Koran Indonesia Akhir Pekan – Isu Politik Tetap Dominan

JAKARTA, KOMPAS — Akhir pekan tak berarti semuanya menjadi longgar. Sejumlah koran yang terbit pada hari Minggu, 16 Juli 2017, menempat berita-berita politik keras sebagai berita utama. Membaca pemberitaan sejumlah koran hari Minggu memberikan kesan tren pemerintah bisa menjadi otoriter. Jika Anda  belum sempat membaca koran hari Minggu, berikut cuplikannya.

Rakyat Merdeka – Setelah Otoriter Biasanya Diktator

Harian ini mengkritik tren pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pemerintah memblokir aplikasi Telegram. Aplikasi itu sering dipakai komunikasi para teroris. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga mengancam akan memblokir medsos lain.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla didampingi (kiri-kanan) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit (tidak tampak) membubuhkan tanda tangan pada peresmian gedung baru dan infrastruktur UNP di Padang, Sabtu (15/7). Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jusuf Kalla juga meluncurkan ”Minang Entrepreneurship Award” dan menyaksikan deklarasi pernyataan bersama ”Antiredikalisme dan Terorisme” oleh perguruan tinggi di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.

Republika – Telegram Sulit Dihubungi Pemerintah

Sulitnya berkomunikasi dengan Telegram menjadi salah satu alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir aplikasi Telegram. Pemerintah ingin Telegram mengikuti aturan di Indonesia. ”Coba cari, di mana kantornya. Telegram. Bisa ketemu tidak. Alamatnya hanya di e-mail,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatik Samuel Abrijani Pangerapan.

Koran Sindo – Pemblokiran Sasar Seluruh Medsos

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan pemblokiran akan dilakukan terhadap semua platform media sosial jika tetap memuat konten-konten negatif. Penutupan Telegram bisa jadi hanya permulaan. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kompas – Deklarasi Tak Cukup Menangkal Terorisme

Untuk menangkal berbagai paham yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, deklarasi antiradikalisme dan terorisme terus dilakukan oleh perguruan tinggi dan sejumlah kelompok. Namun, deklarasi tidak cukup jika tanpa pengajaran agama yang yang baik dan benar. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Padang, Sumatera Barat.