Pertarungan Dibayangi Ketegangan
Anak-anak TK Komugai, Distrik Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua, tengah bersorak di halaman sekolah mereka. Indahnya langit seolah menjadi gambaran keceriaan mereka.
Ketegangan turut mewarnai proses tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deiyai, Papua. Potensi kerawanan di wilayah ini menjadi lampu kuning bagi sejumlah pihak. Polemik pencalonan yang terjadi di Deiyai menjadi pintu ketegangan di antara elite politik lokal.
Ketegangan itu bisa dilihat bagaimana antarpasangan calon sudah mulai pasang tensi tinggi dalam persaingan. Lihat saja di tahapan pencalonan, antarpasangan calon sudah mulai mempermasalahkan status pencalonan sang lawan.
Ketegangan ini semakin menguatkan sinyalemen Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyebutkan Indeks Kerawanan Pilkada di Kabupaten Deiyai tergolong tinggi.
Menurut hasil riset Bawaslu tersebut, Pilkada Kabupaten Deiyai 2018 masuk dalam kategori kerawanan tinggi dengan angka indeks 3,78 (rentang 1-5). Posisi ini menempatkan Deiyai berada di peringkat ke-8 kabupaten paling rawan di pelaksanaan pilkada tahun 2018.
Deiyai sebenarnya tidak sendiri. Dari tujuh daerah yang kerawanannya di atas Deiyai, lima di antaranya kabupaten di wilayah Papua, seperti Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, dan Mamberamo Tengah.
Pilkada Kabupaten Deiyai 2018 diikuti empat pasangan calon. Pasangan Dance Takimai-Robert Dawapa maju melalui jalur partai politik dengan diusung Partai Golkar, Gerindra, dan PKPI.
Dance Takimai adalah Bupati Deiyai petahana. Koalisi ini menguasai 5 kursi (25 persen) DPRD Kabupaten Deiyai.
Kemudian pasangan Inarius Douw-Anakletus Doo yang diusung koalisi enam partai politik, yakni Partai Demokrat, PDI-P, Nasdem, PPP, PKS, dan PBB. Koalisi ini menguasai 13 kursi (65 persen) DPRD Deiyai. Inarius Douw sendiri adalah anak Bupati Nabire Isaias Douw.
Selain dua pasangan yang diusung jalur partai politik, pilkada Deiyai juga diramaikan dua pasangan dari jalur perseorangan. Mereka adalah pasangan Ateng Edowai-Hengki Pigay dan Keni Ikomou-Abraham Tekege.
Polemik pencalonan yang menjadi ketegangan awal itu terjadi terkait sejumlah gugatan yang dilakukan pasangan Inarius Douw-Anakletus Doo. Gugatan itu dilayangkan kepada Panwaslu Kabupaten Deiyai terkait penetapan pasangan calon pilkada Deiyai.
Di sejumlah pemberitaan lokal menyebutkan, pasangan calon lainnya memandang gugatan tersebut sebagai potret ketidaksiapan penggugat untuk berkontestasi melawan tiga pasangan calon lainnya di pilkada. Sebab, gugatan yang dilayangkan itu terkait persoalan kesehatan dari pasangan Dance Takimai-Robby Dawapa.
Sementara Inarius Douw juga melayangkan keberatan terhadap pasangan Ateng Edowai dan Hengky Pigai terkait dugaan legalitas dukungan KTP elektronik. Hal yang sama juga dilakukan Inarius Douw kepada pasangan Kenni Ikomouw-Abraham Tekege. Gugatan ini pun memicu ketegangan antarpasangan calon sendiri.
Serombongan ibu dan anak berlari sambil membawa papan kayu untuk dijual di Pasar Waghete, Deiyai, 12 Agustus 2007.
Rawan konflik
Ketegangan inilah yang boleh jadi lampu kuning buat pelaksanaan pilkada di Papua, termasuk di antaranya Deiyai. Catatan Badan Pengawas Pemilu menyebutkan, Deiyai termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Dimensi penyelenggaraan memiliki sumbangan paling besar dalam meningkatkan potensi kerawanan. Hal ini terkait variabel integritas penyelenggara pada pilkada sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pernah memberhentikan tetap lima komisioner KPU Kabupaten Deiyai.
Sebelumnya kasus serupa juga terjadi, yakni ditangkapnya Ketua KPU Kabupaten Deiyai atas tuduhan pemalsuan ijazah. Ijazah palsu ini dibuat di Nabire tahun 2011. Dalam ijazah itu disebutkan pelaku adalah sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Papua pada 2007.
