Tantangan Mutu SDM di Labuan Bajo

Sejak Labuan Bajo, ditetapkan sebagai destinasi wisata superprioritas, kabupaten di ujung barat Pulau Flores ini terus menggeliat. Pembenahan dilakukan guna optimalisasi penerimaan devisa dari sektor pariwisata ini.

KOMPAS/NINA SUSILO

Labuan Bajo kini dikembangkan sebagai lokasi wisata premium. Bukan hanya melihat komodo, tetapi banyak keindahan lain yang bisa dinikmati.

Selama 2018-2019, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan memberikan anggaran kepada lima kawasan pariwisata nasional superprioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Percepatan pembangunan infrastruktur itu khususnya untuk jalan dan jembatan, sumber daya air, permukiman, dan perumahan. Lalu, bagaimana dengan pembangunan sumber daya manusianya? Sumber daya manusia (SDM) juga perlu mendapat perhatian khusus. Tanpa SDM yang unggul dan berkualitas, upaya yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.

Pendidikan menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas SDM. Ini membuat peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan.

Potret pendidikan daerah penyangga

Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superprioritas tentu berdampak terhadap kawasan Manggarai Raya yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat sebagai lokasi wisata utama dan dua daerah penyangganya, yaitu Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Kedua daerah penyangga ini juga memiliki potensi wisata yang tak kalah indahnya, seperti Danau Ranamese, Air Terjun Cunca Rede, Savana Mausui, dan Pantai Cepi Watu.

Apabila potensi wisata itu juga dikembangkan dan terhubung dengan pengembangan wisata premium di Labuan Bajo, tentu akan mendongkrak nilai ekonomi di daerah tersebut. Namun, ini juga tergantung pada penyikapan yang dilakukan pemerintah setempat dan SDM yang ada. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketiga wilayah Manggarai Raya ini masuk kategori sedang dan rendah serta di bawah angka IPM Provinsi NTT.

IPM, yang di dalamnya pendidikan menjadi salah satu komponen, penting untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Dari sisi kuantitas, jumlah sekolah yang ada sudah cukup memadai. Manggarai Timur sebagai kabupaten termuda dibandingkan dua kabupaten lainnya bahkan memiliki lebih banyak sekolah.

Perguruan tinggi juga sudah ada di daerah itu, yaitu tiga di Ruteng, Manggarai, dan satu di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Namun, bagaimana kualitas pendidikan di wilayah Manggarai Raya? Menurut Stephanus Turibius Rahmat, Pr, dosen di Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng, pendidikan di Manggarai Raya masih di posisi ”ekor” dalam skala nasional. Banyak hal yang harus ditingkatkan, seperti sistem dan kualitas pembelajaran, khususnya di sekolah menengah.

Kualitas guru juga perlu ditingkatkan karena guru menjadi sumber informasi. Angka partisipasi murni (APM) di ketiga kabupaten menunjukkan, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentasenya semakin kecil. APM untuk jenjang SMA bahkan di bawah 50 persen. Meskipun pengangguran di Manggarai Raya tidak tergolong tinggi, mayoritas dari angkatan kerja masih berijazah SD.

SDM pariwisata

Dipilihnya Labuan Bajo sebagai tujuan wisata superprioritas berdampak bagi masyarakat lokal, terutama angkatan kerjanya. Pembangunan infrastruktur yang dipercepat serta masifnya pertumbuhan hotel dan restoran menjadi peluang mata pencarian bagi SDM lokal. BPS mencatat, pada 2018 ada 98 usaha perhotelan di Manggarai Barat.

Terkait hal itu, pendidikan vokasi guna menyiapkan tenaga terampil dan siap pakai semakin dikembangkan. Sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) mengembangkan program studi (prodi) pariwisata. Di Manggarai Barat, ada SMKN 1 Labuan Bajo, SMKN 1 Lembor Selatan, dan SMK Bina Mandiri. Di Manggarai, ada SMK Sadar Wisata dan SMK Swakarsa. Sementara di Manggarai Timur, prodi pariwisata dikembangkan di SMKN 1 Peot dan SMK Elanus Borong.

