APRESIASI publik terhadap upaya penegakan hukum selama tiga tahun masa pemerintahan cukup dinamis. Pada enam bulan pertama, kepuasan publik hanya berada di angka 46,4 persen. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki dunia hukum dihargai publik meski sejumlah kontroversi masih terjadi sebagaimana isu yang membelit Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hasil survei per Oktober 2017 ini menorehkan angka kepuasan tertinggi sepanjang masa pelaksanaan survei nasional oleh Litbang Kompas, yakni 61 persen. Kepuasan kinerja penegakan hukum di mata publik terus merangkak naik sejak tahun lalu.
Perang terhadap korupsi yang terus digaungkan dan penanganan perkara kriminalitas, seperti narkoba dan pencurian yang tak pernah berhenti, berhasil mencuri hati masyarakat.
Hasil survei secara lebih khusus menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam penuntasan kasus hukum kriminalitas selama survei enam bulanan selalu menjadi bidang yang dinilai paling memuaskan oleh publik. Pemerintah memang terlihat serius memerangi aksi kriminal seperti narkoba. Salah satu buktinya, pada September lalu Badan Narkotika Nasional berhasil menguak peredaran obat ilegal PCC (paracetamol, caffeine, carisoprodol) yang meresahkan masyarakat.
Sementara itu, bidang pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum secara rata-rata menunjukkan tingkat kepuasan terendah menurut publik. Buruknya mentalitas sejumlah aparat justru mencederai institusi penegak hukum sendiri. Hingga Oktober 2017 sudah terdapat 17 hakim di bawah Mahkamah Agung yang diproses hukum oleh KPK.
Lebih dari separuh responden berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi permasalahan hukum yang paling mendesak untuk ditangani. Maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi ternyata sangat menyita perhatian publik.
Per 30 Juni 2017 saja KPK telah menangani 220 perkara korupsi, mulai dari tahap penyelidikan sampai eksekusi. Tidak hanya itu, hingga Oktober 2017 sudah terdapat enam kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Di peringkat kedua terdapat penuntasan kasus hukum (kriminalitas) yang menurut publik harus segera ditangani, yakni 22 persen. Pemenuhan rasa aman oleh negara masih dinanti publik mengingat angka kriminalitas yang terus merangkak naik. Menurut data BPS, pada tahun 2014 terjadi 325.317 kejahatan, sementara pada tahun 2015 terjadi 352.936 kejahatan.
Teks grafik: RFC/Litbang Kompas
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.