Adu Kuat Tokoh Lamandau
Kabupaten Lamandau menjadi pembicaraan luas di Kalimantan Tengah saat manuver unik berupa ”sujud politik” dilakukan oleh Bupati Kabupaten Lamandau Marukan Hendrik bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lamandau pertengahan Juli tahun lalu.
Aksi itu ditujukan kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Agustiar Sabran, Ketua DPD Golkar HM Ruslan, dan Abdul Rasyid, yang merupakan seorang pengusaha di Kalteng.
Keempat tokoh yang dimintai restu itu mempunyai pengaruh besar dalam politik di Kalteng. Tindakan itu dilakukan dalam rangka memohon kepada Gubernur dan keluarganya agar dalam Pemilihan Bupati Lamandau mendatang mendukung putra daerah menjadi bupati setempat.
Baik Sugianto Sabran, Agustiar Sabran, dan HM Ruslan menyatakan aksi sujud politik itu dinilai berlebihan dan tidak sesuai etika berdemokrasi. Akibat menimbulkan polemik, Bupati dan sejumlah anggota Dewan akhirnya meminta maaf. (Kompas, 11/7/2017)
Aksi ”sujud politik” itu seakan menandai mulai hangatnya kontestasi politik di kabupaten berjuluk ”Bumi Bahaum Bakuba” itu. Sejumlah spanduk dan baliho yang menampilkan wajah pasangan calon peserta pilkada tampak terpasang di sepanjang jalan Kota Nanga Bulik sampai dengan wilayah perbatasan Kalimantan Barat di Kecamatan Delang.
Profil calon
Di pilkada tahun ini, ada empat pasangan calon yang bertarung, yaitu pasangan Hendra Lesmana-Rico Porwanto yang diusung oleh koalisi tiga parpol (Golkar, Nasdem, dan PPP) dengan total dukungan 8 kursi.
Kedua, pasangan FX Perwiragato-Taufik Hidayat yang didukung koalisi lima parpol (PDI-P, Partai Demokrat, Gerindra, Hanura, dan PKPI) dengan jumlah dukungan 8 kursi.
Pasangan calon ketiga, Sata Umani-Karyadi, diusung PAN dan PKB dengan jumlah dukungan 4 kursi. Sementara pasangan Taji Parwito-Gandhi Nuswantoro menjadi satu-satunya calon dari jalur perseorangan.
Menilik latar belakang calon, Hendra Lesmana dikenal luas sebagai pengusaha di Kalteng. Hendra saat ini masih memegang posisi Direktur Utama PT Multi Usaha Abadi, yang merupakan salah satu anak perusahaan Citra Borneo Indah (CBI) Group. Di organisasi, Hendra berkecimpung di organisasi Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalteng.
Hendra Lesmana berada di urutan kedua dalam daftar calon kepala daerah terkaya di Indonesia yang maju di pilkada serentak 2018. Dalam laporan KPK disebutkan, kekayaan Hendra sebesar Rp 237,18 miliar. Adapun pasangannya, yaitu Rico Porwanto, pernah menjabat sebagai camat di dua kecamatan di Lamandau, yakni Menthobi Raya dan Sematu Jaya. Rico juga merupakan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Berbeda dengan Hendra yang berlatar belakang pengusaha, FX Perwiragato lebih dikenal sebagai politisi. Karier politiknya terbilang cukup lama, yaitu diawali pada 2004 sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamandau hingga kini.
Dari tiga periode masa jabatan, Perwiragato pernah menjabat sebagai ketua komisi selama satu periode dan wakil ketua I sebanyak dua periode. Saat ini, Perwiragato masih menjadi Ketua DPC PDI-P Kabupaten Lamandau. Sementara wakilnya, Taufik Hidayat juga anggota DPRD sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRD Lamandau. Taufik berasal dari PAN, tetapi kemudian mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPRD Lamandau pada 18 Agustus 2017.
