Evaluasi Segera Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja masih meninggalkan polemik yang masih dibahas di ruang publik oleh masyarakat. Pelatihan serba daring di dalamnya pun turut menyeret masalah lain, yakni kesenjangan digital.
Program Kartu Prakerja masih meninggalkan polemik yang masih dibahas di ruang publik. Di samping polemik tentang kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan para mitra platform di Kartu Prakerja, mangkus dan sangkil atau tidaknya program ini masih dipertanyakan. Mencermati polemik di masyarakat, pemerintah dapat menimbang evaluasi model Kartu Prakerja.
Perkaranya, di ruang publik masyarakat masih beropini bahwa lebih baik anggaran dana digunakan untuk bantuan langsung. Jaring pengaman sosial semacam bantuan langsung tunai (BLT) dianggap masyarakat lebih logis untuk menyambung hidup daripada pelatihan daring.
Opini-opini yang menyeruak di ruang publik ini salah satunya ditangkap dan dianalisis oleh lembaga swadaya, Drone Emprit, melalui interaksi warganet di media sosial (Twitter, Instagram, Youtube, dan Facebook).
Dalam publikasinya berjudul ”Kartu Prakerja: Polemik dan Diskursus Publik
(7-21 April 2020), Ismail Fahmi mengulas tanggapan warganet terhadap kemunculan program ini di tengah situasi pandemi. Untuk menangkap percakapan tentang Kartu Prakerja, Drone Emprit menggunakan kata kunci: prakerja dan pra kerja dengan filter berikutnya kata kunci: kartu, pelatihan, kursus, unicorn, ruangguru, bayar, uang, BLT.
Untuk media sosial Twitter, nuansa yang ditemukan ialah sentimen negatif atau penolakan terhadap program Kartu Prakerja. Ditemukan, terdapat 112.899 mention dan pola retweet percakapan dengan 94.300 mention. Pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.
Di media sosial Instagram, nuansa sentimen negatif juga mendominasi. Terdapat total 114.185 engagement terkait Kartu Prakerja dan pola likes sebanyak 107.028 kali. Menariknya, warganet di kanal Instagram ini lebih menyoroti isu tentang keterkaitan Adamas Belva dengan statusnya sebagai Staf Khusus Presiden dan CEO Ruangguru.
Hal yang berbeda justru ditampilkan di kanal Youtube yang menaruh perhatian lebih pada momen kemunculan Kartu Prakerja di tengah pandemi dan narasi para korban PHK yang merasa tidak mendapat jawaban dengan adanya program ini. Terdapat 12.214 keterkaitan atau engagement terkait Kartu Prakerja. Konsep Kartu Prakerja oleh sebagian pihak dinilai tidak menjawab kebutuhan mereka yang menjadi korban PHK.
Narasi tentang bantuan langsung tunai atau BLT kembali terulang melalui media sosial Facebook. Secara jumlah, ditemukan 4.912 engagement dan pola shares pembahasan sebanyak 3.202 kali terkait Kartu Prakerja.
Di media ini, warganet merasa bahwa BLT lebih dibutuhkan ketimbang pelatihan daring yang tidak jelas manfaatnya. Semua tangkapan unggahan warganet dan perbincangan di media sosial ini menekankan bahwa sejak awal kemunculan hingga kini, Kartu Prakerja mendapatkan reaksi penolakan.
Warganet menilai, program pelatihan dinilai tidak menjawab permasalahan ekonomi dan kemampuan publik menjaga daya beli di tengah lesunya perekonomian dan meningkatnya PHK. Munculnya polemik inipun memicu sentimen lain yakni ketidakpercayaan dan kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait kebijakannya di tengah situasi Covid-19.
Adapun analisis yang dilakukan Drone Emprit ini masih terbatas pada opini publik di media sosial. Meski begitu, pemerintah harus ingat pula bahwa media sosial kini menjadi ruang publik (public spehere) yang menjembatani opini dan persepsi masyarakat terhadap fenomena yang terjadi.
