Rekonsiliasi PAN Tercermin dalam Kepengurusan Baru
Struktur kepengurusan Partai Amanat Nasional periode 2020-2025 selesai dibentuk dan segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Komposisi kepengurusan baru diharapkan mengakomodasi seluruh kepentingan.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Struktur kepengurusan Partai Amanat Nasional periode 2020-2025 telah selesai dibentuk dan akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada pekan ini. Komposisi kepengurusan akan mengakomodasi seluruh kepentingan kader demi rekonsiliasi partai secara internal.
Sebelumnya, pada 11 Februari 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara, pemilihan ketua umum PAN sempat diwarnai kericuhan sehingga menyebabkan empat peserta Kongres V PAN terluka. Namun, akhirnya proses pemilihan berjalan.
Saat itu, pemilihan ketua umum hanya diikuti tiga calon setelah Asman Abnur mengundurkan diri. Tiga kandidat itu ialah Zulkifli Hasan, Mulfachri Harahap, dan Dradjad Wibowo. Zulkiflli Hasan akhirnya terpilih menjadi ketua umum PAN 2020-2025.
"Jadi, kepengurusan nanti adalah kepengurusan yang akomodatif, dalam pengertian, mengakomodasi seluruh kekuatan di internal partai. Dan sifatnya itu, reunifikasi, untuk menyatukan kembali PAN," ujar Wakil Ketua Umun PAN Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Senin (2/3/2020).
"Jadi, kepengurusannya nanti adalah kepengurusan yang akomodatif, dalam pengertian, mengakomodasi seluruh kekuatan di internal partai"
Viva Yoga menyampaikan, semua kader menghormati hasil Kongres V PAN. Setelah kontestasi pun, lanjut dia, semua merapat kembali untuk membangun PAN. Viva Yoga tak ingin merinci nama-nama yang telah dimasukkan dalam struktur kepengurusan partai. Dia juga tidak mengetahui jabatan apa yang akan diemban Amies Rais sebagai sesepuh dan pendiri PAN. Sebelumnya, Amien Rais menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN.
"Tanyakan pada ketua umum saja sebagai formatur. Itu nanti ketua umum yang mengumumkan semua. Yang terpenting proses struktur (partai) ini proporsional. Artinya proporsional, seluruhnya terwadahi di situ," ucap Viva Yoga.
Berdasarkan rencana, susunan kepengurusan PAN 2020-2025 akan diserahkan kepada Kemenkum HAM pekan ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap, struktur organisasi yang baru ini bisa menjadi momen konsolidasi internal partai. Apalagi, lanjut Saleh, tantangan partai ke depan sangat berat jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
"Kalau bisa semuanya dilakukan lagi reunifikasi dan juga penyatuan seluruh komponen kekuatan yang ada di PAN. Sebab, yang bertanding kemarin itu semuanya adalah para kader terbaik PAN. Oleh karena itu, sedapat mungkin diakomodir agar partai ini menjadi kuat lagi," tutur Saleh.
Kendalikan Amien Rais
Adapun peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, salah satu cara untuk membuat politik internal stabil adalah mengakomodasi seluruh kepentingan kader. Ini menjadi penting agar tidak terjadi manuver politik baru di internal partai.
"Keseimbangan politik internal perlu dijaga. Jadi, kepengurusan baru ini bisa bekerja dengan tenang tanpa mengkhawatirkan mobilisasi di internal untuk membuat gangguan-gangguan yang tidak perlu," ujar Arya.
Arya mengatakan, peran ketua umum sangat penting dalam upaya mengendalikan sosok-sosok yang masih kuat di PAN, seperti Amien Rais. Oleh karena itu, dia berharap, dengan mengakomodasi seluruh kepentingan, polemik di internal partai tak akan terjadi.
"Yang lebih penting adalah mengendalikan Pak Amien, kan dia masih teriak-teriak meminta pemerintah membatalkan (organisasi PAN yang baru). Faktor itu juga penting. Itu, menunjukkan bahwa di internal partai muncul konsolidasi politik non-Amien Rais dan itu membuat pengaruh Amien menjadi berkurang"
"Yang lebih penting adalah mengendalikan Pak Amien, kan dia masih teriak-teriak meminta pemerintah untuk membatalkan (organisasi PAN yang baru). Faktor itu juga penting. Itu, kan menunjukkan bahwa di internal muncul konsolidasi politik non-Amien Rais dan itu membuat pengaruh Amien menjadi berkurang," tutur Arya.
Tentu, lanjut Arya, ini menjadi pilihan yang sangat dilematis karena dalam upaya mengakomodir suatu kepentingan akan selalu ada negosisasi. Politisi pun, menurut Arya, sangat cermat melihat proyeksi jangka panjang.
"Ini akan berat, tergantung konsesi politiknya seperti apa," katanya.