Komisi IX DPR Desak Tes Massal

Komisi IX DPR saat rapat virtual dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendesak pemerintah segera melakukan tes cepat massal Covid-19.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kemeja putih) ketika ditemui media di Gedung BRI, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020). Didampingi Direktur Utama BRI Sunarso (kanan), Terawan menyatakan kondisi di Gedung BRI aman. Pada siang hari sebelumnya, gedung itu diisolasi karena ada dugaan seorang karyawan asal China terinfeksi virus korona jenis baru.

JAKARTA, KOMPAS  — Komisi IX DPR dalam rapat virtual dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Selasa (24/3/2020), mendesak pemerintah segera melakukan tes korona massal dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, dan menyosialisasikan tes itu secara luas kepada masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), M Nabil Haroen, Rabu (25/3/2020) di Jakarta, mengatakan, pihaknya mengadakan rapat virtual dengan Menteri Kesehatan dan jajarannya serta Kepala Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Selasa malam. Rapat virtual diikuti 36 anggota dari total 51 anggota Komisi IX DPR. Rapat dilakukan jarak jauh mengingat imbauan pemerintah untuk menjaga jarak dan bekerja dari rumah.

Baca juga : Perekonomian dan Virus Corona

Nabil mengatakan, sejumlah hal dibahas dalam rapat tersebut, termasuk pemanfaatan dana alokasi khusus bidang kesehatan, baik nanti yang dirupakan fisik maupun nonfisik. ”Pemerintah memastikan banyak sekali melakukan realokasi anggaran dan akan ada perubahan APBN,” kata Nabil. Namun, dalam rapat itu tidak disebutkan secara detail berapa banyak realokasi anggaran yang akan dilakukan pemerintah.

Pemerintah memastikan banyak sekali melakukan realokasi anggaran dan akan ada perubahan APBN.

Di sisi lain, Komisi IX mengingatkan pengutamaan tes cepat (rapid test) dilakukan untuk anggota masyarakat dan tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan menangani penyakit Covid-19. ”Kami mendesak agar ada pemberian insentif untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, kami menginginkan perluasan jaringan laboratorium dalam pengecekan korona, termasuk dengan laboratorium swasta,” katanya.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kiri) bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan pernyataan pers seusai acara kunjungan Menkes ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Terkait tes korona massal, menurut Nabil, itu menjadi salah satu titik tekan masukan dan rekomendasi dari Komisi IX DPR kepada pemerintah. Pemerintah diminta menyosialisasikan tes massal ini secara luas kepada masyarakat.

Saat ini sudah ada 125.000 unit alat tes yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah. Pembagian dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 8.400 unit masing-masing akan dibagikan untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta daerah-daerah lain.

”Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan alat dan obat. Selain itu, Komisi IX DPR merekomendasikan dibuat aturan atau prosedur yang sama antara pusat dan daerah dalam penanganan korona,” katanya.

Nabil mengusulkan adanya penghargaan khusus dari pemerintah kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis depan.

Koordinasi jelang hari raya

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah segera mengoordinasikan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan serta mengantisipasi arus mudik dan balik Lebaran yang melibatkan arus manusia dalam jumlah besar pada satu momen tertentu.

”Kami meminta pemerintah juga memikirkan nasib jemaah haji. Apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga jemaah haji kita tidak merasa ditinggalkan karena mereka sudah membayar biaya haji ini,” ujar Saleh.

Baca juga : Alihkan Anggaran Belanja Daerah yang Tak Penting untuk Penanganan Wabah Covid-19

Sejauh ini, solidaritas publik menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Mengubah kekhawatiran menjadi energi untuk tolong-menolong patut diupayakan di tengah situasi darurat seperti ini. Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Petugas kebersihan menyemprotkan disinfektan di rumah warga di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Rabu (25/3/2020). Penyemprotan ini dilakukan secara swadaya oleh warga setempat untuk menangkal sebaran virus korona jenis baru atau SARS-CoV-2.

Kami meminta pemerintah juga memikirkan nasib jemaah haji. Apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga jemaah haji kita tidak merasa ditinggalkan karena mereka sudah membayar biaya haji ini.

Gugus tugas yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo itu bertugas mempercepat penanganan Covid-19 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan Presiden Jokowi dapat mencegah dan menghentikan penyebaran wabah penyakit Covid-19.

Di tengah situasi genting akibat ancaman virus korona baru, keyakinan dan niat bersama memperbaiki keadaan menjadi penting dimiliki. Sikap ini harus terus ditumbuhkan di Indonesia.

Kompas/Priyombodo

Polisi menyampaikan imbauan kepada warga yang berkumpul di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2020). Patroli ke titik-titik keramaian oleh polisi bermotor ini dilakukan sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar dan menghindari pusat keramaian serta menjaga jarak sosial sebagai upaya menghindari pandemi Covid-19.