Gugatan salah satu pasangan calon yang mewarnai tahapan pencalonan di pilkada Deiyai tahun ini menjadi gambaran soal profesionalitas penyelenggara masih dipersoalkan. Hal ini juga dicatat oleh Bawaslu dalam buku laporan indeks kerawanan Pilkada 2018 di mana potensi rawan pada variabel pencalonan terkait diskualifikasi, sengketa pencalonan, dan kembali majunya petahana.
Salah satu catatannya adalah konflik antarpeserta yang berpotensi rawan konflik. Terbukti, konflik antarpasangan calon seperti yang disinggung di atas sudah terjadi mewarnai tahapan pilkada Deiyai.
Selain catatan Bawaslu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberi catatan sendiri terkait pilkada di daerah-daerah rawan konflik tersebut. Salah satunya soal sistem noken yang digunakan di sejumlah wilayah di Papua, terutama di wilayah pegunungan seperti halnya Deiyai.
Di wilayah ini masyarakat menggunakan sistem noken dalam proses pemungutan suara. Noken merupakan tas masyarakat Papua yang terbuat dari akar pepohonan.
Dasar hukum sistem noken sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi di mana dari 29 kabupaten/kota di Papua terdapat 13 daerah yang diberikan privilese melaksanakan pemilihan dengan sistem noken.
Di Pilkada 2018, ada enam daerah dengan sistem noken ini, yaitu Mamberamo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, dan Mimika. Secara teknis, noken dipasang di tempat pemungutan suara sesuai dengan jumlah calon kepala daerah di tempat tersebut.
Kemudian warga diminta duduk di depan noken sesuai dengan nomor urut kandidat yang dipilih. Petugas KPPS lalu menghitung orang yang duduk di depan noken tersebut sebagai sebuah suara.
Tak heran jika kemudian tingkat partisipasi di Deiyai sendiri, menurut catatan KPU, tercatat 100 persen pemilih menggunakan hak pilihnya. Buku Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 dalam Angka yang diterbitkan KPU merekam tingkat partisipasi absolut di Deiyai, baik di Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2014.
Jalur Trans-Papua segmen 10 dari ibu kota Kabupaten Deiyai di Waghete hingga Kabupaten Timika sudah terbuka, Minggu (19/2/2017). Dari panjang ruas Waghete-Timika sekitar 180 kilometer, saat ini tersisa 6,5 km yang belum terbuka atau berbentuk hutan. Menurut rencana, jalur itu akan sepenuhnya terhubung. Meski masih bersifat fungsional, jalan itu akan mempermudah akses masyarakat dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire dengan Kabupaten Timika yang selama ini hanya bisa ditempuh melalui jalur udara.
Tantangan
Potensi kerawanan di Deiyai adalah tantangan bagi pasangan calon yang memenangi pilkada nanti. Wilayah ini kerap mencatatkan kasus-kasus yang menyita perhatian publik.
Pada Agustus 2017, misalnya, ada kasus bentrokan warga dengan aparat Kepolisian Sektor Tinggi dan Brimob di Kampung Boumau, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai. Dari kasus ini sembilan orang tewas.
Tantangan lainnya bagaimana meningkatkan perekonomian wilayah ini. Apalagi Deiyai merupakan pemekaran dari Kabupaten Paniai tahun 2008. Harapannya tentu mampu melakukan percepatan pembangunan secara mandiri sebagaimana dasar dari tujuan pemekaran tersebut.
Apalagi, sejauh ini kebutuhan ekonomi di Kabupaten Deiyai sebagian besar didatangkan dari luar daerah. Hal ini memicu kenaikan inflasi di wilayah ini yang sedikit banyak berpengaruh pada daya beli masyarakat.
Selain pemenuhan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat, pemerintahan baru Kabupaten Deiyai harus bisa menjawab bagaimana cara mereka meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimanapun secara sosial ekonomi, sebagian besar penduduk Deiyai bermata pencarian sebagai petani.
Selama ini pertanian yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri alias konsumsi. Belum pada upaya proses produksi hasil pertanian yang kemudian dikembangkan ke dalam upaya pemenuhan permintaan pasar.
Sepanjang hampir lima tahun terakhir ini, produk domestik regionl bruto (PDRB) Kabupaten Deiyai didominasi sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor ini ke perekonomian Kabupaten Deiyai tercatat paling besar, yakni di angka 17,43 persen. Inilah tantangan-tantangan bagi pemenang pilkada di Kabupaten Deiyai ke depan.
Tentu, tantangan terberatnya adalah bagaimana mengendalikan potensi kerawanan yang ada di wilayah ini. Hal ini penting dilakukan agar setiap kontestasi politik yang digelar tidak selalu dibayangi dengan ketegangan. (YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)