Dibukanya prodi pariwisata, seperti perjalanan wisata, akomodasi/perhotelan, dan kuliner (tata boga), menunjukkan pengembangan kompetensi pendidikan menengah vokasi selaras dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar di daerah itu. Untuk semakin meningkatkan kompetensi, pada 2018 di Labuan Bajo juga didirikan Politeknik Pariwisata Elbajo Commodus.

Selain pariwisata, beberapa SMK fokus pada prodi pertanian. Ini karena sektor pertanian masih dominan di Manggarai Raya. Kedua daerah penyangga menjadi penyuplai kebutuhan logistik bagi pariwisata di Manggarai Barat. Kabupaten Manggarai dengan hasil hortikulturanya berupa sayur-sayuran, sementara Manggarai Timur dengan hasil perkebunannya, seperti kopi, kakao, cengkeh, dan buah-buahan.

Sementara itu, untuk mendorong peningkatan mutu siswa prodi pariwisata, beberapa upaya strategis dilakukan SMKN 1 Labuan Bajo. Hubertus Harman, Ketua Program Keahlian Kuliner, menuturkan, untuk meningkatkan mutu siswanya, mulai tahun lalu sekolahnya bekerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) mengirim siswa melakukan praktik kerja harian di luar jadwal kurikulum, yaitu saat siswa libur. Hotel berbintang, seperti Ayana, Jayakarta, Luwansa, Puri Sari, dan Bintang Flores, sudah rutin menerima praktik kerja harian serta magang.

Usaha jemput bola juga dilakukan dengan mendatangkan guru industri, salah satunya adalah manajer Hotel Luwansa yang mengajar 2 jam tiap minggu. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa dan membangun link and match dengan DUDI. Mayoritas lulusan SMKN 1 Komodo ini terserap oleh kebutuhan tenaga kerja di hotel dan restoran di sekitar Labuan Bajo. Masih dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pariwisata, di Labuan Bajo juga dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata.

KOMPAS/NINA SUSILO

Pantai di Labuan Bajo menjadi salah satu daya tarik wisata. Pemerintah mengembangkan Labuan Bajo sebagai satu dari lima destinasi wisata superprioritas.

Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18, yang mengatur bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi. Kementerian Pariwisata juga mengeluarkan peraturan Nomor 19 Tahun 2016 yang mewajibkan sertifikasi di bidang pariwisata. Sejak mendapat lisensi pada 2016 dan mulai melakukan uji kompetensi tahun 2017, LSP Pariwisata Komodo Flores telah menerbitkan 757 sertifikat untuk lima skema sertifikasi.

Upaya mendapatkan sertifikasi kompetensi ini didukung Kementerian Pariwisata dengan memberikan anggaran untuk uji kompetensi gratis.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM pariwisata, pemerintah juga mensyaratkan 50 persen karyawan perhotelan harus besertifikat. Namun, menurut Intan Gemalapuri, Direktur LSP Pariwisata Komodo Flores, peningkatan SDM pariwisata di Labuan Bajo masih menghadapi persoalan kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan.

”Jika dibandingkan lima tahun lalu, kualitas SDM sudah membaik, tetapi harus selalu ditingkatkan. Kesiapan SDM untuk pariwisata premium persentasenya sekitar 70 persen,” ujar Intan yang juga Managing Director Puri Sari Beach Hotel Labuan Bajo. Akhirnya, kesiapan SDM dalam mendukung pariwisata super premium di Labuan Bajo masih menghadapi sejumlah tantangan. Butuh peran semua pihak agar Labuan Bajo bisa mewujudkan tujuan menjadi destinasi wisata superprioritas dengan dukungan SDM yang andal.

BIRO PERS SETPRES

Presiden Joko Widodo mencoba berlayar di Labuan Bajo, Minggu (19/1/2020).

(LITBANG KOMPAS)