Gugatan Integritas di Pilkada Subang

Kompas

Nunung Nurjaman dan cucunya, Minggu (27/11/2005), meratakan tanah sawah di Desa Rancajaya, Patokbeusi, Kabupaten Subang. Kabupaten Subang merupakan penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Barat dan produksi lebih dari 1 juta ton per tahun sehingga menjadi andalan kebutuhan beras nasional.

Kabupaten Subang sungguh beruntung memiliki topografi daerah dengan tiga zona, yakni dataran rendah, dataran tinggi, dan laut. Hal itu membuat potensi daerah yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat ini berpotensi dikembangkan sebagai kawasan agrobisnis, perikanan, dan daerah tujuan wisata.

Subang memiliki lahan sawah terluas ketiga di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang. Sekitar 42 persen dari total luas Subang merupakan areal persawahan. Luas lahan sawah di Kabupaten Subang tahun 2016 mencapai 84.503 hektar dan menghasilkan produksi padi sebanyak 1.153.867 ton. Jumlah ini memasok hampir 10 persen produksi padi di Jawa Barat. Tidak heran jika Subang juga menjadi penyumbang padi terbesar ketiga di Provinsi Jawa Barat.

Sentra produksi padi tersebar di Kecamatan Binong, Pusakanagara, Ciasem, Pamanukan, Patokbeusi, dan Blanakan. Selain menjadi sentra padi, Subang juga menghasilkan komoditas sayur dan buah-buahan, seperti cabai, pisang, nanas, dan mangga. Nanas merupakan salah satu produk andalan. Produksi nanas pada 2016 mencapai 2,06 juta kuintal dan menyumbang lebih dari 90 persen total produksi nanas di Jawa Barat.

Subur tanahnya, melimpah pula hasil lautnya. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap di perairan Subang mencapai 23.627.00 ton, naik 7,9 juta ton dari tahun sebelumnya. Subang juga menjadi penghasil benih ikan mas terbesar di Jawa Barat, dengan kontribusi mencapai 46 persen. Benih ikan dari Subang dianggap memiliki kualitas karena tingkat mortilitasnya paling rendah.

Pariwisata Subang juga tidak kalah cemerlang dari sektor pertanian dan perikanan. Keberadaan kawasan Tangkubanparahu dan Ciater menjadi obyek wisata andalan untuk dikunjungi wisatawan. Tahun 2016, ratusan ribu pelancong berkunjung menikmati panorama alam di wilayah Subang.

Namun, ragam potensi unggulan yang dimiliki belum mampu sepenuhnya mengangkat kesejahteraan masyarakat Subang. Jika produksi padi, nanas, dan ikan mas mampu menjadi andalan dan berada di peringkat atas kontribusi di Jawa Barat, tidak demikian dengan capaian pembangunan manusia dan angka kemiskinan. Pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) pada lima tahun terakhir memang mengalami peningkatan, dari 64,86 menjadi 67,73 pada tahun 2017.

Sayangnya, peningkatan kualitas pembangunan manusia tersebut masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, bahkan nasional. Dibandingkan dengan 27 wilayah lain di Jawa Barat, IPM Subang berada di peringkat ke-18. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan.

Pada 2017, sebanyak 167.700 jiwa atau 10,77 persen di wilayah Subang masuk kategori penduduk miskin. Persentase kemiskinan ini juga masih di atas Provinsi Jawa Barat (8,71 persen) ataupun Indonesia (10,12 persen).

KOMPAS/PRIYOMBODO

Buruh tani merontokkan gabah di area pertanian yang telah dipanen di Desa Ranca Bango, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (26/2/2018). Pada awal musim panen kali ini, gabah basah petani di daerah tersebut dihargai Rp 5.500 per kilogram.

Pemimpin baru

Harapan kemakmuran bersemi melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati. Tahun ini pilkada diikuti tiga pasang calon, yaitu Dedi Junaedi-Budi Setiadi yang diusung PDI-P dengan mengandalkan kekuatannya sendiri di parlemen, yaitu 10 kursi DPRD.

Pasangan berikutnya, Imas Aryumningsih-Sutarno, yang didukung koalisi Partai Golkar dan PKB dengan 12 kursi DPRD. Adapun pasangan ketiga ialah Ruhimat-Agus Masykur yang diusung koalisi 6 parpol dengan 25 kursi DPRD, yaitu PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, PPP, dan Gerindra.

Hasil penetapan suara oleh KPU menunjukkan pasangan Ruhimat-Agus Masykur mendapat suara terbanyak, yaitu 310.361 suara atau 39,86 persen, unggul atas pasangan Dedi Junaedi-Budi Setiadi yang mendapat 30,3 persen serta Imas Aryumninsih-Sutarno yang meraup 29,83 persen dukungan suara. Hasil pilkada ini memberi gambaran berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dominasi kekuatan elite politik di Subang.

Peta politik di Subang sejak Pemilu 1999 didominasi PDI-P sebagai pemenang pemilu legislatif. Selain PDI-P, Partai Golkar juga menjadi kekuatan politik yang kuat. Kedua partai ini selalu unggul dalam pemilu legislatif. Pada 1999, PDI-P meraih 342.024 suara dan Golkar meraih 223.300 suara.

