Golkar-PKS Bicarakan ”Omnibus Law” dan Pilkada 2020

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman bertemu di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Selasa (25/2/2020). Di pertemuan itu dibahas omnibus law dan Pilkada 2020.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Pengurus  Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera bertemu, Selasa (25/2/2020) malam, di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta. Kedua partai menjajaki kemungkinan kerja sama dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Meski berbeda jalan di tingkat nasional, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera membuka kemungkinan bekerja sama di tingkat daerah. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 menjadi ajang kerja sama tersebut.

Selain membicarakan mengenai peluang kerja sama di Pilkada 2020, Selasa (25/2/2020) malam, pimpinan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membicarakan pula agenda pemerintah untuk mengesahkan omnibus law. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi pemerintah kini sedang dibahas di DPR.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Selasa malam, menyambangi Kantor DPP Partai Golkar bersama jajaran pengurus PKS. Mereka  mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran DPP Partai Golkar selama sekitar 1,5 jam.

Baca juga: Partai Mulai Atur Strategi Jelang Pilkada 2020

Seusai pertemuan, Airlangga mengatakan, Golkar dan PKS membahas  berbagai hal dan agenda yang menyangkut kebangsaan ataupun agenda politik.

”Pascapemilu lalu (2019) kami sepakati untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai hal dan agenda di DPR, termasuk di dalam pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Partai Golkar ada kerja samanya. Dalam silaturahmi ini ada banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.

Kompas/Priyombodo

Airlangga Hartarto

Selain agenda terkait politik, kata Airlangga, pertemuan itu juga membahas RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan yang menjadi bagian dari RUU sapu jagat atau omnibus law yang kini tengah dibahas di DPR. Pertemuan itu menyepakati untuk mendorong transformasi struktural perekonomian.

Sohibul Iman mengatakan, dari penilaian PKS, terdapat banyak peluang kerja sama antara PKS dan Partai Golkar pada Pilkada 2020. Peluang tersebut akan disisir tim dari kedua belah pihak. Lalu, mengenai RUU Cipta Kerja dan RUU Pajak, PKS sepakat untuk mendorong reformasi struktural di perekonomian Indonesia.

”Kami menyampaikan bahwa proses formal di DPR, tapi kami memberi catatan agar omnibus law didorong dalam arah yang jelas,” kata Sohibul Iman.

Kompas

Sohibul Iman

Catatan yang dimaksud adalah tidak menabrak konstitusi. Kemudian seluruh pihak atau pemangku kepentingan mendapatkan keadilan melalui RUU tersebut. Selain itu, PKS ingin agar otonomi daerah tetap dijaga dan diperkuat.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menambahkan, pembicaraan tentang peluang berkoalisi di Pilkada 2020 belum detail. Kedua pihak sama-sama mengajukan nama kader-kadernya di beberapa daerah.

”Seperti Partai Golkar menyampaikan di Kota Medan sudah punya kader. Di sana PKS, kan, juga punya kader yang mumpuni, apakah bisa bersama-sama atau tidak,” kata Mustafa.

Daerah lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah Kota Depok (Jabar), juga Kota Solo (Jawa Tengah). Meski demikian, Mustafa memastikan pihaknya memiliki banyak kader di sejumlah daerah. Selain itu di internal PKS juga terdapat mekanisme usulan dari bawah.