Isu Ekonomi dan Pembangunan Sosial dalam Pidato Kenegaraan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tentang RUU APBN dalam agenda Sidang Tahunan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Acara sidang tahunan yang dihadiri sejumlah menteri, kedutaan, dan perwakilan negara sahabat dibagi tiga, yaitu sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR-DPD, dan pidato penyampaian RAPBN.
Pidato kenegaraan menjadi agenda rutin menjelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari satu teks pidato, muncul beragam sudut pandang berita, jenis berita, dan penekanan redaksional surat kabar.
Saat berpidato di depan Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah akan lebih fokus pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Sejumlah surat kabar nasional mencermati pidato kenegaraan yang disampaikan presiden dengan fokus pemberitaan yang beragam. Berita pidato kenegaraan ditampilkan di halaman depan ketiga koran.
Republika dan Koran Sindo hampir senada menyebut pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi. Uraian fokus program kerja dan target capaian ekonomi yang hendak dicapai pemerintah dikupas Koran Sindo.
Kompas, Republika, dan Koran Sindo secara umum menyambut baik komitmen pemerintah memeratakan keadilan pembangunan.
Kata pemerataan muncul di judul, lead, dan dua paragraf di bagian awal pemberitaan. Fokus pemerataan juga dipertegas dengan capaian pemerintah dalam menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sedangkan Republika menampilkan frame fokus pemerataan ekonomi dengan tambahan penekanan pada upaya menekan ketimpangan sosial.
Kompas mengambil angle yang sedikit berbeda, memaknai pidato dari sisi masyarakat perbatasan. Kompas menyuarakan pendapat tokoh masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan untuk menanggapi pidato presiden.
Di balik apresiasi terhadap program pemerintah, sejumlah catatan ditampilkan dalam pemberitaan Kompas. Tertulis, untuk menghindari dampak negatif berbagai program pembangunan di perbatasan, maka program harus tepat sasaran dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
Berita dari perbatasan ini juga menghimpun harapan agar pembangunan, terutama infrastuktur jalan, segera diwujudkan.
Tanggapan lain ditampilkan harian Media Indonesia. Melalui berita yang menjadi headline, pemberitaan mengangkat sudut komitmen persatuan segenap eleman bangsa. Ajakan Presiden untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ditekankan secara khusus oleh Media Indonesia.
Topik pidato
Isi pidato kenegaraan menjadi salah satu daya tarik pidato presiden. Setelah pidato kenegaraan pagi hari, pada siang harinya akan diikuti dengan Pidato Pengantar RAPBN yang menjelaskan politik anggaran negara untuk satu tahun ke depan.
Bukan hanya media cetak, pidato kenegaraan selalu menyita perhatian media massa lainnya. Media elektronik, seperti Kompas TV, Metro TV, dan Inews TV, memberikan liputan khusus langsung dari Gedung Parlemen.
Portal berita Liputan6 bahkan menyediakan fasilitas live streaming peristiwa tersebut. Teks lengkap pidato juga muncul di laman okezone.com dan detik.com.
Mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyebut pidato kenegaraan 16 Agustus selalu berisikan materi yang sangat politis dan pemikiran-pemikiran yang akan mendorong semangat kebangsaan dalam menyongsong tantangan bangsa di masa depan (Kompas, 8/8/2002).
Beragam topik muncul dalam setiap pidato. Ini terjadi karena konteks pidato setiap tahun berbeda situasinya.
Pada pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002, lebih dari setengah isi pidato fokus mengupas pemulihan ekonomi dan pemulihan keamanan pasca-insiden peledakan bom Bali.
Tahun 2009, tiga per empat materi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara tentang politik. Tidak heran, mengingat satu bulan sebelumnya berlangsung pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Menguatnya konsolidasi politik nasional membuat orientasi pidato kenegaraan bergeser pada tahun 2002-2008. Fokus pembangunan ekonomi dan pemulihan kondisi ekonomi dari krisis global membuat ekonomi menjadi tema yang paling banyak ditampilkan dalam pidato-pidato presiden. Sembilan tahun terakhir, politik kembali menjadi tema yang banyak diangkat.
