DPR Dorong Pemerintah Bentuk Pusat Krisis Virus Korona

Pemerintah diminta membentuk crisis center penanganan virus korona yang bersifat lintas kementerian yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Masyarakat diimbau tidak panik berlebihan.

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk membentuk crisis center atau pusat penanganan krisis terkait ditemukannya dua warga Depok, Jawa Barat, yang positif virus korona atau Covid-19. Temuan itu juga diharapkan ditangani  serius oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat.

Presiden Joko Widodo mengumumkan berita terkait dua orang yang positif tertular virus Covid-19 pada Senin (2/3/2020) pagi di Istana Negara, Jakarta. Dua orang perempuan masing-masing berusia 64 dan 31 tahun diketahui berkontak dengan warga Jepang yang berdomisili di Malaysia.

Warga Jepang ini sempat berkunjung ke Indonesia, tetapi sekembali ke Malaysia diketahui positif Covid-19. Perempuan warga Depok (31) dan ibunya (64) tersebut, setelah diperiksa di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta, pada 1 Maret 2020, diketahui positif Covid-19.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Senin (2/3/2020) mengatakan, pihaknya menghargai keterusterangan pemerintah yang secara terbuka mengumumkan adanya dua warga terduga terjangkit viurus corona. Keterbukaan ini menjadi bekal upaya mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaaan semua pihak dalam menghadapi virus tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan bahwa dua warga Indonesia positif terinfeksi virus korona jenis baru (Covid-19) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Ini merupakan kasus pertama warga Indonesia positif korona di wilayah Indonesia. Kedua orang ini juga sudah dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Kompas/Heru Sri Kumoro

“Beberapa waktu lalu, saya telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk desk korona untuk memantau gejala-gejala korona di pelosok. Saya juga menyampaikan, dengan adanya dua warga positif korona, pemerintah sebaiknya membentuk crisis center yang diketuai oleh Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), yang sifatnya lintas kementerian. Harapannya supaya kita bisa meyakinkan  pihak-pihak mana pun bahwa kita bersiaga dan serius menangani korona,” kata Dasco.

Baca juga: Virus Korona Tiba di Indonesia

Terkait pertanyaan apakah pemerintah dapat dinilai lambat dalam merespons virus corona, menurut Dasco, hal itu relatif. Namun, yang pasti DPR mengapresiasi keterbukaan pemerintah mengenai hal ini. Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik. Namun, semua pihak juga diimbau untuk bersama-sama berupaya menjaga agar dampak korona tidak menjalar lebih luas di Indonesia.

"Masyarakat perlu tetap berhati-hati. Dan jangan termakan isu hoaks di medsos. Waspada apabila terjadi gejala-gejala seperti korona, supaya segera dikoordinasikan kepada pihak terkait, misalnya, kelurahan, kecamatan, dan pihak berwajib, sehingga bisa cepat ditangani,” katanya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR 2019-2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, virus korona menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, upaya preventif harus dilakukan, yakni dengan membatasi keluar-masuknya warga negara Indonesia maupun warga negara lainnya. Di sisi lain, komunikasi dan hubungan dengan warga dunia tidak mungkin dihentikan. Oleh karena itu, kajian mendalam dan cepat harus dilakukan oleh pemerintah dengan batasan-batasan tertentu.

“Seperti Arab Saudi yang sudah memberikan batasan, menghentikan umrah sementara. Ini perlu kita pelajari, karena ini berdampak bagi seluruh warga bangsa, khususnya kaum muslimin, apalagi yang sudah bayar niat umrah," kata Riza Patria.

Namun, dia juga mengingatkan Indonesia hubungan dagang dengan banyak negara di dunia, termasuk dengan China. "Ini perlu didiskusikan bagaimana caranya, dan disikapi dengan bijak, cermat, teliti, dan perlu hati-hati, karena di banyak negara sudah banyak sekali korbannya,” kata Riza.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ahmad Riza Patria

Komisi V DPR, yang antara lain, menangani mengenai transportasi, menurut Riza pada masa sidang berikutnya akan membahas pembatasan penerbangan ke negara-negara di dunia yang terjangkit virus korona.