Sata Umani menjadi satu-satunya calon bupati perempuan yang mengikuti pilkada. Nama Sata Umani sebenarnya bukanlah nama baru bagi masyarakat Lamandau. Sebelum pensiun pada akhir 2016, Sata Umani dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah berkiprah selama puluhan tahun dalam berbagai posisi.
Terakhir Sata Umani menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Tidak hanya di pemerintahan, Sata Umani juga dikenal sebagai salah satu tokoh budaya Lamandau. Saat ini Sata menjadi salah satu anggota Dewan Pembina DPD Partai Golkar Kabupaten Lamandau.
Taji Pranito dikenal sebagai kader PDI-P dan Gandhi Nuswantoro berlatar belakang sebagai mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamandau periode 2013-2016 dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan.
Peta dukungan
Dengan latar belakang calon seperti itu, persaingan memperebutkan kursi kepala daerah di Lamandau tampaknya akan berlangsung ketat. Apalagi setelah Bupati Marukan Hendrik tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai bupati setelah menjabat dua periode.
Setiap calon mempunyai basis kekuatan politik dan jaringan di akar rumput. Namun, dengan memperhitungkan dukungan partai politik, persaingan ketat tampaknya akan mengerucut pada pasangan Hendra-Rico dan Perwiragato-Taufik. Hendra-Rico mendapatkan dukungan politik yang kuat dari koalisi Partai Golkar, Nasdem, dan PPP. Sementara Perwiragato-Taufik didukung oleh mesin politik dari koalisi lima parpol (PDI-P, Partai Demokrat, Gerindra, Hanura, dan PKPI).
Selain dukungan parpol, Hendra mempunyai hubungan dekat dengan sejumlah tokoh politik dan pengusaha di Kalteng. Hendra memiliki hubungan keluarga dengan Abdul Rasyid, pengusaha di sektor kehutanan, terutama kayu dan perkebunan kelapa sawit.
Sebelumnya Abdul Rasyid disebut-sebut berhasil menjadikan keponakannya, Sugianto Sabran, sebagai Gubernur Kalteng periode 2016-2021 dan kakak iparnya, Nurhidayah, sebagai Bupati Kotawaringin Barat periode 2017-2022.
Pasangan Perwiragato-Taufik justru sudah lama berkecimpung di dunia politik di Lamandau. Hal itu menjadi kekuatan tersendiri bagi pasangan ini. Selain itu, Perwiragato-Taufik juga dikenal dekat dengan Bupati Lamandau saat ini, Marukan Hendrik. Kedekatan itu diperkirakan akan berpengaruh dalam perebutan suara.
Adapun pasangan Sata Umani dan Karyadi diperkirakan mendapat dukungan politik dari PAN dan PKB. Sata-Karyadi juga berpotensi merebut suara dari kalangan perempuan dan kantong suara PAN dan PKB. Sebagai kader Partai Golkar, Sata juga berpotensi menggaet suara dari lumbung Golkar.
Sementara Taji Pranito yang lolos dari jalur independen telah mengumpulkan dukungan dari warga Lamandau. Sebelumnya Taji-Gandhi berhasil lolos setelah mendapat dukungan yang telah mencukupi batas minimal, yakni 5.957 syarat dukungan. Sebagai kader PDI-P, tidak menutup kemungkinan Taji-Gandhi mampu mendulang suara dari basis massa PDI-P.
Multietnis
Di luar kalkulasi politik, pilihan menentukan kepala daerah di Lamandau tampaknya tidak terlepas dari aspek sosiologis. Munculnya wacana pribumi dan nonpribumi, putra daerah dan bukan putra daerah, menjelang pilkada lalu seakan membuktikan kontestasi politik di daerah ini tidak terlepas dari nuansa politik identitas.
Mengantisipasi hal itu, Ketua Panwas Kabupaten Lamandau Bedi Dahaban menegaskan, semua pasangan calon serta seluruh tim pemenangan agar memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan tidak mengedepankan kampanye SARA.