Topik politik dan ekonomi merupakan dua hal yang banyak menjadi fokus pidato kenegaraan presiden pasca-reformasi. Tiga tahun pasca-reformasi, topik politik menjadi perhatian utama tiga presiden. Munculnya tema ini tidak bisa lepas dari latar belakang peristiwa transisi peralihan kekuasaan dan reformasi kenegaraan.
Selain tema, beberapa hal menarik juga muncul dari konten pidato kenegaraan. Sejumlah lembaga negara baru dirintis kelahirannya dalam pidato presiden.
Saat berpidato pada tahun pertamanya (Agustus 2002), Presiden Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembentukan lembaga Komisi Konstitusi (Megawati juga mengusulkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).
Usulan pembentukan Lembaga Penasihat Presiden juga muncul dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006.
Kemasan pidato
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (dua dari kiri) berfoto seusai menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang mengagendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Ke-72 Republik Indonesia.
Bukan sekadar mengemas berita secara hard news, beberapa surat kabar juga menampilkan pidato kenegaraan dalam format news analysis. Model seperti ini antara lain dilakukan koran The Washington Post di Amerika Serikat.
Analisis beranjak dari berapa durasi dan kata-kata yang menjadi fokus presiden saat menyampaikan state of the union semacam pidato kenegaraan di depan Kongres AS. Tahun 2005, misalnya The Washington Post merekam dua kata, yaitu kebebasan dan demokrasi, yang menjadi isu yang diangkat presiden.
Di Indonesia, analisis pidato kenegaraan dilakukan oleh harian Kompas. Analisis pidato yang diangkat Kompas pertama kali terbit pada 18 Agustus 2005, dilakukan 12 tahun yang lalu. Saat itu Kompas menganalisis materi pidato berdasarkan durasi waktu dan kata yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Lima masalah utama dipetakan, yaitu sorotan atas kondisi politik dalam negeri, isu pemberantasan korupsi, subsidi bahan bakar, perdamaian di Aceh dan rencana kebijakannya. Tampilan berita Kompas juga dilengkapi infografis perbandingan diksi dengan pidato kenegaraan sebelumnya.
Metode text analysis kembali dilakukan harian Kompas. Dari analisis diksi yang dilakukan, terlihat juga gaya berbeda setiap presiden. Misalnya, dari jumlah kata yang diucapkan. Kata-kata yang paling banyak diucapkan saat pidato adalah Presiden BJ Habibie sebanyak 9.786 kata. Yang paling sedikit adalah Presiden Abdurrahman Wahid, 2.915 kata.
Jika menelisik lebih jauh, dengan menggabungkan diksi antarpidato, terlihat jumlah kata yang paling banyak diucapkan para presiden sejak 1999 adalah pembangunan, 439 kata. Ini menggambarkan kesamaan orientasi pemimpin bangsa dalam masalah pembangunan.
Pidato kenegaraan merupakan momentum istimewa bagi pemimpin untuk menyampaikan visi dan capaian keberhasilannya. Sorotan yang muncul bukan hanya terbatas pada isi pidato. Tahun ini kemasan simbolik yang ditunjukkan Presiden Jokowi, berupa busana adat dan penggunaan sapaan dalam bahasa daerah, juga banyak dikupas surat kabar.
Uniknya, walau berita yang ditampilkan menyorot materi pidato presiden dari beragam sudut berita, foto berita yang muncul di halaman satu koran nasional mempunyai tema yang sama, yaitu foto presiden, wakil presiden, beserta semua mantan presiden dalam balutan busana daerah selepas upacara peringatan HUT Kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta. (Andreas Yoga Prasetyo/Litbang Kompas)
