Politik & Hukum Pemilu DPR Pantau Tahapan Pilkada

Dampak Covid-19

DPR Pantau Tahapan Pilkada

Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dipandang lebih memungkinkan dilakukan ketimbang merevisi UU Pilkada dalam hal menunda Pilkada 2020 di situasi darurat karena bencana Covid-19.

Oleh RINI KUSTIASIH
· 1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akan memantau dan berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum terkait penundaan empat tahapan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan KPU. Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dipandang lebih memungkinkan untuk dilakukan manakala dalam [...]