Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif. Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila tengah memproses peringkasan butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila yang pada masa Orde Baru ada 35 butir akan diringkas menjadi 25 butir dengan mengkaji kembali kandungan inti dari setiap sila.
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 35 butir nilai Pancasila yang pernah dirumuskan pemerintah pada era Orde Baru, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini diringkas menjadi 25 butir. Setiap sila akan mengandung lima nilai pokok. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar minimum yang harus dipenuhi dan dijadikan indikator untuk mengukur kehidupan bernegara.
Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif, Jumat (10/11), mengatakan, proses peringkasan butir-butir Pancasila itu dilakukan dengan mengkaji kembali kandungan inti dari setiap sila. Pengkajian itu di antaranya mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang pernah dibicarakan Soekarno dan disempurnakan dalam Piagam Jakarta.
”Nantinya setiap sila hanya mengandung lima nilai pokok,” kata Yudi dalam diskusi yang berlangsung sebagai rangkaian penandatanganan kerja sama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Komunitas Sant ’Egidio untuk pembangunan antar-agama dan antar-budaya di Gedung Pusat Da’wah Muhammadiyah, di Jakarta.
Nantinya setiap sila hanya mengandung lima nilai pokok.
Yudi mengatakan, penggunaan Piagam Jakarta sebagai acuan untuk meringkas butir-butir Pancasila itu sebatas menyerap nilai-nilai yang mengandung titik temu publik yang ada di dalam piagam itu. Hal itu tak termasuk tujuh kata di dalam Piagam Jakarta yang pernah dihapus, yakni ”Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.
Dalam waktu dekat, lanjut Yudi, susunan butir-butir Pancasila itu akan dibagikan kepada sejumlah ahli akademik, termasuk para ahli yang pernah tergabung dalam Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Diharapkan, para ahli itu dapat memberikan umpan balik kepada UKP PIP sehingga peringkasan butir-butir Pancasila yang telah dirumuskan itu dapat diterima masyarakat secara luas.
Yudi mengatakan, pelibatan para ahli yang pernah tergabung dalam BP7 itu bukan berarti menghidupkan kembali pengaruh Orde Baru. ”Semangat kami tak ingin segala sesuatu yang di masa lalu itu salah. Namun, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa lebih ringkas, tetapi mengandung nilai pokok yang mengandung kaidah publik sehingga dapat lebih mudah dipelajari anak-anak dan generasi muda,” paparnya.
Proses peringkasan butir-butir Pancasila hingga pembahasannya dengan melibatkan para ahli itu ditargetkan selesai hingga Desember tahun ini. Menurut Yudi, pada 2018 ditargetkan butir-butir Pancasila itu sudah dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
