Janji Capres untuk Debat Keempat

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon presiden nomor 01, Joko Widodo, dan calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto, mengambil daftar pertanyaan dalam debat kedua calon presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Debat keempat Pilpres 2019 akan kembali menghadirkan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tanpa ditemani sang wakil. Dalam debat mendatang, akankah para calon mengupas tuntas janji yang tertulis dalam naskah visi-misi mereka?

Pada debat yang akan diselenggarakan hari Sabtu, 28 Maret 2019, kedua capres akan memaparkan dan beradu argumen mengenai program kerja di bidang ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Dalam naskah visi misi kedua paslon, ditemukan sejumlah kesamaan dan perbedaan program kerja paslon.

Di bidang ideologi, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai paslon 01 secara tersurat menyebut kata ideologi sebanyak 13 kali. Disebutkan bahwa pemahaman ideologi negara berlandaskan pancasila akan diperkuat demi mengurangi radikalisme dan terorisme. Langkah ini akan diwujudkan melalui optimalisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kedua capres akan beradu argumen mengenai program kerja di bidang ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional.

Di kubu penantang, kata ideologi tidak ditemukan dalam naskah visi misi berjudul Adil Makmur bersama Prabowo-Sandi. Kata ”Pancasila” yang lekat dengan ideologi bangsa ditemukan dalam konteks demokrasi, ekonomi, dan politik dirujuk sebagai landasan nilai.

Dalam bidang pemerintahan, kedua paslon melihat pentingnya reformasi birokrasi. Keduanya menggagas perombakan birokrasi dengan peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Perbedaan tampak pada paslon 01 yang menyorot pada peringkasan lembaga yang tumpang tindih dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sementara pada paslon 02 menawarkan program untuk meninjau kembali rencana dan pemekaran daerah. Pemerintah nantinya juga akan meningkatkan sinergi antarlembaga KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman agar terbebas dari korupsi.

Kesamaan gagasan juga terlihat di bidang hubungan internasional yang mengedepankan politik luar negeri bebas aktif. Keduanya sama-sama hendak menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang berwibawa dan layak diperhitungkan di kancah internasional.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Siti Aisyah disambut kedua orangtuanya, disaksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat penyerahan secara resmi dari Pemerintah Indonesia kepada pihak keluarga di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (11/3/2019). Siti Aisyah, yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dibebaskan dari tuntutan setelah jaksa membatalkan tuntutan pembunuhan terhadap Siti.

Kubu Jokowi-Amin mengedepankan total diplomacy berupa diplomasi perdamaian dan kemanusiaan bersama ASEAN dan PBB, diplomasi kawasan, maritim, ekonomi, serta pertahanan. Selain itu, pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri juga mendapat perhatian khusus. Kubu petahana ini juga akan mempromosikan Islam moderat dan mempererat ukhuwah islamiyah dalam diplomasi luar negerinya.

Sementara itu, paslon 02 memiliki dua program yang menjadi pembeda. Paslon ini akan mengajak diaspora Indonesia di sejumlah negara untuk terlibat dalam upaya memajukan Indonesia. Mereka juga menjanjikan untuk menuntaskan perjanjian batas wilayah dengan 10 negara tetangga.

Keduanya sama-sama menyoroti persoalan sistem keamanan berbasis siber.

Masih merujuk naskah visi misi paslon, keduanya secara proporsional juga fokus pada persoalan pertahanan dan keamanan. Keduanya sama-sama menyoroti persoalan sistem keamanan yang akan diekskalasi berbasis siber. Isu anggaran juga menjadi perhatian keduanya. Bedanya, Jokowi-Amin lebih menekankan pada peninjauan ulang atau reformasi anggaran. Prabowo-Sandi lebih fokus pada peningkatan besaran anggaran.

Di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista), keduanya sama-sama berkeinginan menyediakan kelengkapan senjata dari dalam negeri dan melakukan inovasi. Paslon 01 dengan cara daur hidup (life cycle cost), sementara paslon 02 memilih modernisasi sebagai langkahnya.

Perbedaan cukup besar tampak dari prioritas keamanan daerah. Paslon 01 cenderung memperhatikan keamanan di daerah perbatasan, sementara paslon 02 lebih luas hingga daerah rawan konflik dan separatisme. Di sisi lain, petahana menjanjikan kesejahteraan prajurit, sementara penantang menilai penting sinergi TNI dan Polri demi memberantas terorisme. (Arita Nugraheni/Susanti Agustina S/Litbang Kompas)