logo Kompas.id
Politik & HukumPemerintah Daerah Perlu...
Iklan

Pemerintah Daerah Perlu Mengawasi Lebih Ketat Arus Mudik

Akibat pandemi Covid-19, para pekerja harian mulai meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halaman. Namun, hal ini justru bisa menaikkan risiko penyebaran virus korona baru. Wapres pun minta pemda mengantisipasi.

Oleh
Nina Susilo
· 5 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/Qza2XOKiQ9KcV_3Q5iedSW_MPBk=/1024x684/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fce22eadd-1356-4213-8cf4-c90068dc70f5_jpg.jpg
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat melakukan peninjauan di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Senin (23/3/2020) siang. Wapres melakukan peninjauan untuk memastikan penanganan pandemi korona berjalan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS — Para pekerja harian mulai meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halaman setelah pandemi Covid-19 menghilangkan pendapatan harian mereka. Namun, hal ini justru bisa menaikkan risiko penyebaran virus korona baru ke desa-desa. Pemerintah daerah pun diharapkan lebih sigap dan ketat mengawasi masyarakat yang bermigrasi kembali ke kampung halaman.

”Pemerintah tetap mengimbau supaya tidak mudik sebab lebih maslahat,” kata Wakil Presiden Amin menjawab pertanyaan Kompas dalam keterangan pers daring dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Imbauan ini diulang Wapres Amin beberapa kali.

Editor:
suhartono
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000