JAKARTA, KOMPAS — Setelah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan ikut mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk membatalkan hak angket. Fraksi-fraksi memiliki waktu sepekan untuk menentukan sikap resmi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5), mengatakan, pihaknya tetap akan menolak hak angket KPK. Menyusul langkah PKS, Demokrat masih mempertimbangkan akan mengirim surat resmi ke pimpinan DPR agar hak angket dibatalkan.

“Sedang kami pertimbangkan upaya untuk menolak dan menggagalkan angket. Ada banyak cara melakukan penolakan,” kata Syarif.

Selain Demokrat, Fraksi Partai Gerindra saat ini juga tengah melakukan kajian atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib terkait syarat pembentukan pansus angket.

“Kalau termyata panitia angket tetap dibentuk, kami akan kirim anggota untuk mengawal,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Farry Djemi Francis.