BPIP: Dekatkan Pancasila dengan Gaya Generasi Muda

Pancasila adalah sikap hidup dan sumber dari segala hukum diharapkan dapat melekat ke seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Oleh karena itu, selain sesuai kebiasaan anak muda, juga ke kementerian dan lembaga.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Peserta dan undangan berfoto bersama sebelum dimulainya pertemuan Koordinasi Membangun Sinergitas Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, di Gedung Bidakara Jakarta, Senin (17/2/2020). Acara yang dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi untuk melaksanakan arahan presiden Joko Widodo agar peserta dari kementarian dan lembaga yang hadir sadar akan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang mereka ambil.

JAKARTA, KOMPAS - Pancasila sebagai sikap hidup dan sumber dari segala hukum di Indonesia diharapkan dapat melekat ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

Oleh karena itu, selain perlu disampaikan sesuai dengan kebiasaan anak muda, yakni teknologi digital, Pancasila juga harus jadi dasar setiap kebijakan kementerian dan lembaga negara.

Baca Juga: Milenial 39 Tahun Jadi Sasaran Pembumian Pancasila

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat pertemuan koordinasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin (17/2/2020), mengatakan, Pancasila dapat ditanamkan ke generasi muda dengan sarana media sosial yang saat ini menjadi bagian dari gaya dan kehidupan sehari-hari anak muda.

"Pancasila dapat ditanamkan ke generasi muda dengan sarana media sosial yang saat ini menjadi bagian dari gaya dan kehidupan sehari-hari anak muda"

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) memberikan paparannya di pertemuan Koordinasi Membangun Sinergitas Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, di Gedung Bidakara Jakarta, Senin (17/2/2020).bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (tengah) dan Staf BPIP Antonius Benny Susetyo yang akrab disapa Romo Benny (kiri). Pertemuan ini diadakan sesuai dengan arahan presiden agar peserta dari kementarian dan lembaga yang hadir sadar akan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang mereka ambil.

”Kita bisa lakukan sosialisasi dengan mengadakan acara kuliner yang saat ini digemari anak muda atau menggunakan teknologi digital yang sering digunakan mereka,” kata Yudian.

Artinya, menurut Yudian, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sehari-hari, contohnya berbuat adil pada sesama. Setiap individu dapat menurunkan egoismenya sehingga dapat melihat secara obyektif dan tidak korupsi.

Yudian menyatakan, Pancasila menjadi sumber hukum Indonesia yang merupakan pandangan hidup dan kesadaran hukum serta cita-cita moral. Pancasila juga harus menjadi hukum tertinggi. Untuk itu, sikap radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus ditindak.

Baca Juga: Kaum Milenial Jadi Sasaran Penguatan Ideologi Pancasila

Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno berharap Pancasila dapat semakin dihayati masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) memberikan paparannya di pertemuan Koordinasi Membangun Sinergitas Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, di Gedung Bidakara Jakarta, Senin (17/2/2020). Pertemuan yang juga di hadiri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, diadakan sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo agar peserta dari kementarian dan lembaga yang hadir sadar akan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang mereka ambil.

Faktor politik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, aparatur sipil negara yang terlibat radikalisme dan korupsi akan dipecat atau dibatalkan pengangkatan jabatannya. Mereka harus menunjukkan keteladanan Pancasila secara nyata.

Penegak hukum punya peran besar menjaga Pancasila. Namun, faktor politis sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menambahkan, setiap langkah hukum harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, penegak hukum punya peran besar menjaga Pancasila. Namun, faktor politis sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara.

Akibatnya, para penegak hukum belum bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Selain masih mengacu pada aturan hukum formal, juga terjadi ketidakadilan saat pengambilan keputusan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dan Sekretaris Utama BPIP Karjono (kiri ke kanan) berfoto bersama seusai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Pertemuan BPIP dengan KPK tersebut untuk membahas kerjasama dalam membumikan nilai-nilai Pancasila khususnya untuk kalangan muda. Kerja sama tersebut seperti pembuatan film pendek, musik, olahraga, dan kegiatan lainnya.