Pemimpin Daerah dan Tenaga Bayu

Kompas/Wawan H Prabowo

Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pertama di Indonesia di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, diresmikan pada 31 Desember 2017. PLTB Sidrap berkapasitas 75 MW. Dari 30 kincir angin raksasa, saat ini telah dirampungkan 22 unit. Kepemimpinan daerah yang berorientasi teknologi surya sangat dibutuhkan untuk melanjutkan proyek ini.

Kontestasi politik 2018 menjadi ajang perebutan kekuasaan dua pemimpin yang telah menjalankan pemerintahan Sidenreng Rappang dua periode. Persaingan terjadi antara bupati petahana yang diwakili istrinya dan wakil bupati petahana yang ingin naik kelas kekuasaan.

Keduanya berpeluang merebut kursi utama kekuasaan dengan dukungan mesin partai, modal sosial, materi, dan kemampuan memimpin.

Sebelum tahap penetapan, ada empat pasangan peserta  Pilkada Sidrap 2018. Dua paslon maju melalui dukungan partai dan dua sisanya merupakan jalur perseorangan. Saat masa penelitian berkas pendaftaran, dua paslon dari jalur perseorangan gugur dan satu paslon belum melengkapi berkas administrasi. Namun, dengan dispensasi dari KPU dan Bawaslu Sidrap, pasangan calon tersebut berhasil mengikuti kontestasi.

Mereka yang berangkat dari jalur perseorangan adalah Andi Ikhsan Hamid-M Resky Jabir serta Soalihin-Muhammad Nasiyanto. Dua paslon tersebut terhambat karena kurangnya dukungan jumlah KTP. Jadilah setelah tahap penetapan, pesta demokrasi Sidrap menghadirkan dua kontestan yang sebagian merupakan wajah lama.

Paslon nomor urut satu, Fatmawati Rusdi-Abdul Majid Hafid. Fatmawati merupakan istri Bupati Rusdi Masse yang selama dua periode memimpin Sidrap. Adapun wakilnya, Abdul Majid, merupakan PNS yang sempat memimpin Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Paslon nomer dua adalah Dollah Mando, yang selama dua periode menjadi wakil Rusdi Masse. Dia memilih berpasangan dengan Mahmud Yusuf, pengusaha asal Sidrap yang membuka usaha di Kalimantan Timur.

Membangun dinasti politik

Dua paslon tersebut bukan hanya menampilkan wajah lama. Namun juga merupakan ajang pertarungan untuk membangun dinasti politik di kabupaten yang merupakan penggabungan dari Kerajaan Sidenreng dan Rappang ini.

Rusdi Masse yang telah menjabat selama 10 tahun ingin melanjutkan kepemimpinan. Alasannya mulia, ingin menyelesaikan program-program yang telah digulirkan selama dua periode. Namun, lebih dalam, ada kecenderungan pemimpin daerah tidak ingin kehilangan kekuasaan, materi, serta dukungan masyarakat.

Hal itulah yang terjadi pada bupati petahana Rusdi Masse. Dia mengajukan istrinya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Inilah awal dinasti politik di Sidrap dari klan Masse karena pada saat yang bersamaan  kakak kandungnya, Takyuddin Masse, ikut maju dalam Pilkada Kabupaten Sinjai.

Di sisi lain, Dollah Mando juga tertarik ikut mempertahankan kekuasaan menjadi kepala daerah. Jika selama 10 tahun Dollah menjadi orang nomor dua, pada pilkada kali ini dia ingin naik pangkat menjadi orang nomor satu di bumi ”Nene Mallomo” tersebut. Dollah pun cukup percaya diri dengan kemampuannya mengelola Sidrap yang merupakan lumbung padi Sulsel, berbekal kemampuan menjadi birokrat Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap selama 35 tahun.