Jika digabungkan, suara keduanya setara dengan 71 persen penguasaan suara di Subang. Keberhasilan kedua parpol berlanjut pada Pemilu 2004, dengan menguasai 27 kursi DPRD atau sekitar 60 persen total kursi.

Partai Demokrat muncul menggeser dominasi Golkar pada Pemilu 2009. Namun, pada Pemilu 2014, PDI-P dan Golkar kembali mendominasi dengan meraih masing-masing 10 dan 7 kursi DPRD. Hanya saja, selain PDI-P dan Golkar, kini peta politik di Subang juga diramaikan oleh PKS. Perolehan suara PKS di Pemilu 2014 mampu merebut 7 kursi di DPRD, sama seperti yang dimiliki Partai Golkar.

Rekam jejak calon menjadi pertimbangan utama masyarakat Subang dalam memilih pemimpin agar tidak terjadi lagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat seperti yang terjadi di masa silam.

Seiring sejalan dengan kekuatan politik, kontestasi pilkada juga mencerminkan dominasi PDI-P di Subang. Sejak 2003, kader PDI-P selalu menduduki kursi bupati. Tahun 2003, Eep Hidayat yang saat itu menjabat Ketua DPRD berpasangan dengan Maman Yuda, Ketua DPC PDI-P Subang, terpilih sebagai bupati-wakil bupati dalam rapat paripurna pilkada. Eep Hidayat-Maman Yuda meraih 25 suara dari 45 anggota DPRD.

Pada Pilkada 2008, bupati petahana Eep Hidayat yang maju bersama Ojang Sohandi berhasil memenangi pilkada dengan meraup 34,1 persen suara. Mereka mengalahkan lima pasangan lain, antara lain Imas Aryumningsih-Primus Yustisio yang diusung Partai Golkar, Demokrat, PAN, dan PKPI serta pasangan Bambang Heryanto-Alma Lucyati yang dicalonkan PKS-PPP.

Keberhasilan PDI-P kembali terulang pada Pilkada 2013. Berkoalisi dengan Partai Golkar, PDI-P mengajukan bupati petahana Ojang Sohandi yang berpasangan dengan Ketua DPD II Golkar Subang Imas Aryumningsih. Pasangan ini memperoleh 404.191 suara atau 54,01 persen, unggul atas lima pasang kandidat lainnya.

Namun, pada Pilkada 2018 yang digelar 27 Juni, kandidat yang disusung PDI-P dan Golkar tidak sekuat pilkada-pilkada sebelumnya. Pasangan calon yang diusung PDI-P, Dedi Junaedi-Budi Setiadi, kalah dari pasangan kandidat yang diusung koalisi PKS, Ruhimat-Agus Masykur, dengan selisih sekitar 9 persen suara. Kekalahan juga diderita pasangan calon yang disusung koalisi Golkar, yaitu bupati petahana Imas Aryumningsih dan Sutarno.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tersangka yang juga Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (28/2/2018). Jejak kepemimpinan di Kabupaten Subang selama 15 tahun terakhir senantiasa tercoreng kasus korupsi. Dalam Pilkada 2018, untuk pertama kali PDI-P kalah dalam pilkada bupati.

Jejak korupsi

Kekalahan Imas Aryumningsih tidak dapat dilepaskan dari tercorengnya citra bupati petahana ini. Imas yang mencalonkan kembali sebagai bupati terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada 13 Februari 2018, beberapa saat selepas pengundian nomor urut pencalonan. Bupati Imas terjerat suap pengurusan perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Subang dengan komitmen sebesar Rp 4,5 miliar.

Parahnya, bukan kali ini saja catatan buruk korupsi menerpa pimpinan eksekutif di Subang. Sebelum Imas, dua bupati juga terjerat korupsi. Pertama, Bupati Eep Hidayat yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2012 karena menyelewengkan dana biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang merugikan keuangan negara hingga Rp 14 miliar.

Kasus kedua menimpa Bupati Ojang Sohandi yang terjerat suap untuk meringankan tuntutan dalam perkara penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung tahun 2017 juga terungkap, selama menjabat Pelaksana Tugas Bupati (2011-2012) dan Bupati (2012-2016), Ojang terbukti melakukan pencucian uang sebesar Rp 60,32 miliar. Uang itu diperoleh dari hasil korupsi dan gratifikasi.

Berulangnya korupsi yang dilakukan bupati, bahkan hingga tiga kali, tentu bukan sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Hasil pilkada 27 Juni 2018 lalu juga menjadi gugatan warga Subang untuk memperoleh pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Kemenangan pasangan Ruhimat-Agus Masykur yang bukan dari kubu petahana dan juga berasal dari luar parpol yang selama ini dominan menjadi bukti perlawanan masyarakat Subang terhadap elite politik yang telah mengkhianati kepercayaan rakyatnya selama 15 tahun terakhir.

Rekam jejak calon menjadi pertimbangan utama masyarakat Subang dalam memilih pemimpin agar tidak terjadi lagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat seperti yang terjadi di masa silam. Sikap kritis terhadap integritas pemimpin seperti ini harus terus dilakukan untuk mewujudkan Subang menjadi lebih makmur dan sejahtera seperti kekayaan alamnya yang melimpah. (LITBANG KOMPAS)