Jalan Terjal Realisasi Program Prioritas Jokowi-Amin
Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih perlu bekerja keras merealisasikan target capaian lima program prioritas hingga 2024. Pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi tertinggi responden jajak pendapat ”Kompas”.
Oleh
SUSANTI AGUSTINA S/ Litbang Kompas
·4 menit baca
Pembangunan infrastruktur adalah satu dari lima program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh publik. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, tantangan besar bagi pemerintah adalah mewujudkan keempat program prioritas lainnya.
Dalam pidato pelantikannya, 20 Oktober 2019, Jokowi menyampaikan lima program prioritasnya. Kelima program itu ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dari kelima program prioritas itu, pembangunan infrastruktur memperoleh apresiasi menonjol di mata publik.
Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu merekam, 80,1 persen responden menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Infrastruktur menjadi program strategis yang tepat sebagai kebutuhan mendasar meningkatkan akses dan potensi ekonomi daerah. Sebanyak 66,4 persen responden menilai, langkah pemerintah tepat dan memahami pentingnya infrastruktur menarik investasi dan bisnis.
Program-program prioritas pembangunan terlihat dari peningkatan belanja negara di RAPBN 2020 yang tercatat Rp 2.528,8 triliun. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 2.341,6 triliun. Pada 2019, anggaran belanja infrastruktur Rp 420 triliun atau meningkat 157 persen dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 163 triliun. Salah satu program utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah membangun 2.500 kilometer jalan tol pada 2020-2024.
Namun, kemajuan infrastruktur yang dirasakan publik ini belum sepenuhnya dibarengi kemajuan program prioritas lainnya. Upaya penyederhanaan regulasi, efisiensi struktur birokrasi, transformasi ekonomi, apalagi pembangunan SDM masih menghadapi beragam tantangan. Publik belum melihat jejak pembangunan yang mudah dikenali sebagaimana capaian kinerja di bidang infrastruktur.
Dalam hal pembangunan SDM, misalnya, upaya pemerintah meningkatkan kemampuan generasi muda dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi dipandang gamang. Publik cenderung terbelah memandang hal ini. Di satu sisi, publik menilai upaya pemerintah memadai (47,9 persen), tetapi sebagian lainnya menyatakan sebaliknya. Ini mengindikasikan minimnya informasi apa yang dilakukan pemerintah.
Meskipun demikian, jika dirunut berdasarkan kelompok umur, penilaian responden milenial justru lebih positif. Dukungan dan perhatian Presiden Jokowi terhadap perkembangan bisnis usaha rintisan yang melibatkan anak-anak muda Indonesia, misalnya, menjadi sinyal positif di mata kaum muda dalam jajak pendapat kali ini.
Selain itu, upaya Jokowi menempatkan sosok-sosok muda di jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk jajaran staf khusus, sedikit banyak memengaruhi persepsi positif responden milenial terhadap kesungguhan Jokowi memberi kesempatan kepada kaum muda.
Struktur birokrasi
Program prioritas terkait dengan penyederhanaan birokrasi juga ditanggapi gamang oleh publik. Setidaknya hanya separuh lebih responden (54,9 persen) yang menanggapi positif upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Sisanya menyatakan sebaliknya.
Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat struktur birokrasi di instansi pemerintahan diyakini juga berpengaruh pada Global Competitiveness Index. Pada 2019, posisi Indonesia dalam indeks ini berada di urutan ke-50 dari 141 negara, turun lima peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disinyalir, regulasi dan birokrasi pemerintah yang masih rumit menjadi penyebab penurunan peringkat itu. Akibatnya, Indonesia dinilai masih belum menjadi negara ramah investasi.
Adapun program prioritas terkait penyederhanaan regulasi cenderung kurang populer di mata publik. Hal ini terkait rencana pemerintah membentuk omnibus law atau undang-undang sapu jagat yang konsepnya belum banyak dipahami publik.
Tiga dari empat responden menyatakan tidak tahu soal undang-undang sapu jagat tersebut meskipun ketika dijelaskan maksud penggabungan UU ini adalah untuk penyederhanaan regulasi, separuh lebih responden (64,1 persen) cenderung mendukungnya. Sosialisasi yang masif menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar publik memahami bahwa niat penyederhanaan regulasi ini untuk membuka saluran investasi yang lebih baik.
Jalan terjal
Masih gamangnya publik memandang program prioritas pemerintahan Jokowi-Amin ini mengindikasikan sejumlah kendala. Dalam hal peningkatan kualitas SDM, khususnya mewujudkan generasi muda Indonesia yang siap kerja dan menguasai pengetahuan/teknologi, pendidikan ternyata dipandang masih menjadi problem.
Data Statistik Pendidikan 2019 mencatat, tingkat pendidikan Indonesia masih menengah. Hanya satu dari empat penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus sekolah menengah/sederajat, bahkan hanya 9 persen yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang universitas. Rendahnya SDM dari aspek jenjang pendidikan ini dinilai separuh bagian responden menjadi penyebab Indonesia belum siap bertransformasi jadi negara industri manufaktur dan jasa modern.
Selain pendidikan yang rendah, sejumlah hal lain dinilai jadi tantangan, di antaranya SDM yang kurang bersaing, dukungan pemerintah, akses informasi kurang, serta masih sulitnya lapangan kerja. Sejumlah hal ini secara tak langsung juga menjadi penghambat bagi pemerintah untuk merealisasikan program-program prioritasnya.
Meskipun demikian, secara umum publik masih menaruh harapan pada pemerintahan Jokowi-Amin. Jajak pendapat ini menangkap keyakinan responden terhadap kerja-kerja pemerintah ke depan dalam besaran sekitar dua pertiga responden.
Keyakinan publik ini menjadi modal sosial pemerintah untuk meyakinkan diri mengambil langkah dan keputusan yang tepat guna merealisasikan program-programnya.
Jalan panjang masih terbuka lebar bagi pemerintah untuk merealisasikan program-program prioritasnya. Tentu hal itu tak mudah dilalui karena tak bisa lepas dari jalan terjal hambatan yang dihadapi. Namun, dengan keyakinan publik yang masih terjaga, pemerintah diyakini mampu melewati jalan terjal tersebut.