Untuk melawan virus korona baru, pemerintah tak akan menutup suatu wilayah (lockdown). Namun, masyarakat diharap tetap beraktivitas di rumah, hindari kerumunan, dan sama-sama melawan korona dengan hidup bersih.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan untuk menutup suatu wilayah untuk memutus penyebaran virus korona baru atau lockdown. Namun, masyarakat diharap beraktivitas di rumah, menghindari kerumunan, dan bersama-sama melawan penyakit COVID-19. Solidaritas dan kebersamaan adalah modal sosial untuk bersama mengatasi COVID-19.
Kebijakan untuk menutup suatu wilayah atau lockdown, disebut Presiden Joko Widodo dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020), sebagai kebijakan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. “Saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata Presiden.
Kendati demikian, pemerintah tetap meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan yang berisiko memperbesar risiko penyebaran COVID-19. Karena itu, digencarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.
“Saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown"
Pembelajaran dari rumah ini dikoordinasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memanfaatkan bantuan platform daring seperti Ruang Guru, Jenius, Google, Microsoft, Sekolahmu, Quipper, dan Kelas Pintar.
Hal ini berlaku secara gratis mulai Senin (16/3/2020). Guru pun diharap mengarahkan siswa-siswanya ke platform daring ini dan mencegah mobilitas pelajar serta mengurangi kemungkinan penularan COVID19. Ketika sekolah diliburkan, jangan sampai para siswa malah bermain ke warnet atau tempat yang banyak kerumunan lainnya.
Di sisi lain, pelayanan masyarakat terkait penyediaan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya tetap berjalan. Transportasi publik misalnya, tetap harus disediakan dengan meningkatkan kebersihan moda-moda transportasi serta mengurangi kerumunan, antrean, dan kepadatan orang di dalam moda transportasi itu.
Kebijakan ini dilakukan dengan harapan penyebaran virus bisa dihambat tetapi tidak ada dampak buruk pada perekonomian yang akan mempersulit kehidupan masyarakat. Karenanya, menurut Presiden Jokowi, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus ditelaah mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak malah memperburuk keadaan.
Presiden Jokowi pun meminta pemerintah daerah membahas terlebih dahulu kebijakan besar yang akan diambil dengan pemerintah pusat. "Untuk mempermudah konsultasi, pemerintah daerah saya minta konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19,” katanya.
Untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik, Presiden juga menegaskan satu-satunya rujukan informasi masyarakat adalah dari Satgas COVID-19.
Bantuan
Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menambahkan, saat berkomunikasi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pekan lalu, Pemerintah Singapura menawarkan bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak menolak hal ini. “Saya tidak ingat jumlahnya tapi cukup banyak,” kata Presiden sembari menambahkan, bila ada negara lain yang ingin membantu, akan diterima.
Secara terpisah saat dihubungi melalui media sosialnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan kerja sama dengan Singapura salah satunya terkait penyediaan test kit. Secara umum, karena COVID-19 tantangan bersama dunia dan tidak mengenal batas negara, negara-negara perlu bekerja sama untuk menanganinya.
“Sejak awal munculnya outbreak, kita melakukan komunikasi dengan berbagai negara antara lain dengan (negara-negara) ASEAN, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Menlu ASEAN dan China bahkan sudah bertemu dan membahas komitmen untuk saling bantu,” tambah Retno.
“Sejak awal munculnya outbreak, kita melakukan komunikasi dengan berbagai negara antara lain dengan (negara-negara) ASEAN, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Menlu ASEAN dan China bahkan sudah bertemu dan membahas komitmen untuk saling bantu”
Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan khusus Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN-China pada 20 Februari lalu di Vientianne, Laos. Penasihat Negara China Wang Yi mengajak penguatan kerja sama untuk mengatasi COVID-19. Menlu-menlu ASEAN sepakat untuk memperkuat kerja sama dan saling berbagi pengalaman.
Persiapan
Terkait prediksi mengenai kemungkinan puncak COVID-19 pada 60-80 hari ke depan yakni sekitar masa Ramadhan dan Idul Fitri, Presiden menegaskan persiapan sudah dilakukan. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog sudah diperintahkan untuk menjaga stok bahan pangan terutama sembako, bawang putih, gula dan lainnya. Selain itu, rumah-rumah sakit baik yang dikelola pemerintah, TNI, dan Polri juga tetap bersiap menangani pasien COVID-19. Bila masih kurang, rumah-rumah sakit swasta akan dikerahkan.
"Terkait kondisi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dikonfirmasi positif COVID-19, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa kondisinya sudah membaik"
Sementara itu, terkait kondisi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dikonfirmasi positif COVID-19, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa kondisinya sudah membaik. Adapun Presiden Jokowi, Nyonya Iriana, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah menjalani tes COVID-19. “Hasilnya tanya ke Menkes,” ujar Presiden Jokowi.
Retno menambahkan soal kondisi Budi Karya, sejauh ini, kondisinya baik. Tes suhu tubuhnya, darah, maupun thorax baik. Kendati demikian, hasil tes PCR belum diketahui.