Fenomena tersebut wajar terjadi di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Selagi berada di puncak kekuasaan, mereka akan tetap mempertahankan posisinya.  Atau jika sudah tidak memungkinkan bertahan karena batasan dua periode jabatan, mendorong keluarganya untuk meneruskan  kekuasaan. Istri, anak, ataupun adik/kakak bisa didorong untuk melanjutkan kekuasaan, seperti yang dilakukan keluarga Masse.

KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP)

Rusdi Masse, pengusaha Sidenreng Rappang (Sidrap) yang sudah memimpin selama dua periode, kini kembali ”maju” dalam Pilkada Bupati 2018 dengan memajukan istrinya, 30 Desember 2002.

Kekuasaan petahana

Pasangan calon Fatmawati Rusdi dan Abdul Madjid digadang-gadang bisa merebut kembali puncak pimpinan tertinggi Sidrap, kabupaten yang dikelilingi wilayah Parepare, Wajo, Luwu, dan Pinrang.

Di atas kertas, paslon FatMa  ini mendapat porsi dukungan besar. Dari 11 partai yang mendapat kursi DPRD Sidrap, 9 partai mendukung Fatmawati dan Abdul dengan  jumlah 28 kursi.

Partai-partai ini yang juga sama mendukung suaminya, Rusdi Masse, saat menjadi bupati (2003-2013). Partai Nasional Demokrat dan PPP memberikan dukungan penuh karena Rusdi merupakan Ketua DPW Demokrat Sidrap dan Fatmawati maju menjadi anggota DPR-RI PPP dari Dapil III.

Tampaknya Fatmawati sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menggantikan posisi Rusdi. Wanita kelahiran Parepare ini telah menjabat sebagai Direktur PT Banyumas Jaya Mandiri sesaat setelah Rusdi menjabat menjadi bupati (2003). Sebagai direktur, Fatmawati juga aktif di Asosiasi Pengusaha Kapal.

Kesibukannya sebagai direktur perusahaan kapal kargo tak membuat dia melupakan perannya sebagai Ketua Penggerak PKK kabupaten Sidrap. Sejumlah program PKK, seperti Program Melek Al Quran, menjadi unggulan di Sidrap. Tak berhenti sampai disitu, lulusan Universitas Jayabaya, Bogor, itu juga menjajal jalur politik. Tak tanggung-tanggung, langsung melenggang sampai ke kursi Senayan DPR periode 2014-2019.

Kekuatan dari modal pengalaman sebagai istri bupati yang sudah dikenal masyarakat, pengusaha, serta politisi PPP menjadi modal kuat untuk bertarung di Pilkada 2018. Kekuatan tersebut dipadukan dengan modal wakilnya, yakni Abdul Madjid, yang berpengalaman sebagai birokrat senior.

Berkali-kali dalam kampanyenya yang tersebut dalam laman pemberitaan lokal, pasangan FatMa berjanji akan lebih banyak mendatangkan uang dari pemerintah pusat untuk menjadi modal pembangunan Sidrap lima tahun ke depan. Fatmawati yang berpengalaman di pemerintah pusat juga berjanji akan  lebih banyak mendatangkan investasi ke Sidrap.

Program yang dijanjikan tidak berbeda jauh dengan program yang telah digulirkan suaminya. Program pertanian merupakan andalan Fatmawati-Abdul mengingat Sidrap menjadi salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Program yang ditawarkan di antaranya perbaikan irigasi 1.700 hektar sawah, membentuk kelompok-kelompok tani, serta mengembangkan pengetahuan tentang teknologi pertanian. Dalam salah satu kampanyenya, Fatmawati bercita-cita,  petani Sidrap tidak hanya memproduksi gabah, tetapi juga menghasilkan produk beras yang dikemas dari Sidrap.

Selain itu, juga ia berjanji melanjutkan pendidikan gratis dengan dana Rp 10 miliar per tahun, memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi, BPJS kesehatan gratis yang bisa digunakan di wilayah Sidrap dan luar Sidrap, serta program bedah rumah pada 1.800 unit rumah tidak layak huni.