Maka, ada baiknya pertimbangan tentang jaring pengaman berupa BLT menjadi salah satu bahasan penting di situasi resesi ekonomi akibat pandemi. Bagaimanapun, masyarakat yang kehilangan mata pencarian membutuhkan bantuan nyata demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Langkah sejumlah pemerintah provinsi yang memberikan bantuan sosial kepada warganya patut diapresiasi meskipun masih harus dikawal agar tak luput dari celah penyalahgunaan anggaran dan bantuan oleh sejumlah pihak.
Kesenjangan digital
Selain dengung evaluasi kartu prakerja di media sosial, Kartu Prakerja juga bakal berhadapan dengan salah satu hambatan besar, yakni persoalan akses dan ketangkasan digital (digital savvy) masyarakat Indonesia. Perlu diingat, tidak seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses internet yang mumpuni dan keaktifan di dunia digital. Tentu saja, faktor lokasi, infrastruktur, dan edukasi menjadi persoalan yang masih belum rampung sebelum pandemi hadir.
Merujuk pada survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018, penetrasi internet di Indonesia telah menjangkau 171,17 juta penduduk dari total populasi 264,16 juta penduduk. Artinya, penetrasi internet hanya di kisaran angka 64,8 persen. Hal ini juga senada dengan survei yang dilakukan We Are Social yang menyatakan penetrasi di kisaran 64 persen.
Untuk media sosial Twitter, pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.
Dalam surveinya, APJII melanjutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa (55,7 persen). Sisanya, tidak ada yang sampai angka 20-an persen, kecuali Sumatera dengan 21,6 persen. Artinya, penetrasi internet belum menyeluruh hingga ke pelosok negeri.
Temuan APJII di atas terdengar logis bila disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik 2018. Jumlah stasiun penerima sinyal (base transceiver station/BTS) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (28.545 unit) dibandingkan pulau lainnya. Paling sedikit ditemukan di Pulau Maluku dan Papua, hanya 1.765 unit yang tersedia.
Jika dikerucutkan lagi, Pulau Maluku dan Papua yang kondisinya paling memprihatinkan terkait sinyal, di samping paling sedikit pula terpasang BTS. Melihat data persentase desa atau kelurahan yang menerima sinyal telepon, Pulau Maluku dan Papua sebanyak 45, 5 persen desa atau kelurahan di sana mendapatkan sinyal lemah. Data ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Pulau Jawa yang 84,1 persen desa atau kelurahannya mendapatkan sinyal kuat.
Maka, melihat jangkauan internet ini saja, seharusnya pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang merata bagi seluruh pekerja di Indonesia. Memang, jika melihat kontribusi PDRB dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada 2018, capaiannya paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di pulau lainnya.
PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa mencapai Rp 8.795 triliun. Meski begitu, bukan berarti ini menjadi alasan utama kebijakan yang diambil selalu menempatkan Pulau Jawa sebagai prioritas dihadapkan dengan wabah yang membuat seluruh pulau terimbas.
Melansir siaran pers pada 16 April 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan Kartu Prakerja. Nantinya, pemerintah daerah akan membantu menyediakan beberapa komputer untuk masyarakat di tempat yang ditentukan agar masyarakat dapat mengikuti pelatihan yang dipilih.
Rencana ini pun patut diapresiasi mengingat tidak semua pekerja yang terimbas di tingkat daerah memiliki ponsel dan paket data yang mendukung untuk mengikuti program pelatihan daring.
Tentu saja di samping apresiasi, rencana ini pun patut dikawal karena belum ada informasi mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk mengadakan unit komputer dan sarana lainnya di tingkat daerah. Sambil menunggu informasi anggaran pemerintah daerah, dapat dibayangkan pula jumlah unit komputer dan sarana internet yang harus dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan 1,5 juta pekerja terimbas yang tersebar di sejumlah daerah.
