Kontestasi Terkait Nasib Rakyat, Pengawasan Publik Diperlukan

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO M

Suasana pertemuan antara Tim Pemenangan Khofifah-Emil dan komisioner KPU Jawa Timur, Selasa (9/1), di Sekretariat KPU Jatim, Surabaya.

SURABAYA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengimbau publik berperan aktif mengawasi pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung pada 2018. Pengawasan publik diperlukan untuk menjaga kontestasi memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil.

Pilkada serentak di Jatim terdiri dari 1 pemilihan guberbur, 4 pemilihan wali kota (Madiun, Probolinggo, Malang, dan Kediri), serta 14 pemilihan bupati (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Tulungagung, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Bondowoso).

”Pengawasan masyarakat diperlukan karena kontestasi menyangkut nasib mereka,” ujar anggota KPU Jatim, Muhammad Arbayanto, dalam temu pers, Kamis (11/1), di Surabaya.

Pemilihan Gubernur Jatim diikuti pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno (anggota DPR) dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa-Bupati Trenggalek Emil Dardak.

Jumlah pasangan bakal calon Pilgub Jatim turun dari kontestasi sebelumnya. Pilgub Jatim 2013 diikuti empat pasang calon. Pilgub Jatim 2008 diikuti lima pasang calon yang satu di antaranya berasal dari jalur perseorangan.

Pendaftaran pasangan bakal calon telah terlewati. Pasangan bakal calon kini menjalani tes kesehatan dan tes bebas narkotika.

KPU berencana mengumumkan penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon dan sehari kemudian pengundian nomor urut.

Di sisi lain, KPU meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan akan mengumumkan kekurangan yang harus segera diperbaiki pasangan bakal calon.

Pada Senin (12/2), KPU berencana mengumumkan penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon dan sehari kemudian pengundian nomor urut.

Arbayanto mengungkapkan, dalam masa kontestasi ada beberapa hal yang dapat menggugurkan kepesertaan seseorang. Kandidat bisa didiskualifikasi jika tidak lolos tes kesehatan dan tes narkotika. Selain itu, juga jika kandidat dalam masa kontestasi dijatuhi vonis pidana berkekuatan hukum tetap.

Calon juga didiskualifikasi jika terbukti terlibat politik uang terstruktur, sistematis, dan masif. Yang juga patut diperhatikan, kandidat dari TNI, Polri, PNS, BUMN, BUMD, DPR, DPRD, DPD bisa didiskualifikasi jika tidak menyerahkan surat pemberitahuan telah diberhentikan maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara.

”Yang juga bisa menggugurkan kandidat apabila memenuhi status berhalangan tetap atau meninggal dunia,” ujar Arbayanto.

Adapun kandidat terpidana harus membuat pengumuman lewat media massa tentang status hukumnya. Dia harus menyerahkan tanda terima dari media massa dan bukti pengumuman.

Masyarakat harus mendapat informasi yang utuh tentang para kandidat agar dapat menjatuhkan pilihan dengan mantap saat pemungutan suara.

KPU juga perlu diingatkan untuk mengumumkan dokumen penting terkait kandidat, terutama visi dan misi, laporan harta kekayaan pejabat negara, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Dalam konteks itulah, publik perlu berperan mengawasi latar belakang dan perjalanan para kandidat. Masyarakat harus mendapat informasi yang utuh tentang para kandidat agar dapat menjatuhkan pilihan dengan mantap saat pemungutan suara.

Aris Setiawan Yodi

Gus Ipul saat di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (4/1).

Pertarungan ketiga

Khusus untuk Pilgub Jatim, Saifullah-Puti dan Khofifah-Emil pada Kamis telah melalui tes psikologi di RSUD Dr Soetomo, Surabaya. Pertemuan para kandidat yang akan bertarung itu berlangsung cair. Di antara mereka tidak ada kecanggungan. Mereka saling menyapa dan berbincang dalam suasana yang hangat.

Saifullah-Puti diusung koalisi partai pemilik 58 kursi di DPRD Jatim. Pengusung dan pendukung ialah PKB (20 kursi), PDI-P (19 kursi), Gerindra (13 kursi), dan PKS (6 kursi).

Pertemuan para kandidat yang akan bertarung itu berlangsung cair. Mereka saling menyapa dan berbincang dalam suasana yang hangat.

Khofifah-Emil diusung koalisi partai pemilik 42 kursi, terdiri dari Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), PAN (7 kursi), PPP (5 kursi), Nasdem (4 kursi), Hanura (2 kursi), dan PKPI (nonparlemen).

Bagi Saifullah dan Khofifah, Pilgub Jatim 2018 menjadi pertarungan ketiga. Di kontestasi 2008 dan 2013, Khofifah harus mengaku kalah dari Saifullah yang berpasangan dengan Soekarwo (Gubernur Jatim).

Pertarungan jilid ketiga antara Saifullah, Ketua PBNU, dan Khofifah, Ketua Muslimat NU, diharapkan jauh dari suasana yang berbau konflik.

”Posisi kami ialah ingin melanjutkan program yang baik dan menjadikannya lebih baik,” ujar Khofifah saat berpidato seusai pendaftaran, Rabu siang.

Emil mengatakan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemimpin muda seperti dirinya mampu berada di tingkat lebih tinggi dan berkontribusi terhadap perjalanan bangsa.

”Hampir sepuluh tahun saya bersama Pakde Karwo (Gubernur Jatim) dan merasa ada banyak kemajuan. Saya mewakili keberlanjutan program yang sudah baik, sedangkan Mbak Puti mewakili keinginan perubahan menjadi lebih baik,” ucap Saifullah saat berpidato seusai pendaftaran, Rabu malam.

Puti mengatakan secara khusus ingin memperkuat pembangunan kebudayaan, pendidikan, dan olahraga di Jatim.