ICW Persoalkan KPK Hentikan 36 Kasus

Indonesia Corruption Watch mempersoalkan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Penghentian penyelidikan kasus dinilai tak melalui proses gelar perkara.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Bupati Sidoarjo nonaktif seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (19/2/2020). Saiful Ilah diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan menerima suap terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia Corruption Watch mempersoalkan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Penghentian penyelidikan kasus yang dinilai tidak melalui proses gelar perkara di KPK dikhawatirkan akan menurunkan kinerja lembaga tersebut sebagaimana dugaan publik pascarevisi Undang-Undang KPK.

”Proses penghentian perkara di ranah penyelidikan seharusnya melalui gelar perkara yang melibatkan setiap unsur, mulai dari tim penyelidik, tim penyidik, hingga tim penuntut umum. Apabila 36 kasus tersebut dihentikan oleh KPK, apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara yang sebenarnya?” ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

”Proses penghentian perkara di ranah penyelidikan seharusnya melalui gelar perkara yang melibatkan setiap unsur, mulai dari tim penyelidik, tim penyidik, hingga tim penuntut umum. Apabila 36 kasus tersebut dihentikan oleh KPK, apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara yang sebenarnya?”

Menurut Wana, dengan banyaknya perkara yang dihentikan KPK pada proses penyelidikan, hal ini seolah menguatkan dugaan publik bahwa kinerja penindakan KPK akan merosot tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Pemberantasan Korupsi dan Investasi

Wana menyatakan, kondisi KPK saat ini seolah sesuai dengan survei yang diluncurkan Alvara Research Center pada 12 Februari lalu. Hasil survei Alvara Research Center sebelumnya menyatakan, kepuasan publik terhadap KPK turun dari peringkat kedua pada 2019 menjadi peringkat kelima pada 2020.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tersangka Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria usai menjalani pemeriksaan,tampak meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Muzni diperiksa dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan.

Sejak pimpinan baru KPK dilantik pada 20 Desember 2019, tercatat sudah ada 36 kasus yang dihentikan atau sekitar 18 kasus setiap bulannya. Sejauh ini, KPK baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, dan salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Wana menyatakan, kasus-kasus tersebut merupakan kelanjutan perkara yang dibangun KPK periode sebelumnya.

Dalam keterangan pers sebelumnya di Gedung KPK, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah menghentikan 36 perkara yang masih dalam tahap penyelidikan. Alasannya, perkara tersebut tak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penghentian perkara tersebut dinilai juga selaras dengan prinsip kepastian hukum terhadap mereka terkait kasus tersebut.

”Penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukan praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak 162 kasus,” ujar Ali.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Mantan Direktur Operasi PT Pelindo II Dana Amin seusai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Dana Amin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai sekitar Rp 100 miliar.

”Jadi, tak ada hubungannya dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Bank Century, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino”

Baca juga: KPK Lanjutkan Pemeriksaan Kasus RJ Lino

Sejauh ini, kasus-kasus yang dihentikan penyelidikannya di antaranya terkait korupsi kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR serta DPRD. ”Jadi, tak ada hubungannya dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Bank Century, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino,” ujarnya.

Menurut Ali, penghentian kasus yang tengah diselidiki didasarkan pada Pasal 40 UU No 19/2019 tentang KPK yang menyatakan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Selain harus diumumkan ke publik, penghentian penyidikan dan penuntutan perkara juga harus dilaporkan ke Dewan Pengawas paling lambat satu minggu sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Riezky Aprilia, anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI Terpilih tahun 2019-2024, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/2/2020).