Sidang tahunan MPR kemungkinan akan digelar secara virtual apabila pandemi Covid-19 belum selesai pada Agustus. Digagas pula rapat konsultasi dengan lembaga negara sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban publik
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sidang Tahunan MPR yang akan dilaksanakan pada 15 hingga 16 Agustus 2020 tak menutup kemungkinan dilakukan secara virtual apabila pandemi Covid-19 masih belum selesai. Namun, jika situasi sudah mulai kondusif, pelaksanaan sidang secara fisik juga memungkinkan, tetapi tetap mengedepankan ketentuan protokol kesehatan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/4/2020), mengatakan, rencana alternatif harus dipersiapkan apabila pandemi Covid-19 masih belum selesai pada Agustus 2020, di mana Sidang Tahunan MPR digelar. Rencana tersebut salah satunya pelaksanaan sidang tahunan melalui telekonferensi.
”Tingkat literasi digital bangsa Indonesia sudah sangat tinggi, kemampuan para wakil rakyat dan pimpinan lembaga negara terhadap akses digital juga sudah sangat baik. Jadi, tidak ada halangan jika penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dilakukan secara digital serta kehadiran para anggota dan pimpinan lembaga negara dilakukan secara virtual,” ujar Bambang.
Tingkat literasi digital bangsa Indonesia sudah sangat tinggi, kemampuan para wakil rakyat dan pimpinan lembaga negara terhadap akses digital juga sudah sangat baik. Jadi, tidak ada halangan jika penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dilakukan secara digital serta kehadiran para anggota dan pimpinan lembaga negara dilakukan secara virtual.
Hal itu disampaikannya seusai memimpin rapat konsultasi secara virtual pimpinan MPR dengan pimpinan DPD di ruang kerja Ketua MPR, Jakarta, kemarin.
Rapat konsultasi pimpinan MPR-DPD itu juga dihadiri antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Selain itu, hadir juga Ketua DPD La Nyalla Mattalitti serta Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan B Najamudin.
Meski dimungkinkan Sidang Tahunan MPR digelar secara virtual, Bambang menyampaikan, MPR juga mempersiapkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara nonvirtual atau fisik. Dia memastikan, dalam pelaksanaan sidang tersebut, ketentuan protokol kesehatan akan dikedepankan.
”Seandainya pada Agustus kondisi pandemi Covid-19 masih mengharuskan social distancing atau physical distancing, MPR juga sudah mempersiapkan berbagai alternatif pelaksanaan Sidang Tahunan MPR menyesuaikan ketentuan protokol kesehatan,” ucap Bambang.
Dalam rapat konsultasi pimpinan MPR-DPD, Zulkifli Hasan juga mengemukakan pendapat agar di dalam Sidang Tahunan MPR nanti juga digelar rapat konsultasi sejumlah pimpinan lembaga. Rapat konsultasi itu melibatkan Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.
Seperti diketahui, Sidang Tahunan MPR adalah forum yang difasilitasi MPR untuk lembaga-lembaga negara untuk membacakan laporan kinerjanya secara langsung kepada masyarakat Indonesia.
Di dalam rapat konsultasi pimpinan lembaga negara itu, lanjut Zulkifli Hasan, para pimpinan MPR juga bisa saling memberi saran dan pendapat untuk kebaikan bangsa dan negara.
”Dalam rapat tersebut biasanya dibahas masalah-masalah kebangsaan yang sangat penting,” ujar Zulkifli Hasan.
Hidayat Nur Wahid sependapat. Menurut dia, rapat konsultasi pimpinan lembaga negara sudah dilakukan sejak dirinya menjadi Ketua MPR periode 2004-2009. Oleh karena itu, dia berharap agar laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara diberi waktu dan ruang yang cukup.
”Hal demikianlah menurut saya yang perlu didiskusikan dan disepakati bersama,” tutur Hidayat Nur Wahid.
Rapat konsultasi pimpinan lembaga negara perlu digelar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Apalagi, Sidang Tahunan MPR yang ada sekarang diakuinya terlalu umum sehingga masyarakat tidak bisa menerima laporan kinerja dari lembaga negara secara utuh.
Fadel Muhammad menambahkan, rapat konsultasi pimpinan lembaga negara perlu digelar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Apalagi, Sidang Tahunan MPR yang ada sekarang diakuinya terlalu umum sehingga masyarakat tidak bisa menerima laporan kinerja dari lembaga negara secara utuh.
”Perlu pertanggungjawaban ke publik secara terbuka,” kata Fadel.