Pesaing keras

Paslon Dollah Mando-Mahmud Yusuf menjadi pesaing paslon Fatmawati-Abdul Madjid. Di atas kertas dukungan mesin parpol paslon nomor dua ini lebih kecil dibandingkan paslon nomor satu. Mereka hanya didukung partai Gerindra dan Demokrat dengan 7 kursi atau sisa-sisa partai yang tidak mendukung Fatmawati-Abdul Madjid.

Meski dukungan parpol kecil, Dollah Mando berpotensi untuk mencuri suara. Menurut hasil Survei Insight Surya Indonesia Research and Consulting (ISI-RC) pertengahan April 2017 lalu, Dollah Mando meraih angka elektabilitas tertinggi. Angka elektabilitas Dollah Mando adalah 42,4 persen. Adapun Fatmawati Rusdi hanya 29,6 persen. Wakil bupati petahana tersebut juga mendapat limpahan dukungan dari pendukung jalur perseorangan Soalihin-Muhammad Nasiyanto.

Tak hanya modal sosial tersebut, Dollah Mando sebenarnya juga cukup percaya diri dengan keahliannya mengelola hasil pertanian Sidrap. Dollah adalah lulusan pertanian Universitas Hasanuddin. Sebelum menjadi Wwakil Bupati, karier Dollah bermula dari penyuluh pertanian yang lambat laun naik menjadi kepala dinas pertanian.

Kelompok petani Sidrap bisa jadi mendukung Dollah Mando dengan mengingat jasanya sebagai penyuluh pertanian bertahun-tahun. Tak heran jika kelompok tani di Desa Tanete, Maritengae, memasang baliho DoaMu di sawahnya sebagai ucapan terima kasih.

Salah satu program yang direncanakan Dollah-Mahmud adalah mengembangkan industri berbasis pangan. Program ini memanfaatkan potensi pertanian Sidrap yang besar, dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, hingga perikanan. Harapannya, masyarakat Sidrap bisa menikmati nilai tambah dari produk pertanian dari hulu hingga hilir. Selain itu juga akan mengembangkan industri kreatif.

Dalam pengembangan industri pangan ini, Dollah berkolaborasi penuh dengan wakilnya, Mahmud Yusuf. Pengusaha Kalimantan Timur ini berpengalaman dalam bidang industri dan sesuai dengan pendidikannya yang merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang

Sejumlah pembalap beradu kecepatan kelas Standar 150 cc pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sidraprix Night Race seri III di Sirkuit Puncak Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Minggu (28/8/2016) malam. Peningkatan ekonomi daerah hingga 9 persen pada 2016 juga tecermin dari bergairahnya aktivitas olahraga bermotor di Sidrap.

Rawan konflik

Meski berpotensi besar untuk menduduki kursi nomor satu Sidrap, Dollah Mando sempat menorehkan kekecewaan sebagian warga Sidrap. Pasalnya, pada tahun ketujuh pemerintahannya, Dollah tidak berkonsentrasi lagi menjalankan pemerintahan. Dollah sibuk melakukan manuver politik untuk memuluskan usahanya menjadi calon pemimpin Sidrap.

Dalam laman Seputarselatan.com (Agustus 2017) disebutkan, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid sempat merekomendasikan Partai Golkar untuk mendukung Dollah Mando di Pilkada 2018. Dukungan tersebut berdasarkan hasil survei internal Golkar yang menyebutkan elektabilitas Dollah tertinggi dibandingkan bakal calon lainnya.

Sebelumnya, pada Juli 2017, Dollah Mando menjajaki komunikasi dengan sejumlah partai politik nonpermanen, di antaranya PDI-P. Setelah PDI-P, Dollah mulai mendaftar di Partai Gerindra, Hanura, PBB, Golkar, dan PKPI .

