KOMPAS/ALIF ICHWAN

Mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Kelautan Eko Susilo Hadi seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi langsung memasuki mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4).

JAKARTA, KOMPAS — Eko Susilo Hadi, Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut divonis 4 tahun 3 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Di dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana, Senin (17/7), Eko dinilai terbukti bersalah menerima uang dari pemenang tender proyek pengadaan satellite monitoring, yakni PT Melati Technofo Indonesia. Eko dua kali menerima uang, yakni 10.000 dollar AS dan 10.000 euro pada 14 November 2016, serta 100.000 dollar Singapura dan 78.5000 dollar AS pada 14 Desember 2016.

Penerimaan uang itu terkait dengan pemenangan tender proyek satellite monitoring oleh PT Melati Technofo Indonesia.

”Perbuatan terdakwa menerima uang itu telah memenuhi Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana yang berlanjut,” kata hakim anggota, Sofialdi, saat membacakan pertimbangannya.

Perbuatan Eko dinilai memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 12 b UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.