Presiden Tidak Perlu Tanggapi Panitia Angket DPR

Istimewa

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menemui Presiden dengan dalih untuk berkonsultasi dinilai sebagai kegagalan panitia angket mencari kesalahan KPK. Dengan demikian, Presiden disarankan untuk tidak ikut terlibat.

Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz, Kamis (21/9). ”Presiden tidak perlu meladeni permintaan panitia angket. Keinginan bertemu itu bentuk upaya mereka mengalihkan kegagalan panitia angket untuk mencari kesalahan KPK sehingga Presiden ditarik-tarik untuk terlibat,” katanya.

Sebelumnya, diberitakan Kompas (20/9), panitia angket mengajukan permintaan kepada pimpinan DPR untuk bertemu Presiden. Pertemuan demi konsultasi itu telah diajukan kepada pimpinan DPR pada 18 September.

DPR tidak satu suara terkait pertemuan dengan Presiden.

Lebih lanjut Donal mengatakan, langkah panitia angket yang terus berusaha mencari kesalahan KPK itu pada gilirannya dapat memperburuk citra DPR. Langkah panitia angket pun semakin memberikan kesan bahwa DPR tidak pro-pemberantasan korupsi.

”Tentu kita berharap publik mencatat partai yang tidak pro epada KPK dan pemberantasan korupsi,” kata Donal.