Seperti daerah lain di Kalteng, Kabupaten Lamandau merupakan daerah heterogen. Penduduk asli Lamandau adalah suku Dayak yang kebanyakan berdiam di hulu Sungai Lamandau. Pola hidup masyarakat asli, khususnya yang bermukim di perdesaan (pedalaman) lebih mengandalkan pada sumber alam yang ada di sekitarnya. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari bertani dengan pola ladang berpindah.
Selain suku Dayak, penduduk yang bermukim di Lamandau adalah warga pendatang yang berasal dari Jawa, antara lain dari Demak dan Semarang. Mereka tiba di wilayah itu karena mengikuti program transmigrasi tahun 1980-an.
Para pendatang, khususnya transmigran, umumnya bekerja sebagai petani dengan ladang tetap. Sementara pedatang lain bekerja sebagai pedagang, karyawan perusahaan perkayuan, dan pegawai negeri sipil (PNS). Kemudahan jalan antarprovinsi dan potensi wilayah itu menarik minat para pendatang yang mengerjakan sektor pertanian dan perkebunan.
Tantangan ke depan
Sejak resmi berdiri 4 Agustus 2002, kondisi Lamandau secara perlahan mulai berkembang. Jalan-jalan protokol dan lingkungan yang sebagian besar awalnya hanya berupa timbunan tanah ataupun kerikil kini telah berubah menjadi beraspal.
Pepohonan dan bunga-bunga tertata rapi di pinggir ataupun tengah jalan protokol di Nanga Bulik, ibu kota Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik boleh dikatakan sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Pesatnya kemajuan itu berdampak pada mulai membaiknya perekonomian di Kabupaten Lamandau.
Dari segi ekonomi, kabupaten yang berbatasan dengan Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Barat, ini masih mengandalkan sumber daya alam untuk menopang perekonomian daerah. Pada tahun 2015, separuh perekonomian Kabupaten Lamandau ditopang oleh tiga aktivitas ekonomi, yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan (30,66 persen); kategori pertambangan dan penggalian (16,16 persen); dan kategori industri pengolahan (12,33 persen).
Daerah ini juga memiliki potensi unggulan perkebunan sawit. Sepanjang perjalanan darat dari Pangkalan Bun menuju Nanga Bulik, tampak di pinggir jalan pohon kelapa sawit terhampar luas baik milik perusahaan sawit ataupun kebun sawit milik warga. Adapun bahan tambang di wilayah ini antara lain bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya.
Meski perekonomian terus tumbuh, Lamandau masih menyimpan sejumlah persoalan. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masih terbatas. Potensi sumber daya alam yang cukup banyak, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun pertambangan, belum didukung sektor industri yang memadai.
Angka kemiskinan tercatat 2.880 jiwa atau 3,80 persen dari jumlah penduduk 86.643 jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Lamandau berada di posisi ketiga terendah setelah Kota Palangkaraya dan Kabupaten Sukamara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamandau tahun 2016 sebesar 68,54, berada di urutan ketujuh dari 14 kabupaten/kota di Kalteng.
Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau menunjukkan, pada 2017 jalan beraspal baru 36 persen dari sekitar 700 kilometer jalan kabupaten. Sekitar 45 persen jalan berupa tanah dan masih bisa dilewati dan 34 persen jalan rusak, terutama di Kecamatan Belantikan dan Batang Kawa.
Persoalan lain adalah minimnya angkutan umum di wilayah Lamandau. Di Nanga Bulik, misalnya, pelancong sulit mendapatkan angkutan umum. Hanya beberapa pengojek pangkalan yang tampak menawarkan jasanya di sejumah titik di Nanga Bulik. Hal itu tentunya menyulitkan bagi para pelancong yang ingin berkunjung ke Lamandau. (ANTONIUS PURWANTO/LITBANG KOMPAS)