Eksistensi Para ”Andi” di Pinrang
Tahun ini Kabupaten Pinrang menentukan pemimpinnya yang baru. Tidak hanya para politisi dan birokrat, kaum bangsawan Bugis juga turut serta kembali merebut kekuasaan yang sudah lama menjadi tradisi.
Terkenal sebagai lumbung padi nasional, tahun ini Kabupaten Pinrang menentukan pemimpinnya yang baru. Empat pasangan calon sudah terdaftar dan siap berlaga.
Tidak hanya para politisi dan birokrat, kaum bangsawan Bugis juga turut serta kembali merebut kekuasaan yang sudah lama menjadi tradisi.
Bersama dengan 153 kabupaten dan kota lainnya, tahun ini Pinrang juga turut memeriahkan pilkada serentak. Tercatat ada empat pasangan calon yang akan bertanding di pesta demokrasi di Pinrang kali ini.
Mereka adalah Abdul Latif dan Usman Marham, Irwan Hamid dan Alimin, Jamaluddin Jafar dan Sofyan Nawir, serta Hamka Mahmud dan Ahsan.
Tidak ada petahana yang ikut bertanding. Masa jabatan dua periode Aslam Patonangi sebagai Bupati Pinrang telah selesai tahun 2018 ini. Sementara itu, Wakil Bupati Muhammad Darwis Bastama tidak mencalonkan diri.
Mantan Ketua DPRD Pinrang sekaligus kader Golkar ini gagal mendapatkan rekomendasi dari partainya. Diketahui partai berlogo pohon beringin ini justru menjatuhkan rekomendasi pada Abdul Latif.
Tahun ini wajah-wajah baru menghiasi pesta demokrasi di Pinrang kecuali satu nama, yaitu Andi Irwan Hamid. Ketua DPD Partai Demokrat ini tercatat telah berpartisipasi di dua pilkada Pinrang sebelumnya.
Bahkan, didampingi Nurrachmi Andi Sappewali Moenta, ia sempat melawan Andi Aslam Patonangi (AAP) hingga di putaran kedua di Pilkada 2008. Namun, dengan perolehan suara hanya 45,74 persen, kemenangan belum berpihak kepadanya.
Latar belakang keempat pasangan calon ini beragam. Abdul Latif sangat berpengalaman sebagai birokrat, terlihat dari jabatan terakhir yang ia emban sebagai sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara Usman Marham adalah adik kandung Sekjen DPP Golkar sekaligus Menteri Sosial Idrus Marham. Pasangan calon ini diusung oleh lima parpol, yaitu Golkar, Nasdem, PBB, PPP, dan Hanura.
Melalui lima parpol ini, dukungan dari 16 dari total 40 kursi DPRD Pinrang sudah ada di genggaman tangan.
Adapun Andi Irwan Hamid (AIH) adalah mantan Ketua DPRD Pinrang periode 2004-2009. Selain itu, ia juga pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar tahun 2007-2009 dan kini beralih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat.
Sementara calon wakilnya, Alimin, adalah seorang birokrat. Terakhir ia menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pinrang. Sebelumnya, Alimin juga pernah menjadi Camat Watang Sawitto.
Pasangan calon ini diusung tiga parpol, yaitu Demokrat, PDI-P, dan PKB. Tiga usungan ini mampu mengantongi dukungan 12 kursi DPRD.
Sementara itu, Jamaluddin Jafar Jarre adalah anggota DPR dari Dapil Papua periode 2009-2014. Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Papua periode 1995-2003.
Andi Sofyan Nawir adalah putra mantan bupati Pinrang dua periode 1999-2009, Andi Nawir Pasinringi. Pasangan ini diusung tiga parpol, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN. Melalui parpol ini, duet ini dapat memperoleh dukungan dari 12 kursi DPRD.
Adapun Hamka Mahmud, yang menggandeng Ahsan Wahid sebagai satu-satunya pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan, adalah birokrat sejati.
Pria kelahiran Pinrang 54 tahun lalu ini pernah menjabat sebagai Kasubag Amdal Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang tahun 1994. Selanjutnya menjabat sejumlah posisi penting hingga terakhir sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.
Sementara Ahsan Wahid adalah advokat dan konsultan hukum. Saat ini ia menjabat sebagai Sekjen Himpunan Masyarakat Masyarakat Ilmu Hukum Indonesia.
Dari empat pasangan calon ini terdapat dua pasangan keturunan bangsawan Bugis. Mereka adalah tokoh yang memiliki gelar Andi. Calon yang memiliki gelar itu ialah Andi Irwan Hamid dan Andi Sofyan Nawir.
Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak Pilkada 2008 ketika kali pertama masyarakat Pinrang memilih langsung pemimpin mereka.
Saat itu terdapat tiga Andi yang saling bertarung, yaitu Andi Aslam Patonangi, Andi Irwan Hamid, dan Andi Kaharuddin Machmud.
Tiga tokoh ini kemudian kembali bertemu pada Pilkada 2013, dengan kemenangan yang berturut-turut jatuh di tangan Andi Aslam Patonangi.
Menurut Muchlas M Tahir dkk (2017), keterlibatan kaum bangsawan dalam pilkada tidak lepas oleh tiga hal.
Pertama, tingkah laku para Andi dalam struktur masyarakat menjadi penentu mendapatkan simpati pemilih.
