dan persepsi yang sama. Tidak tertutup kemungkinan akan ada semacam akademi untuk para personel Bakamla di masa mendatang.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Iis Gindarsah, mengatakan, pekerjaan terbesar bagi Aan adalah menegakkan hak berdaulat Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif.

”Bakamla dituntut mengembangkan kredibiltias dan kemampuannya sebagai satuan penjaga pantai,” kata Gindarsah.