Konten berbayar
Salah satu yang disorot oleh warganet dalam analisis Drone Emprit adalah konten-konten yang tersedia di platform para mitra kerja. Persoalannya ada dua, yakni di substansi konten dan harga yang dipasang oleh para mitra.
Berdasarkan penelusuran Litbang Kompas pada 18 April 2020, terdapat 742 konten yang tersebar di sepuluh platform mitra Kartu Prakerja. Dari 742 konten tersebut, dapat dirinci lagi menjadi sembilan kategori pelatihan. Paling banyak, kategori teknologi dan pengenalan atau penguasaan software menjadi pelatihan yang ditawarkan sebanyak 164 konten dari sepuluh platform.
Meski demikian, jika dicermati lagi, substansi pelatihan yang ditawarkan membutuhkan modal dan lebih cocok bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan diri. Misalkan saja, pelatihan membuat, mengolah, hingga merilis video di Youtube, setidaknya membutuhkan modal ponsel mumpuni, paket data, dan perangkat tambahan lainnya yang menunjang.
Belum lagi, mengunggah konten di Youtube dan mendapatkan uang dari sana baru bisa dicapai dalam waktu yang tidak sebentar. Logika serupa bisa diterapkan juga pada pelatihan tata boga, tata rias, apalagi pelatihan pengembangan diri.
Ketidakwajaran harga juga diangkat oleh warganet dalam perbincangan di media sosial. Pasalnya, hingga saat ini di kanal Youtube terdapat video pelatihan, kiat, tips, trik, dan sebagainya yang selama ini sudah ada dan dapat diakses secara gratis.
Akun Twitter @ridwanhr (seorang konten kreator di Youtube) yang tercatat Drone Emprit sebagai sosok yang memprakarsai menghimpun daftar konten video gratis terkait pelatihan yang ada di Youtube.
Dengan beredarnya narasi lebih baik konten gratis di Youtube, pihak Kemenko Perekonomian melalui lamannya sempat memberikan tanggapan. Meskipun, tanggapan tersebut sudah dihapus, hingga sekarang masih bisa dilihat jejak digitalnya. Dalam tanggapan tersebut, Kemenko Perekonomian juga menjawab sejumlah pertanyaan terkait polemik Kartu Prakerja bagi para warganet dengan gaya bahasa kekinian.
Sekalipun perihal substansi dan harga konten cukup mendapat kritikan, saat ini setiap platform tetap merilis konten-konten terbaru. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi lainnya dari pihak pemerintah mengenai persoalan konten ini.
Evaluasi
Melihat sejumlah polemik yang muncul setelah Kartu Prakerja diluncurkan, evaluasi segera jalannya program ini patut dipertimbangkan pemerintah. Meskipun rentang waktu dari peluncuran perdana (11 April 2020) hingga kini terbilang sebentar, nasib para pekerja yang terimbas pandemi perlu menjadi prioritas.
Pemerintah perlu mempertimbangkan pilihan kebijakan lainnya sebagai intervensi nyata yang solutif bagi masyarakat. Bisa jadi, langkah kebijakan negara di tempat lain dapat dijadikan bahan usulan yang kemudian dipertimbangkan sesuai dengan kondisi di Indonesia.
Baca juga: Menggugat Manfaat Kartu Prakerja
Misalnya di Jerman yang menerapkan short scheme work (Kurzarbeit), yakni memberikan subsidi upah kepada pekerja yang jam kerjanya dipotong agar menghindari pihak perusahaan melakukan PHK. Bisa juga seperti di Korea Selatan yang memberikan dana stimulus bagi UMKM dan rumah tangga yang memiliki anak.
Melihat urgensinya, langkah cepat dan matang dari pemerintah masih ditunggu masyarakat. Program yang tepat sasaran harus menjadi prioritas kebijakan di tengah keterbatasan anggaran negara saat pandemi. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Mengapa Harus Membayar Berita Daring?