Selama tiga tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla), kepuasan publik di bidang ekonomi cenderung meningkat. Masyarakat yang puas dengan kinerja bidang ekonomi mencapai 55,1 persen (Oktober 2017), meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya dan merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan publik sepanjang pemerintahan Jokowi-Kalla.
Peningkatan kepuasan publik tersebut tidak lepas dari kondisi makroekonomi Indonesia yang secara umum relatif stabil. Tingkat inflasi terjaga di bawah 4 persen. Suku bunga berangsur turun meskipun belum serendah harapan pemerintah. Nilai tukar rupiah pun stabil di kisaran Rp 13.300-Rp 13.600 per dollar AS.
Dari berbagai bidang ekonomi, program pemerataan pembangunan mendapatkan apresiasi tertinggi dari responden. Apresiasi pada bidang pemerataan pembangunan meningkat tajam dari 49,4 persen pada Januari 2015 menjadi 70,3 persen pada Oktober 2017.
Upaya pemerataan pembangunan antarwilayah lewat pembangunan infrastruktur mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam kurun tiga tahun terakhir, pemerintah gencar menjalankan 233 proyek infrastruktur di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua senilai Rp 2.877 triliun.
Kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan petani dan nelayan juga tinggi. Nilai tukar petani cenderung meningkat khususnya dalam enam bulan terakhir. Kenaikan nilai tukar petani pada September 2017 merupakan yang tertinggi sejak Januari 2017.
Titik terendah kepuasan bidang ekonomi berkaitan dalam hal penyediaan lapangan kerja. Kepuasan publik terhadap upaya pemerintah mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja selalu kurang dari 50 persen.
Sejauh ini, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2017 tercatat 5,33 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, 5-6 orang di antaranya menganggur. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang belum berkualitas karena kurang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Apresiasi rendah juga diberikan publik pada bidang stabilitas harga barang. Pada survei Oktober 2017, separuh lebih responden kurang puas terhadap upaya pemerintah mengendalikan harga barang. Hingga kini, lonjakan harga komoditas masih kerap terjadi karena faktor iklim dan musiman, seperti masa puasa dan hari raya.
Pengendalian harga barang dan jasa serta penyediaan lapangan kerja ini menjadi dua persoalan yang menurut publik paling mendesak untuk diperbaiki. Terutama dilakukan di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.