Kedua, modal simbolik dan dominasi para Andi dalam masyarakat berpengaruh pada dukungan yang diperoleh dan menjadi alat untuk penentu kemenangan.
Ketiga, arena pilkada sebagai wadah pemanfaatan habitus dan modal yang dimiliki para Andi tersebut.
Fenomena Andi sebagai pemimpin Pinrang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, jika ditengok jauh ke belakang pascakemerdekaan Indonesia, seorang bangsawan bernama Andi Makkoelaoe ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sebagai bupati pertama Pinrang.
Selanjutnya deretan Andi tercatat kembali menduduki kursi nomor satu di Pinrang, aeperti Andi Dewang (1965-1968), Andi Patonangi (1969-1980), Andi Firdaus (1991-1998), dan Andi Nawir (1999-2009).
Selain Andi, saat itu rakyat biasa yang berpendidikan tinggi atau berlatar belakang militer saja yang mampu menduduki posisi strategis di Pemerintah Daerah Pinrang.
Pada pilkada kali ini ada dua Andi yang berlaga, yaitu Andi Irwan Hamid-Alimin dan Jamaluddin Jafar Jarre-Andi Sofyan Nawir. Keduanya sama-sama diusung tiga partai dengan dukungan yang seimbang oleh 12 kursi DPRD.
Adapun pasangan lain yang berada di luar keturunan bangsawan ialah Abdul Latif-Usman Marham dan Hamka Mahmud-Ahsan Wahid. Walau demikian, keduanya memiliki keunggulan yang tidak dapat dipandang remeh.
Ditengok dari jumlah usungan lima partai dan dukungan 16 kursi DPRD, pasangan Abdul Latif dan Usman Marham lebih unggul.
Sementara itu, pengalaman yang cukup panjang Hamka Mahmud di dunia pemerintahan Pinrang dapat menjadi nilai lebih. Bersama Ahsan Wahid, pasangan ini mengenal betul seluk0beluk kabupaten yang berjarak 185 km dari Kota Makassar ini.
Kabupaten Pinrang terkenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Pada 2015, produksi padi di kabupaten ini mencapai 662.420 ton. Sementara pada tahun yang sama rata-rata produksi padi di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan hanya 220.506 ton.
Dibandingkan zaman dahulu, kondisi ini tidak jauh berubah ketika Ajatappareng terbentuk pada abad ke-15 Masehi. Ajatappareng yang terletak di pesisir barat pantai Sulawesi Selatan ini merupakan persekutuan lima kerajaan, yaitu Sindenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta.
Persekutuan kerajaan ini terkenal sebagai penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan. Tingginya produksi padi di Pinrang ditunjang jenis lapangan kerja mayoritas penduduknya.
Data BPS tahun 2015 menyebutkan, mayoritas penduduk Pinrang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 53,5 persen.
Begitu juga dengan porsi PDRB atas harga berlaku Kabupaten Pinrang di sektor tersebut. Tahun 2016, sektor pertanian menyumbang PDRB hingga mencapai Rp 7,2 triliun atau sebesar 48,7 persen dari total.
Perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian di Pinrang terlihat cukup baik. Sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang pertanian terus digalakkan, seperti rehabilitasi bendungan dan saluran daerah irigasi Pasolengan.
Selain itu, juga ada rehabilitasi bangunan dan saluran daerah irigasi Maung, Rantoni, dan Kandoka yang semuanya menggunakan APBD 2016. Bahkan, menurut Anas Tika, petani asal Kecamatan Cempa, pembangunan saluran irigasi sudah dimulai sejak 1980-an.
Saluran itu mengalirkan air dari Sungai Saddang hingga ke petak-petak sawah warga. Kabupaten Pinrang terus berbenah, terbukti dari pengelolaan Pemkab Pinrang yang semakin baik. Salah satunya dengan peluncuran sejumlah aplikasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari Pemkab awal tahun 2018 ini.
Aplikasi Silempue untuk pelayanan perizinan; Laksa untuk memberikan aspirasi, keluhan, dan saran untuk pemerintah; dan Seger yang berisi daftar harga kebutuhan pokok di Pinrang.
Semua aplikasi ini diatur dalam sebuah ruang kontrol bernama Jendela Lasinrang di Dinas Kominfo Pinrang.
Hal ini berimbas pada peningkatan pemanfaatan potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pinrang, mulai dari PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. PAD Pinrang pada 2011 sebesar Rp26 miliar, kemudian naik menjadi Rp 113 miliar pada 2016.
IPM Pinrang pada 2016 sebesar 69,4 dan menduduki posisi ke-6 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada 2015 mencapai 4,85 persen. Angka ini sudah turun dibandingkan tahun 2011 yang masih sebesar 6,55 persen.
Kini tiba saatnya warga Pinrang menentukan pilihan. Pemimpin yang dapat melanjutkan tongkat kekuasaan Kabupaten Pinrang yang terus bergeliat. Modal simbolik dan dominasi paracalon tokoh turunan bangsawan Bugis berpotensi merebut kursi paling bergengsi di Pinrang.
Namun, daya tarik, pengalaman, ataupun kekuatan partai pasangan calon lain juga dapat menarik hati walau hanya berasal dari rakyat biasa.
(LITBANG KOMPAS)