Presiden: Keselamatan Rakyat yang Utama

Presiden Jokowi menekankan keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi. Berbagai langkah disiapkan untuk menghadapi Covid-19. Kemendagri, misalnya, menyiapkan gedung diklat di seluruh Indonesia untuk karantina Covid-19.

ANTARA/ HAFIDZ MUBARAK A

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait Covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah agar berkomunikasi kepada pemerintah pusat, seperti Satgas  Covid-19 dan kementerian, dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan Covid-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hal utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Tak hanya mengupayakan penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19, pemerintah juga fokus mengupayakan jaminan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak wabah virus korona baru.

Penegasan bahwa pemerintah terus mengupayakan keselamatan rakyat itu kembali disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui siaran pers, Minggu (22/3/2020).

”Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, demikian pesan Presiden Jokowi dalam kesiagaan bersama pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia,” kata Fadjroel.

Baca juga: Imbas Wabah Covid-19, KPU Berencana Tunda Tiga Kegiatan Pilkada 2020

Pemerintah, lanjut Fadjroel, akan terus bekerja keras, bergotong royong tanpa henti, untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya terdapat tiga  prioritas yang disiapkan pemerintah sebagai jaminan bagi keselamatan seluruh warga negara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Fadjroel Rachman

Salah satunya adalah sejumlah program yang disiapkan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus korona baru, serta pengobatan masyarakat yang terpapar Covid-19.  Saat ini pemerintah tengah menyiapkan  rumah sakit darurat khusus untuk menangani Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, secara terpisah, menyampaikan bahwa persiapan Wisma Atlet menjadi rumah sakit khusus Covid-19 sudah mencapai 50 persen. Saat melakukan peninjauan, Sabtu, Erick melihat para pekerja tengah menyiapkan sarana dan prasarana, seperti tempat tidur dan peralatan medis. Menurut rencana, rumah sakit darurat itu mulai dioperasikan Senin (23/3/2020).

RS darurat itu dirancang untuk menampung 2.400 pasien Covid-19. Selain itu, sejumlah hotel milik BUMN dan swasta, serta Pulau Galang (Kepulauan Riau) dan Pulau Sebaru (Kepulauan Seribu), juga tengah disiapkan menjadi RS darurat penanganan pasien yang terjangkit virus korona baru.

Kompas/Priyombodo

Personel TNI berjaga-jaga di luar kompleks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). Pemerintah berencana memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai alternatif tempat isolasi bagi pasien Covid-19.

Gedung Diklat Kemendagri

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam siaran persnya, Minggu,  mengatakan, sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi kepada Mendagri Tito Karnavian, Kemendagri menyiapkan Gedung Diklat Kemendagri di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan Covid-19.

Menurut Kastorius, Kemendagri memiliki total kapasitas 5.036 kamar Gedung Diklat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas itu siap difungsikan untuk menampung pasien rawat inap Covid-19.

”Tentu alih fungsi ini tetap bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 agar memenuhi standar pelayanan medis sesuai protokol penanganan Covid-19,” katanya.

Selain itu, fasilitas kamar diklat Kemendagri tersebut juga dapat digunakan sebagai fasilitas isolasi atau lokasi karantina sesuai prosedur penanganan Covid- 19.

Minggu malam, 205 anak buah kapal pesiar asal Bali akan pulang ke Bali dan tiba di Bandara Ngurah Rai. Setiba di bandara, para ABK ini akan langsung dites terkait infeksi Covid-19. Menurut dia, apabila hasil tes mereka positif Covid-19, ABK akan dibawa dan dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 di Bali.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah membubarkan kegiatan kerumunan yang tidak memungkinkan terjadinya pembatasan sosial, Sabtu (21/3/2020). Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

Sementara itu, ABK yang hasil tesnya negatif Covid-19 akan menjalani masa isolasi atau karantina untuk pemantauan lebih lanjut sesuai protokol Covid-19.

Gedung Diklat Kemendagri di Bali yang memiliki 132 kamar akan dijadikan lokasi isolasi atau tempat karantina bagi ABK yang negatif Covid-19.

Kehidupan sosial ekonomi

Pemerintah juga berupaya menggerakkan seluruh sumber daya negara untuk menyelamatkan kehidupan sosial-ekonomi rakyat. Pemerintah akan menggencarkan program-program bantuan sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu sembako, kartu prakerja, dan dana desa.

”Semua sumber daya digerakkan untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat agar konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin,” kata Fadjroel.

Adapun priotitas ketiga adalah menggerakkan seluruh sumber daya negara untuk menjamin keselamatan usaha, baik bagi UMKM, koperasi, swasta, maupun BUMN. Sejumlah kebijakan fiskal dan moneter disiapkan dengan melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk kepentingan itu, pemerintah memutuskan merealokasi anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Presiden Jokowi pun terus mendorong agar pencairan anggaran, baik pusat maupun daerah, bisa dilakukan sesegera mungkin.

Fadjroel menyampaikan, pemerintah tengah berupaya memenuhi hak masyarakat di tengah pandemik Covid-19. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa mendukung tumbuhnya optimisme. Hal yang tak kalah penting adalah mendukung upaya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus lebih luas dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

”Presiden mendorong sikap sukarela dan partisipatif sebagai pilihan rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Sekali lagi Presiden Joko Widodo menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah kebijakan paling utama pada saat melawan Covid-19 ini,” kata Fadjroel menjelaskan.