Hilangkan Simbol Jabatan Politik di Bansos

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 memberikan ekses. Seyogianya tak sertakan simbol jabatan politik. Selain tak etis, praktik itu menunjukkan ketidakpedulian elite kepada publik.

Kompas/Jumarto Yulianus

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina (memegang mikrofon) memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan sosial berupa paket bahan kebutuhan pokok dan uang tunai Rp 250.000 kepada warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (28/4/2020). Bansos diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 seyogianya tidak menyertakan simbol-simbol terkait jabatan politik. Selain tidak etis, praktik tersebut juga merefleksikan sikap kepala daerah yang tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/4/2020), mengatakan, simbol-simbol jabatan politik sangat lekat dengan sosok di baliknya. Oleh karena itu, jangan ada simbol-simbol di bansos karena dapat diasosiasikan sebagai politik pencitraan.

Baca juga: 15 Saksi Kasus Penyalahgunaan Bansos di Keerom Diperiksa

”Janganlah bansos itu dikaitkan dengan posisi atau jabatan tertentu, ditanggalkanlah yang begitu. Jabatan itu melekat pada orangnya. Ngawur lagi kalau dia sampai pasang foto sendiri atau namanya di bansos, yang sebenarnya bukan berasal dari dananya,” ujar Azyumardi.

Janganlah bansos itu dikaitkan dengan posisi atau jabatan tertentu, ditanggalkanlah yang begitu. Jabatan itu melekat pada orangnya. Ngawur lagi kalau dia sampai pasang foto sendiri atau namanya di bansos, yang sebenarnya bukan berasal dari dananya.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Bantuan bahan pokok untuk warga terdampak Covid-19 di Aceh.

Sebelumnya, dugaan penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan popularitas dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 itu dilakukan petahana Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani. Bupati tersebut mendapat sorotan di ruang maya karena pembagian hand sanitizer yang diberi stiker bergambar wajahnya. Pasalnya, setelah stiker dikelupas, tertulis bantuan Kementerian Sosial.

Azyumardi menyampaikan, sebaiknya di bansos dituliskan bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak mudah dipolitisasi. Jika terpaksa, pemerintah pusat bisa menggunakan nama instansi yang berwenang memberikan bansos, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kemensos.

Azyumardi mengapresiasi tindakan cepat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang langsung menegur Bupati Klaten. Namun, menurut dia, hal itu akan sulit terjadi jika politisasi bansos dilakukan oleh seorang gubernur atau jabatan yang lebih tinggi, bahkan Presiden.

ABK

Azyumardi Azra

Oleh karena itu, menurut Azyumardi, politisasi bansos ini lebih pada masalah etika. Pejabat seharusnya memiliki etika kepantasan apalagi di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19. Tidak sepatutnya pejabat malah memikirkan kontestasi.

”Jadi, ini soal etika, nurani, soal memanfaatkan musibah orang, wabah korona ini untuk kepentingan politik dan pencitraan, untuk kepentingan politik, ini yang tidak boleh. Jadi ini kembali lagi kepada kesadaran nurani. Persoalan etika dan dikembalikan kepada nurani. Jadi berpolitiknya harus politik yang bernurani,” ucap Azyumardi.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, kata Azyumardi, ini sangat berdampak pada politik. Jika bansos itu dimanfaatkan petahana, maka bisa dijadikan media kampanye untuk pilkada yang akan datang. Kalaupun jabatan politiknya sudah dua periode, maka bisa dimanfaatkan untuk orang-orang di sekelilingnya, yang akan maju ke pilkada yang akan datang.

”Bisa saja ke suami, istri, anak, atau kroninya. Jadi itu harus dihindari. Kalau dia memunculkan citra yang baik, kan, memengaruhi sikap politik orang, begitu pula sebaliknya. Jadi harus bebas dari yang begitu-begitu (politisasi bansos) itu. Jangan ada asosiasi seperti itu,” kata Azyumardi.

HUMAS PEMKAB PURBALINGGA

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (kiri) memberikan bantuan kepada pemerintah Desa Tumunggal di Purbalingga, Selasa (28/4/2020).

Pilkada

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyampaikan, seharusnya pejabat pemerintah harus mengedepankan etika politik dan komitmen untuk pencegahan penyebaran Covid-19, yang sudah menjadi bencana nasional.

Fokuskan pada kerja kemanusiaan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, dipolitisasi, apalagi kepentingan elektoral.

”Fokuskan pada kerja kemanusiaan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, dipolitisasi, apalagi kepentingan elektoral,” kata Ferry.

Baca juga: Politisasi Bantuan Sosial untuk Kepentingan Elektoral Melukai Masyarakat

Pelaksanaan pilkada, menurut dia, juga seyogianya bisa digelar setelah pandemi selesai sekitar September 2021. Dengan demikian, persiapan dan kualitas pemilu terjaga.

”Tahapan pilkada dilaksanakan setelah masa pandemi ini untuk mencegah upaya oknum-oknum tertentu memanfaatkan kondisi yang ada untuk kepentingan elektoral semata,” kata Ferry lagi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Warga Desa Tatelu, Dimembe, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, semringah setelah menerima pembagian masker, cairan pembersih tangan, stiker, uang Rp 50.000, dan sekotak makanan dari calon bupati Minahasa Utara, Shintia Gelly Rumumpe, Kamis (16/4/2020). Shintia juga membagikan bantuan tersebut atas nama ibunya, Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan, yang membidik kursi gubernur Sulawesi Utara di Pilkada 2020.