Namun, politik tak pernah kekal. Dalam laman RakyatSulsel.com disebutkan, Dollah Mando malah maju melalui jalur perseorangan, berpasangan dengan Syamsul Bahri. Sampai Oktober 2017, Dollah telah mengumpulkan 32.000 lembar KTP.

Sikap Dollah ini tak hanya membuat kecewa warga tetapi memicu konflik pada Pilkada 2018. Konflik bermula dari sikapnya yang sempat melakukan manuver sebelum mendapatkan dukungan dari Gerindra dan Demokrat. Selain itu, langkah KPU dan Bawaslu Sidrap untuk meloloskan pasangan Dollah-Mahmud juga memicu kontroversi tersendiri.

Mempertahankan kondisi

Tak hanya modal dukungan, materi ataupun mengandalkan kerja mesin partai untuk bisa memenangi ”pertandingan”. Terpenting, dua paslon tersebut harus bisa menunjukkan kinerja nyata untuk mempertahankan dan meningkatkan  kondisi sosial ekonomi Sidrap yang sudah baik.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sidrap terus menunjukkan peningkatan. Sebagai gambaran, tahun 2013 pertumbuhan ekonominya 6,9 persen. Namun, 2016 meningkat tinggi menjadi 9 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang pada 2016 hanya mencapai 7,4 persen.

Ekonomi yang kunjung membaik tersebut juga diikuti peningkatan pendapatan per kapita pada periode yang sama. Pada 2010, pendapatan per kapitanya masih Rp 16,26 juta. Enam tahun kemudian naik dua kali lipat lebih menjadi Rp 36,8 juta.

Peningkatan perekonomian tersebut berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan cenderung menurun tiga tahun terakhir. Catatan BPS Sidrap, tahun 2014 angka kemiskinan  5,8 persen. Tahun 2017 menurun menjadi 5,3 persen. Angka kemiskinan tersebut juga tercatat paling rendah se-kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

BPS Sidrap juga merilis angka pengangguran yang turun drastis. Sebelumnya, pada 2015-2016, angka pengangguran di setiap angkatan kerja mencapai 6 persen. Tahun 2017 turun menjadi 3 persen.  Penurunan tersebut karena program peningkatan ekonomi kreatif yang melibatkan  kelompok-kelompok masyarakat di desa dan menciptakan 10.000 pengusaha baru.

Peningkatan perekonomian Sidrap tidak lepas juga dari peningkatan nilai kegiatan ekonomi yang menjadi penopang perekonomian utama. Tahun 2016, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar (35 persen) ekonomi Sidrap.

Sidrap bersama Bone, Wajo, dan Pinrang menjadi lumbung padi Sulawesi Selatan. Produksinya pada 2016 menyokong 11 persen produksi padi sawah Sulawesi Selatan. Produksinya di 11 kecamatan cenderung meningkat. Produksi tahun 2014, 488.000 ton, tahun 2016 meningkat menjadi 587.000 ton. Produksi yang terus meningkat tersebut sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian atas pencapaian target luas tanam pada 2015.

Tak hanya soal pertanian padi, Sidrap juga berhasil membangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pertama di Indonesia. Pembangkit listrik yang akan diresmikan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini memiliki 30 wind turbin generator (kincir angin) yang akan menghasilkan listrik 75 megawatt.

PLTB tersebut diproyeksikan mampu mengaliri listrik pada 70.000 pelanggan di wilayah Sulsel. Ini merupakan inovasi besar yang bisa semakin menggerakkan perekonomian Sidrap.

Persaingan keras antardua pemimpin petahana Sidrap hendaknya berakhir saat kontestasi Juni mendatang. Siapa pun pemenangnya, baik Fatmawati maupun Dollah, harus bisa mempertahankan prestasi sosial ekonomi Sidrap yang sudah baik. (M PUTERI ROSALINA/LITBANG KOMPAS)