Catatan Persoalan di Tengah Kepuasan Politik dan Keamanan

Kompas/Alif Ichwan (AIC)

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, M Adi Toegarisman; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (dari kiri ke kanan) mengadakan konferensi pers mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, beberapa waktu lalu. Ormas itu dibubarkan karena dianggap membahayakan NKRI.

Kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla dalam hal politik dan keamanan mendapat apresiasi tertinggi dibandingkan bidang lain pada survei evaluasi tiga tahun pemerintahan pada Oktober 2017. Kepuasan publik di bidang tersebut mencapai 76 persen. Di sisi lain, publik memberikan penilaian puas atas kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial sebesar 73 persen, penegakan hukum 61 persen, dan ekonomi 55 persen.

Tingginya apresiasi ini merupakan wujud dari keberhasilan pemerintah menjaga kestabilan politik dan menjaga keamanan masyarakat setidaknya dalam enam bulan terakhir. Meski demikian, masyarakat tetap memberi catatan dalam hal pemerintah menangani konflik antarkelompok masyarakat dan memberikan jaminan rasa aman.

Langkah-langkah pemerintah menjamin rasa aman warga dan penanganan konflik antarkelompok masyarakat merupakan dua aspek politik dan keamanan yang mendapatkan apresiasi terendah meskipun masih di angka rata-rata 69 persen. Kondisi masyarakat yang terbelah karena perbedaan pandangan politik pada praktiknya sering memicu konflik.

Aksi saling serang secara verbal menggunakan bahan bakar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus dikendalikan demi menjamin rasa aman warga. Apalagi, dilihat dari tren kenaikan kepuasan di bidang politik dan keamanan pada periode Oktober 2017 ini termasuk tinggi setelah sempat turun pada April 2017 yang bertepatan dengan eskalasi politik akibat Pilkada DKI Jakarta.

Empat hal teratas menurut responden perlu segera diselesaikan pemerintah terkait dengan soliditas masyarakat. Konflik antarkelompok, ketiadaan jaminan akan rasa aman, tidak adanya penghargaan perbedaan untuk persatuan bangsa, serta kegaduhan akibat isu politik menjadi masalah yang membawa ancaman perpecahan di tengah masyarakat.

Khusus untuk penanganan konflik antarkelompok dan penjaminan rasa aman menjadi dua hal yang betul-betul diharapkan oleh semua lapisan usia. Aksi perekrutan warga oleh kelompok radikal dan ancaman yang sering dialamatkan kepada siapa saja yang berbeda pendapat ternyata menjadi ketakutan setiap lapis masyarakat. (Arita Nugraheni/Sugihandari/Litbang Kompas)

Metode penelitian

Survei tatap muka untuk mengukur kinerja pemerintahan ini dilakukan secara periodik pada 1.200 responden oleh Litbang Kompas dan kali ini dilakukan pada 26 September-8 Oktober 2017. Populasi survei adalah warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Responden dipilih secara acak proposional bertingkat di 32 provinsi Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meski demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Teks grafis: RFC/Litbang Kompas