Pemerintah Perlu Fokus pada Masalah Sosial Ini

Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)

Anak-anak dari keluarga miskin mengikuti kegiatan belajar di bawah naungan atap terpal yang disangga bambu dan kayu di Taman Bermain dan Belajar Rasuna, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/9). Sekolah ini tidak memungut biaya dari para siswa yang kebanyakan adalah anak pemulung. Di sekolah itu anak-anak ditekankan untuk bisa baca dan menulis dengan lancar, sehingga dapat meneruskan pendidikan ke jenjang SD.

Sepanjang tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kepuasan masyarakat terhadap kinerja di bidang kesejahteraan sosial menunjukkan tingkat kepuasan umum yang tinggi. Pada survei Kompas per Oktober 2017, kepuasan masyarakat di bidang ini melonjak ke angka 72,8 persen. Apresiasi masyarakat sejak 2015 dalam bidang ini pun menunjukkan tren yang cenderung merangkak naik.

Meski demikian, sejumlah bidang penting di kesejahteraan sosial justru menunjukkan stagnasi. Ini mengindikasikan bahwa secara obyektif publik menilai ada banyak perbaikan kesejahteraan secara umum yang dilakukan pemerintah, termasuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Namun, secara individu, bisa jadi publik melihat problema kesejahteraan sosial di sekitarnya mulai meningkat.

Melihat pencapaian pemerintah saat ini, empat dari lima responden yakin kondisi kesejahteraan sosial di masa mendatang akan lebih baik. Sejauh ini optimisme masyarakat menunjukkan pemerintah masih konsisten menjalankan satu dari sembilan Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Publik memberikan apresiasi yang cukup tinggi (lebih dari 70 persen) terutama dalam aspek pendidikan, wajib belajar, dan budaya gotong royong. Meski demikian, dilihat dari capaian angka dari awal pemerintahan sebetulnya terlihat gejala stagnasi. Tidak tampak kecenderungan peningkatan.

Secara faktual, sepanjang tahun ajaran 2014/2015 hingga 2016/2017, angka putus sekolah di tingkat SD turun hingga 50 persen, pada tingkat SMP sekitar 30 persen, serta pada jenjang pendidikan SMA dan SMK turun masing-masing 25 persen dan 8 persen.

Jaminan kesehatan juga terus meluas ke seluruh daerah. Hingga 1 Juli 2017 tercatat peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan pemegang Kartu Indonesia Sehat mencapai 178,3 juta orang.

Kendati demikian, masyarakat tampaknya belum puas. Angka kemiskinan per Maret 2017 bertambah sebesar 10,70 persen dibandingkan dengan kondisi September 2016. Indeks kemiskinan di Indonesia semakin dalam selama September 2016-Maret 2017. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83, naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74.

Mengatasi kemiskinan menjadi upaya yang paling mendapatkan sorotan publik. Sebanyak 45 persen responden berpendapat demikian. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk meningkatkan pelayanan BPJS, juga menjadi perhatian publik.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan masih menyebabkan kendala pada distribusi dan ketersediaan obat. Sebaran tenaga dokter dan fasilitas kesehatan pun masih belum sepenuhnya merata. Dalam kondisi demikian, perbaikan pada tingkat pelayanan dasar selayaknya menjadi prioritas. (MB DEWI PANCAWATI/LITBANG KOMPAS)