Penjemputan Ismail Ahmad Dikritik

Warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ismail Ahmad, yang mengunggah guyonan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur soal polisi jujur, diperiksa untuk minta maaf ke Polri. Kebebasan berekspresi kin jadi tantangan.

Kompas

Tangkapan layar unggahan Ismail Ahmad (41), warga Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, di Facebook pada Jumat (12/6/2020). Di kantor polisi, ia membacakan permintaan maaf lantaran mengunggah guyonan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

JAKARTA, KOMPAS — Warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ismail Ahmad (41), yang mengunggah di Facebook guyonan dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur soal polisi jujur, dijemput anggota Satuan Intelijen Polres Kepulauan Sula dan kemudian diminta memohon maaf.

Isi guyonan Gus Dur itu adalah polisi jujur di Indonesia terdiri dari patung polisi, polisi tidur, dan mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso.

Putri Gus Dur, Alissa Wahid, mengatakan, isi guyonan yang diunggah Ismail itu tidak hanya sekali dilontarkan Gus Dur, tetapi sering. Gus Dur memang sering membuat lelucon tidak saja tentang pemuka agama, tetapi juga penguasa. Sudah sering ia membuat lelucon tentang polisi, bahkan lelucon itu menjadi bentuk kritik.

Baca juga : Pasal Karet Ancam Kebebasan Berekspresi

”Saya pernah dengar sendiri Pak Sutarman, waktu itu Kapolri, mengutip joke Gus Dur dan tak tersinggung, malah membahasnya sebagai kritik,” tutur Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini, Kamis (18/6/2020).

Saya pernah dengar sendiri Pak Sutarman, waktu itu Kapolri, mengutip joke Gus Dur dan tak tersinggung, malah membahasnya sebagai kritik. (Alissa Wahid)

Menurut Alissa, kasus Ismail di satu sisi tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh polisi. Namun, yang dialami Ismail menjadi salah satu indikasi dari berbagai rentetan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat beberapa waktu terakhir. ”Rakyat itu harus mengkritik penguasa. Kalau joke saja tak diperbolehkan, apalagi kritik,” ujar Alissa.

Kompas/Wawan H Prabowo

Setara Institute menggelar diskusi bersama para jurnalis dengan mengambil tema ”Janji yang Tertunda: Kinerja Pemajuan HAM Jokowi Periode Pertama” di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Diskusi tersebut menghadirkan para pembicara (dari kiri ke kanan) perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sinung Karto; peneliti penegakan HAM dan perdamaian Setara Institute, Selma Theofany; Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani; komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti; dan Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus. Ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki terkait kinerja HAM pada pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Minta maaf

Ismail, yang dihubungi dari Ambon, Maluku, kemarin, mengatakan, persoalan sudah diselesaikan. Dia tidak mau memperpanjang lagi masalah itu. Tak ada tuntutan hukum baginya setelah menyampaikan permintaan maaf dalam keterangan pers di Markas Polres Sula di Sanana, Selasa (16/6). Keterangan pers itu digelar secara khusus oleh polisi.

Ismail juga sudah menghapus unggahan berisi guyonan Gus Dur itu di akun Facebook Mael Sulla. Ia menuturkan, dirinya tak memiliki motivasi apa pun terkait unggahan tersebut. ”Saya duduk baca-baca artikel tentang Gus Dur. Ada satu yang saya rasa bagus. Ada tulisan yang menyebutkan Jenderal Hoegeng. Siapa yang tak kenal Hoegeng,” tuturnya.

Guyonan Gus Dur itu diunggahnya pada Jumat pekan lalu. Tiga jam berselang, anggota Satuan Intelijen Polres Kepulauan Sula menjemput Ismail di rumahnya. Ia dibawa ke markas polres untuk dimintai klarifikasi terkait unggahannya.

Setelah menjelaskan maksudnya, Ismail pulang ke rumah. Dia merasa tertekan lantaran baru pertama kali berurusan dengan polisi. Pada Selasa silam, Ismail diminta datang lagi ke Markas Polres Kepulauan Sula. Pihak polres sudah menyiapkan konferensi pers, termasuk secarik tulisan berisi permintaan maaf. Ismail diminta membacakannya. ”Waktu itu, saya minta maaf kalau unggahan itu menyinggung institusi Polri,” ujarnya.

Merunut status-status di akun Mael Sulla, Ismail tak banyak mengunggah hal-hal terkait politik. Aparatur sipil negara (ASN) ini pernah mengunggah foto artikel berjudul ”ASN yang Jatuhkan Martabat Jokowi Bakal Ditindak Tegas” pada 29 Agustus 2018. Ia menulis keterangan foto, ASN berhati-hati bermain di medsos dan saling mengingatkan untuk menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pengurus pers mahasiswa Suara USU (Universitas Sumatera Utara) mengeluarkan barang-barangnya dari sekretariat di Kampus USU sambil berunjuk rasa, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (28/3/2019). Sebanyak 18 pengurus Suara USU diminta meninggalkan sekretariat setelah diberhentikan oleh Rektorat USU dari kepengurusan karena menayangkan cerpen yang dianggap berbau pornografi. Sejumlah pihak menyayangkan langkah penghentian karena mengekang kebebasan berekspresi.

Olok-olok adalah modal terbesar masyarakat menghadapi krisis. Demokrasi, antara lain, diukur dari bagaimana institusi menerima olok-olok. (Garin Nugroho)

Sineas Garin Nugroho mengatakan, olok-olok adalah modal terbesar masyarakat menghadapi krisis. Demokrasi, antara lain, diukur dari bagaimana institusi menerima olok-olok. Dalam kasus Ismail, olok-olok lebih dulu dimunculkan Presiden Gus Dur. ”Atau memang karena jabatan, maka berhak berolok-olok bebas dan rakyat tidak?” tanyanya.

Baca juga : Bintang Emon, Novel Baswedan, dan Tekanan ”Netizen”

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Bekto Suprapto, menyayangkan cara yang ditempuh Polres Kepulauan Sula dengan menjemput Ismail Ahmad. Menurut Bekto, banyak cara melakukan klarifikasi. Selain itu, menurut dia, tidak seharusnya Polri tersinggung.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono menolak berkomentar mengenai hal tersebut. Adapun Kabid Humas Polda Maluku Utara Ajun Komisaris Besar Adip Rojikan mengatakan, polisi tidak memproses hukum Ismail. ”Cuma mengedukasi masyarakat bahwasanya hal-hal yang sensitif terhadap suatu hal kiranya tidak dipublikasi,” ujarnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para aktivis kemanusiaan mengikuti aksi Kamisan yang ke-574 di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (14/2/2019). Selain untuk merawat ingatan sejumlah pelanggaran HAM yang belum dituntaskan oleh ngara, Aksi Kamisan sering kali juga menjadi media sejumlah aktivis dalam menyuarakan semangat kebebasan berekspresi. Sore itu, mereka menyampaikan penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan karena dinilai membatasi ruang serta proses kreatif para musisi.